Metrobatam, Jakarta – Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia (KMDI) meminta Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma’ruf mengingatkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berhenti mengkriminalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan itu merespons tindakan OSO yang menyeret KPU ke kepolisian karena tidak kunjung memasukkan namanya sebagai calon anggota legislatif DPD dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

“Kami meminta koalisi dari Pak Oesman Sapta tolong dijaga hal-hal yang bisa mengacaukan pemilu kita yang sebentar lagi tiba. Jangan sampai ambisi-ambisi pribadi, menggunakan segala cara yang akhirnya mengacaukan Pemilu kita 17 April nanti,” kata salah satu anggota KMDI Bivitri Susanti di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1).

Bivitri mengatakan tindakan OSO mengganggu persiapan Pemilu. Pasalnya kerja komisioner KPU terganggu karena harus secara bergantian diperiksa Polda Metro Jaya.

Perempuan yang juga pakar hukum tata negara itu mengingatkan OSO bahwa keputusan KPU mencoret namanya dari DCT adalah amanat konstitusi. Sejak awal DPD jadi bagian legislatif yang tidak diisi oleh partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menjadi penegas hal tersebut. KPU kemudian menjadikan putusan MK sebagai landasan untuk tidak memasukkan nama OSO ke DCT.

“KPU berpegang lurus (pada konstitusi) makanya perlu didukung. Yang paling benar adalah konstitusi di mana saja di dunia ini, konstitusi yang harus dipegang karena kita negara hukum,” tegas Bivitri.

Pada kesempatan yang sama, anggota KMDI lainnya Ray Rangkuti menyebut KPU dalam posisi benar. Namun KPU harus menanggung kesalahan-kesalahan lembaga lain.

Sebab MK sudah memutus DPD tak boleh lagi diisi kader parpol. Putusan itu, kata Ray, adalah yang tertinggi dan setara undang-undang.

Namun setelah putusan itu keluar beberapa putusan bertolak belakang. Pertama putusan PTUN yang memerintahkam KPU memasukkan nama OSO ke DCT. Begitu pula putusan Bawaslu RI yang memperbolehkan OSO tak mundur dari Hanura hingga dilantik jadi anggota DPD periode 2019-2024.

“KPU korban dari kebijakan yang berbeda-beda. KPU seperti mengalami dilema dari putusan hukum yang satu sama lain saling bertabrakan, uniknya KPU justru yang harus menanggung akibatnya,” tutur dia.

Lebih lanjut Ray meminta kepolisian untuk objektif dan tidak ikut dalam permainan OSO. Sebab hal demikian hanya akan menghambat kerja KPU melayani hak publik untuk mengikuti proses pemilu yang baik.

Sebelumnya, OSO lewat kuasa hukumnya Herman Abdul Kadir melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya. OSO berpendapat KPU telah menyalahgunakan kekuasaan karena tidak menuruti putusan PTUN dan Bawaslu. KPU dilaporkan melanggar pasal dengan Pasal 421 juncto Pasal 216 ayat (1) KUHP. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Karhutla dan Hutan Gundul di Batam, Komisi III DPRD Kepri Tanyakan Tupoksi KPHL

Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan...

Akibat Pemeliharaan Aset Gas oleh PT CPGL akan Berdampak Pada PLN Batam

Metrobatam.com, Batam - PT Conoco Philips Grissik Line (CPGL) sebagai pemasok gas terbesar di Indonesia, saat ini sedang melakukan pemeliharaan sumur yang ada di...

Bawa Sabu, Calon Penumpang Pesawat di Bandara Hang Nadim Batam Ditangkap

Metrobatam.com, Batam - Pihak petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepri mengamankan seorang penumpang karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu.  Seorang WNI calon penumpang Pesawat...

Polres Tanjungpinang dan Polda Kepri Tangkap Pelaku Pembunuhan Pensiunan TNI AL

Metrobatam.com, Batam - Polres Tanjungpinang dan Polda Kepulauan Riau akhirnya berhasil menangkap Abdul pada Sabtu (16/02), pelaku pembunuhan pensiunan TNI AL Arnold Tambunan (AT),...

Lewat Facebook, 3 Terdakwa Warga Nigeria Tipu dan Perdayai Mutiara

Metrobatam.com, Batam - Kasus penipuan lewat Facebook yang dilakukan beberapa oknum warga Nigeria bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa bulan ini sudah...

Lanud RHF Mendukung Operasi Patroli Rutin di Wilayah ALKI 1

Metroobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 2 unit Pesawat Tempur Hawk 100/200 milik TNI AU dari Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru melaksanakan patroli udara...

Eks Kombatan GAM Marah Dituduh Kelola Lahan Prabowo di Aceh

Metrobatam, Jakarta - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Joni Suryawan membantah kubu calon presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan di Aceh. Mereka marah...

Walhi: Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Orde Baru

Metrobatam, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak seharusnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan...

Sungai Musi Meluap, Ribuan Rumah di Muratara Sumsel Terendam Banjir

Metrobatam, Palembang - Ribuan rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, sudah 4 hari ini terendam banjir. Akibatnya, akses ke daerah terputus...

Nasib Rudiantara soal ‘Yang Gaji Kamu Siapa’ Ditentukan Jumat

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) hampir merampungkan kasus 'yang gaji kamu siapa' yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)...

Sandi Ingin Pertanyaan Panelis Dihapus Saat Debat Ketiga

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengusulkan agar pelaksanaan debat Pilpres 2019 selanjutnya yang mempertemukan dirinya dengan calon wakil...

Kunjungan ‘Rahasia’ Jokowi Bikin Kaget Warga Tambak Lorok

Metrobatam, Semarang - Ahmad Sueb, Ketua RW 13 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara "dag dig dug" ketika nama kampungnya, Tambak Lorok disebut oleh Calon...