KPK Setuju Dana Parpol Naik Rp 111 M, Ini Alasannya

Metrobatam, Jakarta – KPK tidak mengubah sikapnya soal kenaikan dana bantuan untuk parpol. Yang terbaru, KPK menyetujui usulan pemerintah soal peningkatan dana bantuan parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Alasannya, KPK melihat kebutuhan politik saat ini sangat tinggi sehingga dibutuhkan sumber dana yang jelas.

“Bahkan ada parpol yang bilang, jangankan untuk membiayai parpol se-Indonesia, untuk membiayai administrasi 1 kantor DPP saja tidak cukup,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7).

Hal ini terungkap dalam diskusi antara bagian pencegahan KPK dengan seluruh unsur parpol, terutama parpol yang memiliki kursi di parlemen. Justru alokasi dana rasional bisa menutup celah-celah sumber dana lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Tentu tidak fair ketika kemudian di satu sisi konstitusi kita meletakkan parpol sebagai sebuah pilar demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dalam proses politik pemilu, dan proses politik yang lain, tapi di sisi lain parpol tidak ditempatkan sebagai sebuah institusi yang harus di-support dengan sistem dan keuangan yang memadai,” imbuh Febri.

KPK telah melakukan kajian sektor politik sejak tahun 2014. Menurut Febri ada kajian untuk perbaikan tata kelola di DPR, dan ada kajian tentang perbaikan tata kelola di parpol, yang salah satunya soal pendanaan parpol.

“Kenapa kemudian kita melakukan kajian itu, karena kami sadar betul dari sangat banyak kader parpol yang kita proses dalam kasus korupsi sebelumnya di KPK, kita memandang bahwa pendekatan penindakan saja terhadap sektor politik akan sulit berhasil kalau kita tidak melakukan pencegahan,” tuturnya.

Tentu ini tak serta-merta soal penambahan dana parpol. KPK memberi catatan penting mengenai pertanggungjawaban.

“Bagaimana pun juga dana yang akan digunakan adalah dana yang berasal dari APBN, artinya adalah uang dari rakyat yang perlu dipertanggungjawabkan secara hati-hati. Sama standar pertanggungjawabannya dengan lembaga negara lain transparansi dana akuntabilitasnya. Itu penting dibicarakan sebagai upaya tidak terpisahkan untuk penguatan parpol,” pungkas Febri. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
SHARE