Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang memerintahkan agar menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain nama Boediono, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memerintahkan KPK untuk menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede. Mereka merupakan mantan petinggi Bank Indonesia ketika persoalan Bank Century terjadi.

“Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (10/4).

Perintah mengusut keterlibatan Boediono Cs itu menjadi salah satu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pada Senin (9/4).

Febri melanjutkan putusan praperadilan yang diajukan MAKI terkait penanganan kasus Century terbilang baru. Dia menegaskan KPK berkomitmen untuk mengungkap setiap kasus sepanjang terdapat bukti yang cukup, termasuk dalam kasus Century.

“Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” tuturnya.

Kasus Bank Century telah menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengucuran dana Rp600 miliar untuk FPJP bagi PT Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,1 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya Bank Century sebesar Rp1,5 miliar dan Komisaris Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,7 miliar.

Budi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. ‎Dalam pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Sementara, dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK. (DAL)

Konsekuensi Hukum

Anggota DPR F-PPP Arsul Sani berpendapat, putusan PN Jaksel merupaka konsekuensi logis dari dakwaan yang disusun KPK dalam perkara Bank Century.

“Putusan PN Jaksel itu sebenarnya hanya konsekuensi logis dari konstruksi kasus Century dalam surat dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) KPK yang menempatkan nama-nama tersebut sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Budi Mulya didakwa melakukan perbuatan tipikor dalam kasus bailout Bank Century,” ujar Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Selasa (10/4) malam.

Anggota Komisi III ini juga menilai, dari putusan PN Jaksel bukanlah sesuatu yang aneh dari kacamata hukum. Putusan itu hanya mengikuti konstruksi hukum yang dibangun KPK sendiri.

Logikanya, jika nama seseorang dicantumkan sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), maka harus ada proses hukum lanjutannya. Secara singkat, terlepas dari putusan praperadilan PN Jaksel, menurut Arsul, KPK memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti nama-nama tersebut.

“Artinya ketika KPK sudah berani mencantumkan seseorang sebagai pihak yang bersama-sama melakukan suatu tipikor maka logikanya pada tetdakwa dan orang-orang yang disebut itu juga telah ada alat bukti yang cukup sehingga konsekuensinya memang orang tersebut harus diproses hukum. Apalagi terdakwa yang pertama telah diputus dengan putusan yang final atau inkracht berdasar dakwaaan yang menyebut bersama-sama itu,” tutur Arsul.

Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat humas PN Jaksel, Achmad Guntur, di kantornya, Selasa (10/4).

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan), dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Darmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter), dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan, yakni, pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukkan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal, berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...

Peserta Pesta Seks di Sleman Bayar Hingga Rp 1,5 Juta, Dapat Apa?

Metrobatam, Sleman - Polda DIY menyebutkan peserta pesta seks di sebuah homestay di Sleman, membayar hingga Rp 1,5 juta. Apa yang didapat para peserta...

Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta

Metrobatam, Jakarta - Kabar gembira buat keluarga miskin di Indonesia. Mulai 2019 pemerintah akan melipatgandakan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Hal itu juga...

PoliticaWave: Jokowi Ungguli Prabowo dalam Percakapan Medsos

Metrobatam, Jakarta - PoliticaWave menyebut bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan nomor urut 02...

Jalur Solok-Padang Terputus, Tim Kebut Bersihkan Material Longsor

Metrobatam, Padang - Longsor memutuskan akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, sejak Kamis (13/12) malam. Pembersihan material longsor dikebut pagi ini. Titik longsor...

Analisis: Bara Api di Polsek Ciracas Mengancam Sinergitas TNI-Polri

Metrobatam, Jakarta - Proses penegakan hukum yang jauh api dari panggang diduga kuat melatarbelakangi insiden perusakan dan pembakaran di Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur...