KPK Sudah Putuskan Sanksi untuk Aris Budiman

1209

Metrobatam, Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah memutuskan sanksi diberikan kepada Direktur Penyidikan Brigadir Jenderal Aris Budiman, terkait kehadirannya dalam dengar pendapat dengan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK pada akhir Agustus 2017 lalu. Namun, belum diketahui bentuk sanksi bakal diterima Aris.

Pemberian sanksi kepada jenderal bintang satu itu akan diumumkan langsung oleh pimpinan KPK secepatnya.

“Sudah ada keputusan tentang pelanggaran. Tapi pelanggarannya di tingkat apa, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4).

Menurut Febri, selain dugaan pelanggaran Aris hadir ke Pansus Angket DPR terhadap KPK, pimpinan lembaga antirasuah juga sudah memutuskan sanksi terkait surat elektronik (e-mail) dikirim Novel Baswedan selaku Ketua Wadah Pegawai KPK kepada Aris terkait rekrutmen penyidik dari Polri.

“Kita perlu ingat ada dua peristiwa yang terjadi saat itu. Yang pertama terkait dengan pengiriman email (Novel Baswedan ke Aris Budiman). Yang kedua terkait dengan kehadiran (Aris Budiman) di Pansus Angket,” ujar Febri.

Febri menyatakan, kedua peristiwa itu sudah diklarifikasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK. Menurutnya, pemeriksaan PI adalah bagian penting dari struktur organisasi di KPK.

“Ini cara kami untuk menjaga proses pengawasan internal di dalam KPK. Selain pengawasan eksternal yang dilakukan oleh banyak pihak,” ujar Febri.

Febri mengatakan, keputusan pemberian sanksi kepada Aris ini tak ada hubungannya dengan rencana penarikan kembali mantan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya itu oleh Polri.

Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Aris telah berjalan jauh sebelum Korps Bhayangkara memutuskan menarik perwira tingginya itu. “Sedangkan terkait proses penanganan internal itu proses yang terpisah,” kata Febri.

Lembaga antirasuah itu kembali menindaklanjuti pernyataan mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri kepada media pada Jumat pekan lalu.

Saat itu Aris mengaku mendapat e-mail kembali dari pegawai KPK lainnya terkait rencana dirinya merekrut anggota Polri sebagai penyidik KPK. Isi e-mail tersebut, kata Aris mendiskreditkan anggota Polri dengan sebutan ‘kuda troya’.

Aris dalam kesempatan itu juga menyebut ada kejanggalan dalam penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP. Menurut Aris, sebelum dirinya masuk ke KPK, penanganan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu sempat jalan di tempat.

Tak hanya itu, penyidikan juga hanya fokus di proses pengadaan, tak masuk pada proses perencanaan proyek senilai Rp5,8 triliun tersebut. Menurut Aris, mendiang Johannes Marliem juga tak pernah diperiksa dan kantornya Biomorf Lone LLC yang ada di Jakarta tak pernah digeledah.

Aris sendiri bakal kembali ditarik oleh Polri. Namun, seleksi yang dilakukan KPK untuk mengisi posisi Direktur Penyidikan belum membuahkan hasil. KPK akan kembali melakukan seleksi ulang posisi Direktur Penyidikan, yang akan ditinggalkan Aris itu. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Bintan akan Tinjau Pembendungan Bibir Pantai oleh Melia Resort Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan akan turun untuk melihat pembendungan bibir pantai yang dilakukan oleh Melia Resort Bintan. Hal tersebut ucapkan...

Bupati Bintan Kunker ke Tambelan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan...

Terungkap! Total Korban Abu Tours 96 Ribu Jemaah Umrah

Metrobatam, Makassar - Total jemaah yang menjadi korban Abu Tours mencapai 96.601 orang, sebelumnya disebut 86 ribu. Sedangkan uang yang dikumpulkan Abu Tours dari...

Indonesia Bakal Punya ‘Shinkansen’ Made in Madiun

Metrobatam, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus berupaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian lokal menjadi lebih maju dan modern. Salah satu...

Ketua KPK Keluhkan Dosen Kampus Negeri Cenderung “Membela” Terdakwa Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluh mereka kesulitan mencari ahli dari kalangan dosen universitas negeri untuk membantu pembuktian kasus...

Jum’at Keliling, Polsek Batam Kota Lakukan Kegiatan Memakmurkan Masjid

Metrobatam.com, Batam -  Jumat (20/04/2018) pada pukul 12.15 WIB bertempat di Mesjid Al Hidayah Perum Kopkar PLN Kel Belian Kec Batam kota-Kota Batam telah...

Bos IMF: Kami Melihat Indonesia Jauh Lebih Baik Sekarang

Washington DC - Ekonomi dunia tengah dalam kondisi pemulihan dengan prospek yang cerah, meski mmiliki risiko yang tetap perlu diwaspadai. Risiko itu terkait potensi...

MA Perberat Hukuman Dua Terdakwa Korupsi e-KTP Jadi 15 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman dua terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Keduanya dijatuhi vonis menjadi...

Debat Jaksa KPK vs Fredrich: Dari Bakpao Hingga Sesendok Burjo

Metrobatam, Jakarta - Adu argumen kerap mewarnai persidangan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto itu hampir selalu menentang segala tudingan jaksa KPK padanya. Seringkali perdebatan...

Kisah Pilu TKW Aini yang Tak Jumpa Keluarga Sejak 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Tangis TKW Nur Aini (55) pecah saat melihat wajah keluarganya lewat sambungan video call dari kantor KBRI Riyadh, Arab Saudi. Nenek...

Ini Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR....

KPU: Tak Ada Alasan untuk Kembalikan Pilkada ke DPRD

Metrobatam,,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan tidak ada alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD atau tidak dipilih secara...
BAGIKAN