KPK Tolak Hadirkan Miryam, Pansus DPR: Kami Kirim Panggilan Kedua

    1768

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK di DPR RI. Anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemanggilan Miryam ini bukan soal diberi izin atau tidak.

    Pemanggilan Miryam, kata Bambang lebih kepada tugas pelaksanaan undang-undang dalam suatu proses penggunaan hak penyelidikan oleh DPR yang dalam konstitusi UUD 1945 dan UUMD3 disebut Hak Angket.

    “Saya mendengar bahwa KPK akan mengirim surat tidak bisa menghadirkan Miryam. Ya, tidak apa-apa. Santai saja. Surat itu pasti akan kita bacakan dalam persidangan hak angket dan kemudian tentu saja kami akan kirimkan lagi pemanggilan yang kedua,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/6).

    Politikus Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR RI itu belum bisa memastikan untuk jadwal pemanggilan kedua. Bisa saja Miryam dipanggil pada 22 Juni ini atau setelah hari raya Idul Fitri.

    “Apakah pemanggilan kedua itu akan jatuh pada tanggal 22 Juni ini, atau usai liburan hari raya Idul Fitri, tergantung keputusan sidang Hak Angket,” kata Bambang.

    “Sekali lagi, Pansus tidak ambil pusing. Pansus hanya melaksanakan tugas berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan UUM D3. Bagi yang tidak setuju, ya silakan amandemen UUD 1945 dan revisi UUMD3,” tambah Bambang.

    Menurut Bambang, perintah soal pemanggilan paksa terhadap seseorang yang dibutuhkan oleh Pansus Angket itu sangat jelas. Selain diatur dalam konstitusi UUD 1945 juga tercantum di dalam Undang-undang MD3 Pasal 204.

    “Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan. Jika tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa,” tegas Bambang.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan bahwa keputusan menolak permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Miryam ini dibahas dalam ekspose bersama tim penyidik.

    “Kami sudah ekspose bersama dan keputusannya kita tidak mengizinkan Miryam Haryani,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (19/6).

    Ekspose bersama penyidik, menurut Alexander, dilakukan karena kewenangan penahanan Miryam, tersangka pemberian keterangan palsu, berada di tangan penyidik. Selain itu, KPK menegaskan tidak akan membuka materi penyidikan Miryam dalam pansus angket.

    Pansus Hak Angket KPK di DPR akan menjemput paksa Miryam S Haryani jika KPK tak menghadirkan yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Teuku Taufiqulhadi menyebut aturan penjemputan paksa itu sesuai konstitusi.

    Taufiqulhadi mengatakan Pansus akan mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal penjemputan paksa Miryam. Pasal 204 UU MD3 jelas mengatur hal tersebut.

    “UU yang berlaku tentang MD3 No 17 tahun 2014. Salah satu pasal 204 mengatakan kalau tiga kali dipanggil tak hadir akan dipanggil paksa dengan meminta polisi mengambil paksa. Apakah akan memberikan atau tidak memberikan, akan berlaku UU seperti itu,” kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

    Menurut Taufiqulhadi, penjemputan paksa Miryam akan dilakukan oleh pihak Polri. Polri sendiri tak dapat menolak untuk menjemput Miryam karena bukan lagi permintaan Pansus namun sudah ke UU. “Ya. Itu otomatis. Kalau sudah tiga kali, polisi harus bersiap-siap,” sebutnya.

    Taufiq membantah akan ada upaya mengadu antara institusi Polri dengan KPK. “Kalau ada asumsi (Polri diadu dengan KPK) itu salah karena itu amanat UU kecuali kalau kita menolak UU itu. Jangan berasumsi seperti itu,” imbuhnya.

    Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK wajib memenuhi perintah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menghadirkan tersangka dugaan memberikan keterangan palsu, Miryam S. Haryani. Pemanggilan oleh Pansus Angket diklaim berlaku bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

    “Selama dia (Miryam) masih hidup, bisa dipanggil oleh DPR. Karena jangankan Miryam, Presiden pun boleh dipanggil oleh angket,” ujar Fahri.(mb/detik/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Bakamla Selamatkan Rombongan Kemendes yang Terombang-Ambing 8 Jam di Perairan Tarakan, Ini Kronologinya

    Metrobatam, Jakarta - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menyelamatkan sebagian rombongan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang...

    Ini Istana Bos First Travel yang Terlilit Utang Rp 80 M dan Tipu Calon...

    Metrobatam, Jakarta - Polisi telah menetapkan bos First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, sebagai tersangka kasus penipuan perjalanan umrah. Meski diketahui...

    Seperti Ini Bahagianya Warga di Perbatasan yang Akhirnya Bisa Nikmati Listrik

    Metrobatam, Atambua - Sudah dua tahun ini listrik hadir di Desa Naekake, salah satu desa di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timur Leste di Provinsi Nusa...

    Kecewa Kontrak Kerja Tidak Diperpanjang, Mantan Pegawai Bakar Kampus Universitas Malikussaleh

    Metrobatam, Aceh Utara – Pelaku pembakaran Gedung Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), di Gampong (Desa) Kecamatan Muara Baru, Kabupaten Aceh Utara, berinisial S mengaku kecewa...

    Bekuk 5 Bandar Narkoba di Aceh Utara, BNN Sita 40 Kg Sabu

    Metrobatam, Lhokseumawe - Badan Narkotika Nasional (BNN) membekuk 5 bandar narkoba di Aceh. Sebanyak 40 kilogram sabu disita dalam penangkapan tersebut. Awalnya, penangkapan dilakukan terhadap...

    FPI Doakan Musuh Rizieq Shihab Dihancurkan, Anis Doakan Rizieq Panjang Umur

    Metrobatam, Jakarta - Massa Front Pembela Islam (FPI) mendoakan semua musuh dan orang yang memfitnah Rizieq Shihab dalam perayaan hari ulang tahun ke-19 FPI. Berdasarkan...

    Korban First Travel Minta Pemerintah Bantu Kembalikan Uang Jemaah

    Metrobatam, Jakarta - Jemaah korban dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel meminta pemerintah turun tangan membantu pengembalian dana jemaah yang sudah disetorkan. Hingga saat...

    Zaskia Gotik Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Bintan

    Metrobatam.com, Bintan - Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat Kabupaten Bintan 2017 sempena HUT Kemerdekaan RI ke 72 berlangsung sangat meriah. Hal itu terlihat,...

    DPRD Kepri Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi DPRD

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota...

    Dibandingkan Batam, Turis Singapura Pilih Liburan ke Johor Baru Malaysia

    Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Singapura ternyata masih memilih Johor Baru, Malaysia sebagai destinasi akhir pekan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan Singapura yang...

    Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

    Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

    Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...