Metrobatam, Jakarta – KPK tidak mengubah sikapnya soal kenaikan dana bantuan untuk parpol. Yang terbaru, KPK menyetujui usulan pemerintah soal peningkatan dana bantuan parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Alasannya, KPK melihat kebutuhan politik saat ini sangat tinggi sehingga dibutuhkan sumber dana yang jelas.
“Bahkan ada parpol yang bilang, jangankan untuk membiayai parpol se-Indonesia, untuk membiayai administrasi 1 kantor DPP saja tidak cukup,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7).
Hal ini terungkap dalam diskusi antara bagian pencegahan KPK dengan seluruh unsur parpol, terutama parpol yang memiliki kursi di parlemen. Justru alokasi dana rasional bisa menutup celah-celah sumber dana lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Tentu tidak fair ketika kemudian di satu sisi konstitusi kita meletakkan parpol sebagai sebuah pilar demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dalam proses politik pemilu, dan proses politik yang lain, tapi di sisi lain parpol tidak ditempatkan sebagai sebuah institusi yang harus di-support dengan sistem dan keuangan yang memadai,” imbuh Febri.
KPK telah melakukan kajian sektor politik sejak tahun 2014. Menurut Febri ada kajian untuk perbaikan tata kelola di DPR, dan ada kajian tentang perbaikan tata kelola di parpol, yang salah satunya soal pendanaan parpol.
“Kenapa kemudian kita melakukan kajian itu, karena kami sadar betul dari sangat banyak kader parpol yang kita proses dalam kasus korupsi sebelumnya di KPK, kita memandang bahwa pendekatan penindakan saja terhadap sektor politik akan sulit berhasil kalau kita tidak melakukan pencegahan,” tuturnya.
Tentu ini tak serta-merta soal penambahan dana parpol. KPK memberi catatan penting mengenai pertanggungjawaban.
“Bagaimana pun juga dana yang akan digunakan adalah dana yang berasal dari APBN, artinya adalah uang dari rakyat yang perlu dipertanggungjawabkan secara hati-hati. Sama standar pertanggungjawabannya dengan lembaga negara lain transparansi dana akuntabilitasnya. Itu penting dibicarakan sebagai upaya tidak terpisahkan untuk penguatan parpol,” pungkas Febri. (mb/detik)
Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
BERITA TERKINI
Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T
Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan
Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper
Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo
Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa
Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta
Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman
Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat
Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif
Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan
Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara
