KPK Tolak Hadirkan Miryam, Pansus DPR: Kami Kirim Panggilan Kedua

    1768

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK di DPR RI. Anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemanggilan Miryam ini bukan soal diberi izin atau tidak.

    Pemanggilan Miryam, kata Bambang lebih kepada tugas pelaksanaan undang-undang dalam suatu proses penggunaan hak penyelidikan oleh DPR yang dalam konstitusi UUD 1945 dan UUMD3 disebut Hak Angket.

    “Saya mendengar bahwa KPK akan mengirim surat tidak bisa menghadirkan Miryam. Ya, tidak apa-apa. Santai saja. Surat itu pasti akan kita bacakan dalam persidangan hak angket dan kemudian tentu saja kami akan kirimkan lagi pemanggilan yang kedua,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/6).

    Politikus Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR RI itu belum bisa memastikan untuk jadwal pemanggilan kedua. Bisa saja Miryam dipanggil pada 22 Juni ini atau setelah hari raya Idul Fitri.

    “Apakah pemanggilan kedua itu akan jatuh pada tanggal 22 Juni ini, atau usai liburan hari raya Idul Fitri, tergantung keputusan sidang Hak Angket,” kata Bambang.

    “Sekali lagi, Pansus tidak ambil pusing. Pansus hanya melaksanakan tugas berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan UUM D3. Bagi yang tidak setuju, ya silakan amandemen UUD 1945 dan revisi UUMD3,” tambah Bambang.

    Menurut Bambang, perintah soal pemanggilan paksa terhadap seseorang yang dibutuhkan oleh Pansus Angket itu sangat jelas. Selain diatur dalam konstitusi UUD 1945 juga tercantum di dalam Undang-undang MD3 Pasal 204.

    “Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan. Jika tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa,” tegas Bambang.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan bahwa keputusan menolak permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Miryam ini dibahas dalam ekspose bersama tim penyidik.

    “Kami sudah ekspose bersama dan keputusannya kita tidak mengizinkan Miryam Haryani,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (19/6).

    Ekspose bersama penyidik, menurut Alexander, dilakukan karena kewenangan penahanan Miryam, tersangka pemberian keterangan palsu, berada di tangan penyidik. Selain itu, KPK menegaskan tidak akan membuka materi penyidikan Miryam dalam pansus angket.

    Pansus Hak Angket KPK di DPR akan menjemput paksa Miryam S Haryani jika KPK tak menghadirkan yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Teuku Taufiqulhadi menyebut aturan penjemputan paksa itu sesuai konstitusi.

    Taufiqulhadi mengatakan Pansus akan mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal penjemputan paksa Miryam. Pasal 204 UU MD3 jelas mengatur hal tersebut.

    “UU yang berlaku tentang MD3 No 17 tahun 2014. Salah satu pasal 204 mengatakan kalau tiga kali dipanggil tak hadir akan dipanggil paksa dengan meminta polisi mengambil paksa. Apakah akan memberikan atau tidak memberikan, akan berlaku UU seperti itu,” kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

    Menurut Taufiqulhadi, penjemputan paksa Miryam akan dilakukan oleh pihak Polri. Polri sendiri tak dapat menolak untuk menjemput Miryam karena bukan lagi permintaan Pansus namun sudah ke UU. “Ya. Itu otomatis. Kalau sudah tiga kali, polisi harus bersiap-siap,” sebutnya.

    Taufiq membantah akan ada upaya mengadu antara institusi Polri dengan KPK. “Kalau ada asumsi (Polri diadu dengan KPK) itu salah karena itu amanat UU kecuali kalau kita menolak UU itu. Jangan berasumsi seperti itu,” imbuhnya.

    Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK wajib memenuhi perintah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menghadirkan tersangka dugaan memberikan keterangan palsu, Miryam S. Haryani. Pemanggilan oleh Pansus Angket diklaim berlaku bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

    “Selama dia (Miryam) masih hidup, bisa dipanggil oleh DPR. Karena jangankan Miryam, Presiden pun boleh dipanggil oleh angket,” ujar Fahri.(mb/detik/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    PKPI Terdaftar Pemilu di Batam “Sebagai Calon Pemilu 2019”

    Metrobatam.com, Batam -Partai PKPI sudah terdaftar sebagai calon pemilu 2019 di KPU di Batam pada selasa, (17/10/2019). Saparudin Muda Ketua Dewan Penasehat PKPI Provinsi menerangkan,...

    VIRAL! Terlahir Cacat, Anak Sapi Ini Berjalan 2 Kaki seperti Manusia

    SAPI umumnya berkaki empat, namun tidak dengan yang satu ini. Seekor anak sapi terlahir dengan kondisi fisik tidak sempurna. Ya, sapi tersebut hanya memiliki...

    Patroli Polair Polri di Batam Tangkap Kapal Pembawa Sayuran Ilegal

    Metrobatam.com, Batam - Polisi menangkap sebuah kapal motor yang mengangkut sayuran secara ilegal. Kapal tersebut ditangkap di perairan Batam, Kepulauan Riau saat sedang berlayar. "Minggu,...

    Diharapkan Kepala BP Batam yang Baru Membawa Perubahan

    Metrobatam.com, Batam - Sidang pleno Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Batam menetapkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sekretaris Menko...

    Nesar Ahmad Resmi Jabat Ketua DPRD Kabupaten Bintan Sisa Masa Jabatan 2014-2019

    Metrobatam.com, Bintan - Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Joni, SH, MH resmi melantik H Nesar Ahmad, S.Ip sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bintan sisa masa Jabatan...

    DPRD Tanjungpinang Gelar Paripurna HUT Otonom Kota Tanjungpinang ke-16

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Otonom Kota Tanjungpinang yang ke 16, Selasa (17/10)...

    HUT-72 Hari Listrik Nasional, Bright PLN Batam dan Polda Kepri akan Gelar Khitanan Massal

    Metrobatam.com, Batam - Untuk membantu dan meringankan beban masyarakat Batam, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) bright PLN Batam ke-17 dan Hari Listrik...

    Komisi III DPRD Kepri Segera Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota KPID Kepri

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepri segera melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri masa bakti...

    Luar Biasa! Siswi Madrasah Ini akan Jadi Pembicara Forum WHO di Kanada

    Metrobatam, Yogyakarta - Salah satu siswi Madrasah Tsanawityah (MTs) Yapi Pakem Sleman, Monica (15) mendapat kesempatan menjadi pembicara pada World Health Organization (WHO) 8th...

    Soal Densus Tipikor, Menkum: Jangan sampai Saling Curi Kasus

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mendukung dibentuknya Densus Tipikor. Namun dia ingin pembentukan densus itu diatur jelas sehingga...

    Bareskrim Tangkap Penyelundup 30 Kg Sabu di Perairan Aceh

    Metrobatam, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menangkap empat orang...

    Resmi Ditutup KPU, Ini 27 Parpol yang Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019

    Metrobatam, Jakarta - Pendaftaran peserta partai politik Pemilu 2019 resmi ditutup. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri mengatakan, sampai dengan waktu ditutup ada...
    BAGIKAN