KPU Siapkan 2 Opsi Atur Larangan Eks Koruptor Nyaleg

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya 2 opsi untuk mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini direncanakan masuk Peraturan KPU (PKPU) atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg.

    “Dua opsi ini substansinya sama bahwa mantan napi korupsi itu kita tidak perkenankan (mendaftar caleg). anya mekanismennya beda, impelementasinya saja berbeda,” ujar lomisioner KPU Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).

    Wahyu menjelaskan, KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Aturan ini mengatur syarat bagi setiap orang yang akan maju menjadi caleg.

    “Kami usulkan ya pasal awal, pasal 8, tapi dalam dialog yang berkembang kami akan mewacanakan agar larangan itu mengikat kepada parpol,” kata Wahyu.

    Opsi kedua nantinya usulan larangan ini akan diimplementasikan pada partai politik. Larangan ini dapat dilakukan parpol sebagai syarat rekrutmen caleg. “Lalu opsi kedua parpol dalam mekanisme rekrutmen pencarian caleg akan menerapkan aturan larangan mantan napi korupsi,” ujar Wahyu.

    Usulan ini menurut Wahyu akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR. RDP ini sedianya digelar pada Senin (16/4), namun jadwal RDP diundur selama satu minggu.

    “Jadi rapat konsultasi itu kan dengan komisi II, dan komisi II juga sudah menyatakan akan ditunda paling lama satu Minggu,” tutur Wahyu.

    Rencana pembuatan aturan larangan eks napi korupsi maju caleg ditentang Komisi II DPR. Alasannya aturan itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7/2017 yang memperbolehkan siapa pun maju sebagai caleg termasuk bagi yang berstatus tersangka.

    “Itu kan aturan UU-nya seperti itu. Jadi KPU tidak bisa memberlakukan aturan yang di luar norma UU. UU masih menyatakan, walaupun dalam status tersangka, dia tetap masih bisa ikut (pencalonan legislatif),” kata Ketua Komisi II Zainuddin Amali di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4). (mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

    Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

    Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

    Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

    Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

    Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

    Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

    Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

    Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

    Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

    Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

    Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

    Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

    Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

    Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

    Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

    Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

    Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

    Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

    Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

    Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

    Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
    SHARE