KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Praperadilan Century

1486

Metrobatam, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Bank Century di PN Jaksel yang memerintahkan menersangkakan Boediono dkk. KY menyebut tidak dapat menilai benar atau tidaknya suatu putusan, tetapi hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap ada-tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim di persidangan.

“Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya putusan. Hal ini dikarenakan ranah tersebut merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim. Dengan demikian siapapun termasuk MA dan KY tidak dapat menilai salah atau benarnya putusan tersebut,” kata Jubir KY, Farid Wajdi dalam keterangannya, Kamis (12/4).

Ia mengatakan secara prosedur hukum, yang dapat memperbaiki atau mengoreksi benar atau tidaknya suatu putusan merupakan upaya hukum usai putusan sesuai mekanisme yang ada. Meski tidak dapat menilai benar atau tidaknya suatu putusan, KY dapat memeriksa ada tidaknya dugaan pelanggaran etik.

“Jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran etiknya, KY akan menjadikan sebagai prioritas untuk dikaji, sekaligus untuk memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut,” kata Farid.

KY berharap para hakim melaksanakan prinsip independensi dan kemandirian hakim saat menangani perkara. Selain itu ia juga menegaskan akuntabilitas seorang hakim harus dilihat sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

“KY berharap para hakim tidak hanya menegakkan prinsip independensi atau kemandiriannya dalam melaksanakan tugas, tapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas putusan hakim jangan dilihat sebagai ancaman terhadap independensi melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.

Sebelumnya diberitakan Hakim praperadilan dalam amar putusannya menerima sebagian permohonan gugatan MAKI. Hakim praperadilan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), antara lain eks Gubernur BI Boediono, Muliaman D Hadad, dan Raden Pardede.

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan), dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim, terlibat dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN