KPU Tak Permasalahkan Konsultan Asing di Pilpres 2019

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempermasalahkan penggunaan konsultan politik asing di Pemilu 2019 karena tidak diatur dalam perundang-undangan terkait pemilihan umum.

Perdebatan soal konsultan politik asing mencuat usai calom presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut ada salah satu tim sukses yang menyewa jasa soal konsultan politik asing.

“Setahu saya tidak diatur ya. Ya kalau di aturan tidak ada ya,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/2).

Ilham juga berkata hingga saat ini KPU belum ada komunikasi dari kedua tim sukses terkait konsultan politik asing. Dia menyebut KPU siap menjelaskan jika kedua timses memiliki pertanyaan terkait hal tersebut.

Bacaan Lainnya

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan tidak ada aturan yang melarang penggunaan konsultan politik asing.

Regulasi hanya mengatur kewarganegaraan tim sukses. Wahyu berujar setiap orang yang berada di dalam struktur timses harus berkewarganegaraan Indonesia.

“Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan kita kan mengenal namanya tim kampanye. Tim kampanye jelas syaratnya warga negara Indonesia,” ucap Wahyu.

Jokowi menyebut ada salah satu timses yang menggunakan konsultan politik asing di Pilpres 2019. Jokowi bahkan menyebut ada penggunaan teori propaganda Rusia.

“Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa?” ujar Jokowi di hadapan relawan Sedulur Kayu dan Mebel di Aula De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2).

Prabowo Subianto yang menjadi lawan politik Jokowi di Pilpres 2019 telah membantah menyewa konsultan politik asing. Pendamping Prabowo, Sandiaga Uno menegaskan pihaknya tak menggunakan konsultan politik asal Rusia atau bekerja sama dengan pihak Rusia untuk menyebar propaganda politik demi menang di Pilpres 2019.

“Dapat kami pastikan itu [penggunakan konsultan asing asal Rusia] tidak betul,” kata Sandi ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/2) malam.

Dia juga mengimbau kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak menanggapi tudingan Jokowi soal penggunaan konsultan asing dan propaganda Rusia di Pilpres.

“Saya tidak ingin sahut-menyahut dengan Pak Presiden itu, tuduhan Pak Presiden jangan kita tanggapi,” kata Sandi.

“Semua fokus propaganda kita ingin menciptakan lapangan kerja, berjuang bersama rakyat, rakyat yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah dari segi keseharian mereka menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi ketidakadilan, menghadapi kesenjangan,” kata Sandi.

Gerindra yang Sodorkan

Sementara sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak pernah menggunakan konsultan asing saat maju di Pilpres 2009 lalu.

Bantahan itu disampaikan Hasto merespons pernyataan Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso yang menyatakan Megawati bersama Prabowo menggunakan konsultan asing di Pilpres 2009 silam. “Enggak ada [Megawati gunakan konsultan asing], itu dibawa mereka. Kita gak pernah pakai mereka [Gerindra],” kata Hasto saat ditemui di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (7/2).

Hasto justru membeberkan bahwa Partai Gerindra yang membawa konsultan asing untuk memenangkan Megawati-Prabowo di Pilpres 2009. Meski begitu, dia mengatakan saat itu Megawati enggan menggunakan dan menjalankan rekomendasi dari konsultan asing yang disarankan oleh Gerindra tersebut.

“Saat itu konsultan asing dibawa oleh tim Gerindra, dan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada bu Mega tak mau dijalankan, karena itu ada perbedaan oleh kepribadian kita sebagai bangsa timur,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan, Megawati enggan menggunakan jasa konsultan asing karena tak sesuai dengan nilai demokrasi di Indonesia. Ia menilai konsultan asing yang dibawa oleh Gerindra itu justru membawa nilai-nilai demokrasi liberal yang berasal dari ‘negara-negara barat’.

“Itulah yang membuat kita tak setuju dengan konsultan asing,” ucapnya.

Selain itu, Hasto turut menuding bahwa konsultan asing yang disewa Prabowo pada Pilpres 2009 pernah berkantor di salah satu tempat milik Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia pun menyatakan Fadli Zon sendiri tak bisa dilepaskan dari pengaruh asing sampai saat ini.

“Itu [saat Pilpres 2009] kantornya di tempat Fadli Zon. Beda dengan Pak Jokowi yang bangun semangat berdikari. Jangankan konsultan asing, Pak Fadli Zon pernah ke makam Karl Marx yang beliau kagumi,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, mengingatkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bahwa Prabowo Subianto berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009.

Jawaban Priyo juga merespons tuduhan Hasto sebelumnya yang mengklaim menjadi saksi mata Prabowo menggunakan konsultan asing sejak 2009.

“Di 2009 kan kalau tidak salah Pak Prabowo duet sama anu ya, sama Bu Mega. Coba Pak Hasto jelasin saja,” kata Priyo di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/2).

Priyo mengatakan dirinya tak memiliki kapasitas untuk menjawab hal tersebut karena tak menjadi tim sukses Mega-Prabowo. Sementara Hasto, ucapnya, lebih paham karena masuk dalam tim sukses. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait