KPU Terbitkan Aturan, Sandi Tak Bisa Jadi Ketua Tim Kampanye

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang diundangkan pada 26 Juli lalu. Salah satu poin dalam PKPU tersebut adalah kepala daerah serta wakil kepala daerah dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye,” bunyi PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 63 Ayat (1).

Bunyi pasal tersebut bakal berimplikasi kepada jabatan yang diemban oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Diketahui, Gerindra telah memberikan posisi Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Sandiaga. Hal itu dituturkan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono pada Juni lalu.

Kepala atau wakil kepala daerah, misalnya Sandiaga, hanya diperbolehkan menjadi anggota Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 62 PKPU No. 23 tahun 2018.

Sandiaga pun boleh mengambil cuti di luar tanggungan negara jika ingin berkampanye. Dia terlebih dahulu harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, Sandiaga dan kepala daerah lain yang ingin berkampanye hanya diberikan cuti maksimal satu hari kerja dalam satu pekan.

“Cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye,” bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 62 Ayat (4).

Apabila ingin berkampanye di hari Sabtu dan Minggu, kepala daerah tidak perlu memerlukan cuti. Hal itu termaktub dalam Pasal 62 Ayat (5).

Sandiaga dan kepala daerah serta pejabat negara lain juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Fasilitas negara yang dimaksud antara lain kendaraan dinas, gedung kantor, dan rumah dinas rumah jabatan milik pemerintah daerah.

Sandiaga dan pejabat negara lainnya juga tidak diperkenankan menggunakan sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi pemerintah daerah serta peralatan lainnya. Pula, tidak diboleh menggunakan fasilitas lain yang dibiayai oleh APBD dan APBD. Semua larangan itu tercantum dalam Pasal 64 Ayat (2) butir a-d.

“Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu,” bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 70. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kapolda Kepri Buka Acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV Tahun 2018

Metrobatam.com, Batam - Kapolda kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K resmi membuka acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV tahun 2018 ...

Dragon Boat Race Tanjungpinang 2018, Diikuti 45 Tim dari 4 Negara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 45 tim yang berasal dari 4 negara mengikuti event Internasional Dragon Boat Race (DBR) 2018 yang kembali digelar oleh Pemerintah...

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....
SHARE