Metrobatam, Jakarta – KPK meminta Wali Kota Batam menjelaskan soal keberadaan surat urunan untuk koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin. Jika surat itu benar, Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal.

“Jika surat itu benar, Wali Kota Batam harus menjelaskan apakah surat tersebut dibuat atas inisiatif Sekda atau ada arahan dari Wali Kota,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (22/1).

“Sebaiknya kepala daerah menugasi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara internal,” sambungnya.

Surat yang dimaksud adalah surat permohonan bantuan yang ditujukan guna ‘meringankan beban’ terpidana korupsi Abd Samad, eks Kasubbad Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam. Abd Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan.

Untuk ‘membantu’ Abd Samad dalam melunasi denda itulah, Sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam. Surat itu juga ditembuskan ke Wali Kota, Wakil Wali Kota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat.

KPK pun menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi.

“Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada surat-surat seperti itu,” ucap Febri.

Dia pun meminta PNS di Batam tak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.

“Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi,” jelasnya.

“Bagi para PNS di Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” sambung Febri.

Pihak Pemkot Batam sendiri telah membenarkan surat tersebut. Menurut Pemkot Batam, surat itu dibuat sebagai bentuk korsa setelah istri Abd Samad meminta bantuan.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M Sahir di Kantor Wali Kota Batam sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Senin (21/1).

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” sambung Sahir.

Namun, setelah surat tersebut viral dan bikin heboh, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak Pemerintah Kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka. Hal itu dapat dilakukan secara lisan saja.

“Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Fenomena Sosial

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala berpendapat, beredarnya surat permohonan bantuan dana untuk tersangka kasus korupsi di Batam sebagai suatu fenomena sosial.

 

“Korupsi jangan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum namun sebagai fenomena sosial juga,” ujar Adrianus di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (22/1).

“Kalau jadi fenomena sosial, ketika ada pihak ditangkap malah ramai-ramai didukung,” lanjutnya.

Menurut mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, saat korupsi dilihat sebagai fenomena sosial maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan sulit untuk dilakukan.

Selain itu, Adrianus sempat menyinggung soal adanya indikasi di beberapa kementerian bahwa pejabat atau pegawai yang melakukan tindakan korupsi malah didukung. Namun, ia tak membeberkan secara rinci kementerian yang ia maksud itu.

Lalu, Adrianus melihat kasus korupsi di satuan kerja menjadi semacam fenomena dimana jika tidak dilakukan, maka pejabat ataupun pegawai dipaksa untuk melakukan tindakan korupsi.

“Satuan kerja jadi semacam fenomena, kalau tidak melakukan [korupsi], maka dipaksa untuk melakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, beredar surat permohonan bantuan dana di Batam untuk terpidana kasus korupsi yakni mantan Kasubag Bantuan Sosial Kota Batam, Abdul Samad.

Dalam surat itu tertulis, Pemkot Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di pemerintahan kota Batam untuk memberikan sumbangan sebesar Rp50 ribu.

Diketahui, Jefridin menuliskan sumbangan itu bertujuan untuk meringankan beban hukuman Abdul Samad yang terjerat kasus dugaan korupsi bantuan hibah Bansor Pemkot Batam Tahun Anggaran 2011. Surat itu ia tandatangani pada 26 Desember 2018 lalu.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Abdul Samat divonis dengan hukuman 4 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebesar Rp626,3 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bakal meminta keterangan Wali Kota Batam Muhammad Rudi soal surat edaran permohonan bantuan dana tersebut. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Karhutla dan Hutan Gundul di Batam, Komisi III DPRD Kepri Tanyakan Tupoksi KPHL

Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan...

Akibat Pemeliharaan Aset Gas oleh PT CPGL akan Berdampak Pada PLN Batam

Metrobatam.com, Batam - PT Conoco Philips Grissik Line (CPGL) sebagai pemasok gas terbesar di Indonesia, saat ini sedang melakukan pemeliharaan sumur yang ada di...

Bawa Sabu, Calon Penumpang Pesawat di Bandara Hang Nadim Batam Ditangkap

Metrobatam.com, Batam - Pihak petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepri mengamankan seorang penumpang karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu.  Seorang WNI calon penumpang Pesawat...

Polres Tanjungpinang dan Polda Kepri Tangkap Pelaku Pembunuhan Pensiunan TNI AL

Metrobatam.com, Batam - Polres Tanjungpinang dan Polda Kepulauan Riau akhirnya berhasil menangkap Abdul pada Sabtu (16/02), pelaku pembunuhan pensiunan TNI AL Arnold Tambunan (AT),...

Lewat Facebook, 3 Terdakwa Warga Nigeria Tipu dan Perdayai Mutiara

Metrobatam.com, Batam - Kasus penipuan lewat Facebook yang dilakukan beberapa oknum warga Nigeria bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa bulan ini sudah...

Lanud RHF Mendukung Operasi Patroli Rutin di Wilayah ALKI 1

Metroobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 2 unit Pesawat Tempur Hawk 100/200 milik TNI AU dari Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru melaksanakan patroli udara...

Eks Kombatan GAM Marah Dituduh Kelola Lahan Prabowo di Aceh

Metrobatam, Jakarta - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Joni Suryawan membantah kubu calon presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan di Aceh. Mereka marah...

Walhi: Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Orde Baru

Metrobatam, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak seharusnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan...

Sungai Musi Meluap, Ribuan Rumah di Muratara Sumsel Terendam Banjir

Metrobatam, Palembang - Ribuan rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, sudah 4 hari ini terendam banjir. Akibatnya, akses ke daerah terputus...

Nasib Rudiantara soal ‘Yang Gaji Kamu Siapa’ Ditentukan Jumat

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) hampir merampungkan kasus 'yang gaji kamu siapa' yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)...

Sandi Ingin Pertanyaan Panelis Dihapus Saat Debat Ketiga

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengusulkan agar pelaksanaan debat Pilpres 2019 selanjutnya yang mempertemukan dirinya dengan calon wakil...

Kunjungan ‘Rahasia’ Jokowi Bikin Kaget Warga Tambak Lorok

Metrobatam, Semarang - Ahmad Sueb, Ketua RW 13 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara "dag dig dug" ketika nama kampungnya, Tambak Lorok disebut oleh Calon...