KPU Hanya Terima Pendaftaran Bacaleg Hanura Kubu Oso-Herry

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya akan menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Pemilu 2019 dari Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan SK kepengurusan Hanura yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan demikian, Daryatmo dan Sarifuddin Suding yang merupakan rival Oso-Herry Lontung dalam sengketa internal Hanura, tidak dapat mendaftarkan bakal caleg atas nama Hanura.

KPU membuka masa pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2019 pada 4-17 Juli.

“Sesuai SK Menkumham. OSO sebagai Ketua Umum, Herry Lontung Siregar sebagai sekjen,” kata Hasyim saat dihubungi, Selasa (10/7).

SK Menkumham yang dimaksud Hasyim yakni surat bernomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018. Dalam surat itu termaktub bahwa Menkumham Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Hanura dengan ketua umum Oso dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Surat tersebut menggantikan SK Menkumham Yasonna Laoly nomor M.HH-22.AH.11.01 yang menyebutkan Oso menjabat sebagai Ketua umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekjen.

Hasyim mengamini bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengakui Hanura kepengurusan Daryatmo sebagai ketua umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekjen. PTUN mengakui kepengurusan dari rival Oso-Herry itu melalui putusan sela pada 19 Maret lalu.

Namun, Hasyim menegaskan bahwa KPU hanya mengikuti yang diakui oleh Kemenkumham. Dia mengklaim pihaknya tidak ikut campur dalam konflik internal yang saat ini masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika Kemenkumham mengakui kepengurusan Oso-Herry, maka KPU akan mengikuti.

“Obyeknya SK menteri yang menetapkan kepengurusan OSO dan Herry. Maka karena belum inkracht ya sementara ini kepengurusan yang diakui Kemenkumham adalah OSO dan Herry,” kata Hasyim.

Hanura kubu Daryatmo-Sudding menuding KPU tidak netral. Mereka juga menduga KPU telah diintervensi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam mengakui kepengurusan Hanura yang sah.

Mengenai hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menampik. Dia menegaskan bahwa KPU selalu netral serta mandiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Kami ikuti Kemenkumham. Kan sudah diatur mekanismenya di PKPU, 30 hari sebelum pendaftaran KPU bertanya ke Kemenkumham siapa pengurus terakhir,” ujar Arief. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...

Jelang Asian Games, Kompleks Jakabaring Disebut Rawan Maling

Metrobatam, Jakarta - Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City (JSC) di Kota Palembang, Sumatera Selatan adalah salah satu lokasi yang akan dipakai menggelar sejumlah pertandingan,...
BAGIKAN