KPK Ungkap Sekjen Kemenkum HAM Sangat Berkuasa di Pengelolaan Lapas

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada dualisme kepengurusan lapas di Kementerian Hukum dan HAM. Begini penjelasan utuhnya.

Syarif dalam rapat menyebut kepengurusan lapas tak sepenuhnya dikendalikan Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Sri Puguh Budi Utami, melainkan oleh sekjen. Sekjen yang dimaksud Syarif ialah Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto.

“Sekjen KumHAM, Sekjen KumHAM. Dulu itu kan mantan Deputi KPK pernah terpilih sebagai Dirjen Pas kan. Tetapi setelah dia lihat di dalamnya, kewenangan dia itu sangat terbatas,” sebut Syarif.

Syarif mengisyaratkan ada semacam intervensi Sekjen Kemenkum HAM terkait pengelolaan lapas. Dia merincinya.

“Jadi di situ (lapas) ada Dirjen (Dirjen Pas), ada Sekjen. Penempatan orang, macam-macam, itu banyak sekali ya diatur (Sekjen KumHAM),” jelasnya.

Menurut Syarif, seharusnya tata kelola lapas sepenuhnya di tangan dirjen. Sekjen, kata dia, hanya bertugas mendukung kinerja.

“Kepalanya seperti dua gitu. Saya ndak ngomongin berhubungan dengan kasus yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya sebenarnya kalau Dirjen Pas seharusnya kan dirjen semuanya, kenapa harus banyak. Kalau sekjen itu kan fungsinya supporting,” sebut Syarif.

Syarif yakin Kemenkum HAM sudah mengetahui dualisme kepengurusan lapas. Dia berharap segera ada pembenahan.

“Saya pikir Kemenkum HAM sudah mengetahui tinggal bagaimana…. Mudah-mudahanlah kejadian sekarang bisa dijadikan momentum oleh Kemenkum HAM untuk berbenah lapas,” jelasnya.

KPK juga menyatakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari para pejabat di Kemenkum HAM masih rendah. Dari 5.832 wajib lapor, baru 1.494 orang yang melaksanakan kewajibannya melapor LHKPN.

“Untuk tahun pelaporan 2017, di Kementerian Hukum dan HAM terdapat 5.832 wajib lapor LHKPN, dengan uraian sebagai berikut: dari seluruh wajib lapor tersebut, yang melaporkan baru 1.494 orang, belum lapor 4.338 orang. Sehingga, tingkat kepatuhan secara total adalah 25,62%,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (23/7/2018).

Febri mengatakan angka itu tergolong rendah. Dia membandingkannya dengan rata-rata kepatuhan para wajib lapor.

“Kepatuhan Kemenkum HAM ini kami pandang masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepatuhan seluruh wajib lapor adalah 66.59%. Total wajib lapor 322.213, sedangkan yang sudah lapor 160.739 dan belum lapor 80.651 orang,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan soal pernyataan Kemenkum HAM yang ingin melakukan perbaikan sevata serius. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dari aspek pencegahan.

“Pernyataan Kemenkumham dalam konferensi pers sebelumnya yang menyampaikan bahwa Kemenkumham akan melakukan perbaikan kami harap diterapkan secara serius. Dari aspek pencegahan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pelaporan LHKPN secara benar,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kapolda Kepri Buka Acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV Tahun 2018

Metrobatam.com, Batam - Kapolda kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K resmi membuka acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV tahun 2018 ...

Dragon Boat Race Tanjungpinang 2018, Diikuti 45 Tim dari 4 Negara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 45 tim yang berasal dari 4 negara mengikuti event Internasional Dragon Boat Race (DBR) 2018 yang kembali digelar oleh Pemerintah...

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....
SHARE