KPK Pelajari Putusan PN Jaksel yang Perintahkan Mantan Wapres Boediono Jadi Tersangka

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang memerintahkan agar menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Selain nama Boediono, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memerintahkan KPK untuk menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede. Mereka merupakan mantan petinggi Bank Indonesia ketika persoalan Bank Century terjadi.

    “Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (10/4).

    Perintah mengusut keterlibatan Boediono Cs itu menjadi salah satu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pada Senin (9/4).

    Febri melanjutkan putusan praperadilan yang diajukan MAKI terkait penanganan kasus Century terbilang baru. Dia menegaskan KPK berkomitmen untuk mengungkap setiap kasus sepanjang terdapat bukti yang cukup, termasuk dalam kasus Century.

    “Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” tuturnya.

    Kasus Bank Century telah menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengucuran dana Rp600 miliar untuk FPJP bagi PT Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara.

    Dalam dakwaan jaksa KPK, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,1 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya Bank Century sebesar Rp1,5 miliar dan Komisaris Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,7 miliar.

    Budi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. ‎Dalam pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

    Sementara, dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK. (DAL)

    Konsekuensi Hukum

    Anggota DPR F-PPP Arsul Sani berpendapat, putusan PN Jaksel merupaka konsekuensi logis dari dakwaan yang disusun KPK dalam perkara Bank Century.

    “Putusan PN Jaksel itu sebenarnya hanya konsekuensi logis dari konstruksi kasus Century dalam surat dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) KPK yang menempatkan nama-nama tersebut sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Budi Mulya didakwa melakukan perbuatan tipikor dalam kasus bailout Bank Century,” ujar Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Selasa (10/4) malam.

    Anggota Komisi III ini juga menilai, dari putusan PN Jaksel bukanlah sesuatu yang aneh dari kacamata hukum. Putusan itu hanya mengikuti konstruksi hukum yang dibangun KPK sendiri.

    Logikanya, jika nama seseorang dicantumkan sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), maka harus ada proses hukum lanjutannya. Secara singkat, terlepas dari putusan praperadilan PN Jaksel, menurut Arsul, KPK memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti nama-nama tersebut.

    “Artinya ketika KPK sudah berani mencantumkan seseorang sebagai pihak yang bersama-sama melakukan suatu tipikor maka logikanya pada tetdakwa dan orang-orang yang disebut itu juga telah ada alat bukti yang cukup sehingga konsekuensinya memang orang tersebut harus diproses hukum. Apalagi terdakwa yang pertama telah diputus dengan putusan yang final atau inkracht berdasar dakwaaan yang menyebut bersama-sama itu,” tutur Arsul.

    Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

    “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat humas PN Jaksel, Achmad Guntur, di kantornya, Selasa (10/4).

    Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan), dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

    Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Darmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter), dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    Terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan, yakni, pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukkan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal, berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

    Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (mb/cnn indonesia/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Dukung Pemerintah, 2019 Golkar Target 6 Kursi di DPRD Tanjungpinang

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tanjungpinang, Ade Angga menargetkan 6 kursi suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Menurut,...

    Komisi III DPRD Kepri Tinjau Pembangunan Drainase

    Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Dinas PUPR melakukan peninjauan lapangan pembangunan dan perbaikan saluran air di Kelurahan Baloi...

    Ketua DPRD Provinsi Kepri Terima Kunjungan KPU Kepri

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/7). Rombongan KPU...

    Alfin Minta Kader PKS Tanjungpinang Rebut Pimpinan Dewan

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin memimpin pendaftaran Caleg Partainya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota...

    Danlantamal IV Beri Pembekalan Peserta Ssda Ppra Vlii Lemhannas RI

    Metrobatam.com - Tanjungpinang 17 Juli 2018,…. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memberikan pembekalan...

    Danlantamal IV Sambut Kedatangan Wagub Lemhannas RI

    Metrobatam.com - Tanjungpinang 16 Juli 2018, Komandan Pangakalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menyambut kedatangan...

    Satkat Koarmada I Laksanakan Sosialisasi Bela Negara di SMA Negeri 1 Bintan.

    Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada I (Koarmada I) melaksanakan sosialisasi Bela Negara kepada siswa baru Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan tersebut berlangsung di...

    KPU BC Batam Amankan Shabu berat bruto 511 gram

    Metrobatam.com - Batam, Minggu (15/07/2018) penumpang moda transportasi : Lion Air JT 970 (BTH-SUB) membawa 4 bungkus plastik bening yang diduga Methamphetamine dengan berat...

    Bea Cukai Batam Berhasil Amankan Penyelundupan Sabu Seberat Bruto 1.229Gram

    Metrobatam.com - Batam, Bea Cukai Batam bersama petugas Avsec bandara Hangnadim kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Batam dihari yang berbeda pada hari minggu...

    Ingat, Ini Hari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2019

    Metrobatam, Jakarta - Batas akhir pendaftaran bagi bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 jatuh pada hari ini,...

    Jokowi Akui Mahfud MD dan TGB Masuk Daftar Cawapres

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan nama sejumlah tokoh yang hadir dalam Kuliah Umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem masuk dalam kantongnya sebagai...

    Penyelundupan 5 Kg Sabu di Perairan Asahan Sumut Berhasil Digagalkan

    Metrobatam, Jakarta - Tim First Fleet Quick Respons (FFQR) Pangakalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan (TBA), Sumatera Utara (Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba...
    BAGIKAN