KPU: Lima Bakal Caleg Eks Koruptor Dikembalikan ke Parpol

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan berkas lima bakal calon anggota legislatif ke partai politik asalnya karena merupakan eks narapidana kasus korupsi.

    “Berdasarkan dokumen yang disampaikan partai politik, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif yang pernah terkena tindak pidana korupsi,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (21/7) malam, dikutip dari Antara.

    Dia enggan menyebutkan lima nama bakal caleg itu dan dari partai mana saja mereka berasal.

    Komisioner Ilham Saputra menambahkan bahwa status para bakal caleg mantan narapidana koruptor itu diketahui dari salinan putusan pengadilan di Mahkamah Agung maupun di KPK.

    Alhasil, pihaknya mengembalikan berkas para bakal caleg itu ke induknya. “Karena tidak sesuai PKPU, mantan narapidana korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, TSM, berkasnya dikembalikan,” ucap dia.

    Meskipun demikian, KPU masih memberikan waktu bagi partai politik untuk mengganti bakal caleg tersebut selama masa perbaikan yakni 22-31 Juli 2018.

    Arief mengatakan proses pemeriksaan kelengkapan telah selesai dilaksanakan pada Jumat (20/7), sementara untuk pemeriksaan keabsahan telah selesai dilakukan Sabtu malam.

    “KPU RI selanjutnya mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian atau BAHP per daerah pemilihan untuk diserahkan kepada masing-masing partai politik,” jelas dia.

    “Setelah perbaikan, kami akan melakukan verifikasi kembali selama tujuh hari pada 1-7 Agustus 2018,” imbuh dia.

    Selanjutnya, KPU RI akan menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota pada 8-12 Agustus 2018

    Pada 12-14 Agustus, KPU mengumumkan DCS tersebut kepada publik sekaligus melihat persentase keterwakilan perempuan didalamnya.

    Diketahui, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif.

    Sejumlah nama politikus eks napi koruptor diketahui mendaftar sebagai bakal caleg. Misalnya, Ketua DPD Golkar Aceh TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono.

    Nurlif merupakan mantan narapidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2014. Sementara, Iqbal merupakan mantan narapidana kasus dana bansos dan dana peningkatan pendidikan Jateng tahun 2008.

    Selain itu, ada nama eks napi kasus suap Wa Ode Nurhayati yang mendaftar sebagai bakal caleg lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

    Adapula nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik yang pernah divonis 18 bulan penjara lantaran terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp488 juta terkait pengadaan barang dan alat peraga saat menjabat di KPU, 2004.

    Caleg Eks Koruptor Unggul Materi

    Partai-partai politik itu berkilah bahwa Peraturan KPU yang melarang eks napikor nyaleg masih dalam proses uji materi di Mahkamah Agung, sehingga bacaleg dengan rekam jejak kelam masih berhak maju.

    Ketua DPP Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan ada dua eks koruptor yang menjadi bacaleg Golkar, yakni Ketua DPD Golkar Aceh TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif sempat mengonfirmasi bahwa Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik diusung partai untuk menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

    Di sisi lain, PDI Perjuangan diketahui mendaftarkan seorang mantan napikor Sumi Harsono untuk menjadi bacaleg DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Sumi merupakan satu dari 44 anggota dewan periode 1999-2004 yang terjerat kasus korupsi anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD periode 1999-2004 senilai Rp 21,4 miliar.

    Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kenekatan parpol untuk tetap mencalonkan para eks napi korupsi itu disebabkan oleh kebutuhan dana dan elektabilitas untuk partai, serta macetnya sistem kaderisasi di partai.

    “Saya pikir ini bisa dilihat dari dua perspektif transaksional. Yang pertama, partai butuh dana dan juga mengamankan elektabilitas partai untuk menguasai dapil tertentu sehingga eks koruptor dimajukan sebagai kandidat karena mereka punya sumber daya material yang kuat,” jelasnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (20/7).

    Akibatnya, sambung Wasisto, terjadi kemacetan kaderisasi. Sebab, parpol memilih mengusung kader lama meski koruptif daripada mendidik kader baru. Alasannya, kader lama sudah lebih memahami pola politik praktis dibanding pemula.

    Dihubungi terpisah, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani menyebut kader-kader eks koruptor itu punya posisi tinggi di partai. Sehingga, partai tak bisa sembarangan mencoret nama yang bersangkutan.

    “Menurut saya, partai juga enggak punya mekanisme dalam melakukan penyaringan kader. Nah, penyaringan artinya harusnya partai kan punya mekanisme sebelum mengajukan calon, semua persyaratan atau pengaturan yang tidak terpenuhi oleh calegnya,” lanjut Fadli.

    Fadli menyebut hal ini tak lepas dari sistem “mendadak caleg” alias sistem seleksi kader partai yang tidak berfungsi.

    “Saya pikir integritas lebih cuman sekedar isapan jempol karena kita tahu bahwa terjun di dunia politik praktis itu sudah siap dengan segenap praktik korupsi baik minor atau mayor,” cetusnya.

    Hasil survei yang diadakan LIPI menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki preferensi parpol meski mengalami peningkatan positif dalam pemilihan terhadap sistem demokrasi.

    Survei itu dilakukan pada 19 April-5 Mei 2018 di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden.

    PDIP merupakan partai yang paling banyak disukai oleh responden dengan skor 24,1 persen, diikuti oleh Golkar 10,2 persen, dan Gerindra 9,1 persen.

    Namun skor ketiga parpol itu masih kalah dari responden yang tidak menjawab preferensi politik mereka, yakni sebesar 26,1 persen.

    KPU sendiri kemudian mengembalikan lima nama bacaleg yang merupakan eks napi kasus korupsi ke partainya masing-masing. Meskipun, identitasnya masih dirahasikan. (mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Peneliti LIPI: Gempa Lombok 6,9 SR Berasal dari Segmen Timur

    Metrobatam, Jakarta – Rentetan gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pada Minggu 19 Agustus 2019, gempa...

    Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa...

    Nagih Utang ke Saudara, Penarik Bentor Malah Tewas Ditusuk

    Metrobatam, Makassar - Seorang penarik becak motor (bentor) bernama Azis Duma alias Cama (56) di Makassar ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Sinasara Kelurahan...

    Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita Sabu 5 Kg

    Metrobatam, Jambi – Aksi kejar-kejaran antara petugas Ditresnarkoba Polda Jambi dengan pengedar narkoba di Simpang 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi,...

    Mendikbud: Indonesia Raya Lirik dan Aransemennya Tak Boleh Diubah

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai Lagu Indonesia Raya tak boleh diubah. Menurutnya, pengubahan tak boleh dilakukan baik untuk...

    Jokowi Hadiahi Joni Sepeda dan Rumah, Bonus Main ke Dufan dan TMII

    Metrobatam, Jakarta - Yohanes Ande Kala alias Joni yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)...

    Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

    Metrobatam, Jakarta - MUI mengizinkan penggunaan vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung babi. Izin tersebut...

    Dorong Ekspor dan Perekonomian Nasional, OJK Terbitkan Paket Kebijakan

    Metrobatam, Jakarta - Demi terus mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2018. Ketua Dewan Komisioner...

    Tolak Genjatan Senjata, Taliban Sandera 200 Penumpang Bus Afghanistan

    Metrobatam, Jakarta - Taliban menolak tawaran gencatan senjata dari pemerintah Afghanistan dan tetap melakukan serangan. Gerilyawan Taliban menyergap tiga bus dengan hampir 200 penumpang...

    Asian Games 2018: Kalahkan Hong Kong 3 – 1, Indonesia Juara Grup

    Metrobatam, Jakarta - Tim nasional Indonesia U-23 memastikan lolos sebagai juara Grup A sepakbola Asian Games 2018. 'Garuda Muda' menang 3-1 atas Hong Kong...

    Anggota DPRD Langkat F-NasDem Jadi Tersangka Kasus Sabu 3 Karung

    Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Langkat Ibrahim Hasan bersama enam orang lain sebagai tersangka kepemilikan narkotika. Mereka...

    Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas

    Metrobatam, Jakarta - Pemerintah akan menghentikan impor 500 komoditas. Tujuannya untuk menjaga transaksi berjalan tak makin defisit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca...
    BAGIKAN