KPU Terbitkan Aturan, Sandi Tak Bisa Jadi Ketua Tim Kampanye

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang diundangkan pada 26 Juli lalu. Salah satu poin dalam PKPU tersebut adalah kepala daerah serta wakil kepala daerah dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye,” bunyi PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 63 Ayat (1).

Bunyi pasal tersebut bakal berimplikasi kepada jabatan yang diemban oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Diketahui, Gerindra telah memberikan posisi Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Sandiaga. Hal itu dituturkan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono pada Juni lalu.

Kepala atau wakil kepala daerah, misalnya Sandiaga, hanya diperbolehkan menjadi anggota Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 62 PKPU No. 23 tahun 2018.

Sandiaga pun boleh mengambil cuti di luar tanggungan negara jika ingin berkampanye. Dia terlebih dahulu harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, Sandiaga dan kepala daerah lain yang ingin berkampanye hanya diberikan cuti maksimal satu hari kerja dalam satu pekan.

“Cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye,” bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 62 Ayat (4).

Apabila ingin berkampanye di hari Sabtu dan Minggu, kepala daerah tidak perlu memerlukan cuti. Hal itu termaktub dalam Pasal 62 Ayat (5).

Sandiaga dan kepala daerah serta pejabat negara lain juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Fasilitas negara yang dimaksud antara lain kendaraan dinas, gedung kantor, dan rumah dinas rumah jabatan milik pemerintah daerah.

Sandiaga dan pejabat negara lainnya juga tidak diperkenankan menggunakan sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi pemerintah daerah serta peralatan lainnya. Pula, tidak diboleh menggunakan fasilitas lain yang dibiayai oleh APBD dan APBD. Semua larangan itu tercantum dalam Pasal 64 Ayat (2) butir a-d.

“Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu,” bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 70. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Peneliti LIPI: Gempa Lombok 6,9 SR Berasal dari Segmen Timur

Metrobatam, Jakarta – Rentetan gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pada Minggu 19 Agustus 2019, gempa...

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Metrobatam, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa...

Nagih Utang ke Saudara, Penarik Bentor Malah Tewas Ditusuk

Metrobatam, Makassar - Seorang penarik becak motor (bentor) bernama Azis Duma alias Cama (56) di Makassar ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Sinasara Kelurahan...

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita Sabu 5 Kg

Metrobatam, Jambi – Aksi kejar-kejaran antara petugas Ditresnarkoba Polda Jambi dengan pengedar narkoba di Simpang 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi,...

Mendikbud: Indonesia Raya Lirik dan Aransemennya Tak Boleh Diubah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai Lagu Indonesia Raya tak boleh diubah. Menurutnya, pengubahan tak boleh dilakukan baik untuk...

Jokowi Hadiahi Joni Sepeda dan Rumah, Bonus Main ke Dufan dan TMII

Metrobatam, Jakarta - Yohanes Ande Kala alias Joni yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

Metrobatam, Jakarta - MUI mengizinkan penggunaan vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung babi. Izin tersebut...

Dorong Ekspor dan Perekonomian Nasional, OJK Terbitkan Paket Kebijakan

Metrobatam, Jakarta - Demi terus mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2018. Ketua Dewan Komisioner...

Tolak Genjatan Senjata, Taliban Sandera 200 Penumpang Bus Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Taliban menolak tawaran gencatan senjata dari pemerintah Afghanistan dan tetap melakukan serangan. Gerilyawan Taliban menyergap tiga bus dengan hampir 200 penumpang...

Asian Games 2018: Kalahkan Hong Kong 3 – 1, Indonesia Juara Grup

Metrobatam, Jakarta - Tim nasional Indonesia U-23 memastikan lolos sebagai juara Grup A sepakbola Asian Games 2018. 'Garuda Muda' menang 3-1 atas Hong Kong...

Anggota DPRD Langkat F-NasDem Jadi Tersangka Kasus Sabu 3 Karung

Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Langkat Ibrahim Hasan bersama enam orang lain sebagai tersangka kepemilikan narkotika. Mereka...

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah akan menghentikan impor 500 komoditas. Tujuannya untuk menjaga transaksi berjalan tak makin defisit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca...
BAGIKAN