KPK Pelajari Putusan PN Jaksel yang Perintahkan Mantan Wapres Boediono Jadi Tersangka

    1128

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang memerintahkan agar menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Selain nama Boediono, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memerintahkan KPK untuk menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede. Mereka merupakan mantan petinggi Bank Indonesia ketika persoalan Bank Century terjadi.

    “Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (10/4).

    Perintah mengusut keterlibatan Boediono Cs itu menjadi salah satu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pada Senin (9/4).

    Febri melanjutkan putusan praperadilan yang diajukan MAKI terkait penanganan kasus Century terbilang baru. Dia menegaskan KPK berkomitmen untuk mengungkap setiap kasus sepanjang terdapat bukti yang cukup, termasuk dalam kasus Century.

    “Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” tuturnya.

    Kasus Bank Century telah menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengucuran dana Rp600 miliar untuk FPJP bagi PT Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara.

    Dalam dakwaan jaksa KPK, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,1 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya Bank Century sebesar Rp1,5 miliar dan Komisaris Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,7 miliar.

    Budi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. ‎Dalam pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

    Sementara, dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK. (DAL)

    Konsekuensi Hukum

    Anggota DPR F-PPP Arsul Sani berpendapat, putusan PN Jaksel merupaka konsekuensi logis dari dakwaan yang disusun KPK dalam perkara Bank Century.

    “Putusan PN Jaksel itu sebenarnya hanya konsekuensi logis dari konstruksi kasus Century dalam surat dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) KPK yang menempatkan nama-nama tersebut sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Budi Mulya didakwa melakukan perbuatan tipikor dalam kasus bailout Bank Century,” ujar Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Selasa (10/4) malam.

    Anggota Komisi III ini juga menilai, dari putusan PN Jaksel bukanlah sesuatu yang aneh dari kacamata hukum. Putusan itu hanya mengikuti konstruksi hukum yang dibangun KPK sendiri.

    Logikanya, jika nama seseorang dicantumkan sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), maka harus ada proses hukum lanjutannya. Secara singkat, terlepas dari putusan praperadilan PN Jaksel, menurut Arsul, KPK memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti nama-nama tersebut.

    “Artinya ketika KPK sudah berani mencantumkan seseorang sebagai pihak yang bersama-sama melakukan suatu tipikor maka logikanya pada tetdakwa dan orang-orang yang disebut itu juga telah ada alat bukti yang cukup sehingga konsekuensinya memang orang tersebut harus diproses hukum. Apalagi terdakwa yang pertama telah diputus dengan putusan yang final atau inkracht berdasar dakwaaan yang menyebut bersama-sama itu,” tutur Arsul.

    Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

    “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat humas PN Jaksel, Achmad Guntur, di kantornya, Selasa (10/4).

    Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan), dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

    Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Darmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter), dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    Terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan, yakni, pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukkan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal, berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

    Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (mb/cnn indonesia/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Ini Daftar Tim 11 Ulama Alumni 212 yang Bertemu Jokowi di Bogor

    Metrobatam, Jakarta - Tim 11 Ulama Alumni 212 menjelaskan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (22/4). Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni...

    Tepis Amien Rais, Buya Syafii: Tak Benar Agama untuk Pemilu

    Metrobatam, Magelang - Amien Rais mengatakan pentingnya sebuah pengajian disisipi unsur politik. Namun pendapat itu dimentahkan oleh Buya Syafii Maarif. Menurutnya, kegiatan keagamaan tidak...

    Semburan Api Ledakan Sumur Minyak di Aceh hingga 100 Meter

    Metrobatam, Banda Aceh – Sumur minyak tradisional di Desa Pasir Puteh, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur meledak dan menyemburkan api setinggi 100 meter....

    Bertemu Alumni 212, Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin Berjiwa Besar

    Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu 22 April 2018 bertemu perwakilan ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 di salah...

    Paspampres Wanita Kawal Jokowi di Perayaan Ekspor Xpander

    Metrobatam, Jakarta - Tidak sendirian, saat menyambangi acara seremoni perdana ekspor Mitsubishi Xpander Presiden Joko Widodo terlihat dikelilingi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) perempuan....

    Mahasiswa Gantung Diri Sambil Video Call Mantan Kekasih

    Metrobatam, Ketapang - Seorang mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berinisial Al, ditemukan tak bernyawa di losmen milik saudaranya di Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga...

    Jauh Kalahkan Gerindra di Litbang Kompas, PDIP Akui Terbantu Jokowi

    Metrobatam, Jakarta - PDIP unggul jauh dari Gerindra di survei Litbang Kompas dengan mendapat elektabilitas 33,3 persen. PDIP menyebut angka itu tak terlepas dari...

    Tambang Minyak Ilegal di Aceh Meledak, 18 Orang Tewas

    Metrobatam, Jakarta - Jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan tambang minyak ilegal di Dusun Kamar Dingin, Gampong (Desa) Pasir Puteh, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten...

    Eks Ketua Pengadilan Tinggi Manado Akui Terima Suap 110 Ribu Dolar dari Politikus Golkar

    Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado‎, Sulawesi Utara, Sudiwardono mengakui menerima uang senilai 110 dolar Singapura dari politikus Golkar non-aktif, Aditya...

    Liga Champions: Real Madrid Tekuk Bayern Munich 2-1

    Munich - Real Madrid membawa pulang kemenangan dari lawatan ke markas Bayern Munich di leg I semifinal Liga Champions. El Real memetik kemenangan 2-1...

    Perpres Tenaga Kerja Asing, Moeldoko: Generasi Muda Jangan Jadi Penakut!

    Metrobatam, Makassar - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan agar generasi muda jangan jadi penakut bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA). Hal ini...

    Dendam Kesumat Harimau Bonita hingga Serang Manusia

    Metrobatam, Pekanbaru - Harimau Bonita saat ini telah dimasukkan ke dalam Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera setelah menerkam manusia di Inhil, Riau. Lalu, apa yang...
    BAGIKAN