Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti korupsi masih lambat. Hal ini diketahui karena baru sedikit yang diberhentikan tidak dengan hormat, padahal telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

“Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (27/1) dikutip Antara.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), per 14 Januari 2019 hanya 393 orang dari 2.357 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Meski demikian, di luar 2.357 PNS tersebut, sebelumnya sudah ada 498 PNS diberhentikan karena terbukti korupsi, sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang. Pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

“KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut,” tambah Febri.

KPK sedang terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum.

Untuk instansi Pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan.

Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR sebanyak 9 orang, Kemenristek Dikti sebanyak 9 orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan sebanyak 3 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 3 orang dan Kementerian Pertanian sebanyak 3 orang.

“Sedangkan Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak 7 orang,” ungkap Febri.

KPK pun mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang korupsi tersebut.

“Karena sikap kompromi thd pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat thd pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” ucap Febri. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wabup Lingga Buka Secara Resmi Musrenbang Kecamatan Katang Bidare

Metrobatam.com, Lingga - Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di gedung pusat oleh - oleh Desa Benan, Jumat (15/2/2019). Berkesempatan hadir...

Polres Tanjungpinang Tangkap Pelaku Setubuhi Anak Bawah Umur

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial H (41) dan M (19) yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah...

2 Pelaku Judi Sie Jie di Kijang Kota Diciduk Polisi

Metrobatam.com, Bintan - Kepolisian Resor Bintan  melalui Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Yudha Suryawardana, S.IP, M.Si  gelar press release terkait pengungkap kasus perjudian yang terjadi di...

Dialog dengan BP Batam, Pelaku Usaha Keluhkan Izin Ekspor dan Sertifikasi SNI

Metrobatam.com, Batam - Badan Pengusahaan Batam melaksanakan dialog dengan para pelaku usaha, Jumat (15/2/2019) siang, di ruang Balairung Sari lantai 3 gedung Bida Utama...

Polda Kepri Tangkap Pengendali Kurir Sabu Antar Provinsi dan Amankan Sabu 2.021 Gram

Metrobatam.com, Batam - Polisi daerah (Polda) Kepri laksanakan Konferensi Pers pengungkapan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu seberat 2.021 gram oleh Kabidhumas Polda Kepri, Kombes...

Sigap, Polsek Tanjungpinang Timur Langsung Bersihkan Pasir di Simpang Batu 8

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai bentuk resposif dalam menanggapi keluhan masyarakat Polsek Tanjungpinang Timur membersihkan pasir yang ada di Persimpangan Jalan Raja Haji Fisabilillah, Jumat(15/2)...

Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 293 Gram Sabu

Metrobatam.com, Batam - Ditresnarkoba Polda Kepri melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Jumat (15/2/2019). Adapun barang bukti yang dimusnahkan yaitu 4 kapsul berisikan sabu...

Polda Kepri Teken MoU Bersama Non dan Lembaga Pemerintah

Metrobatam.com, Batam - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemerintah dan Non Lembaga Pemerintah, Kamis (14 /2/2019) di Hotel Best...

Haedar Nashir: Ambisi Politik Lunturkan Keadaban Bangsa

Metrobatam, Bengkulu - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan belakangan ini keluhuran adab bangsa dilunturkan dengan ambisi politik. Padahal, kata dia,...

Klarifikasi Lengkap Bukalapak dan Achmad Zaky

Metrobatam, Jakarta - Bukalapak dan Achmad Zaky, selaku CEO dan founder e-commerce itu, memberikan klarifikasi resmi terkait keriuhan akibat kata-kata "presiden baru" pada sebuah...

Di Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Singgung Jan Ethes hingga PKI

Metrobatam, Bengkulu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memukul beduk sebagai tanda resmi membuka Tanwir Muhammadiyah, Jumat (15/2). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan 'kedekatannya' dengan...

Pekik ‘Prabowo Presiden’ Terdengar di Masjid Kauman Semarang

Metrobatam, Semarang - Teriakan "Prabowo presiden" sempat terdengar beberapa kali dari dalam Masjid Kauman Semarang, Jumat (15/2), usai calon presiden Prabowo Subianto menunaikan ibadah...