Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta – DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak untuk menandatangan karena merasa ada kejanggalan dalam laporan yang mencatat sisa anggaran (silpa) Rp13,1 triliun itu.

“Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?” kata Prasetio dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (16/7).

Prasetio menilai sisa anggaran yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya ini menunjukkan ada masalah di kalangan SKPD.

Bacaan Lainnya

Ia mencontohkan pembangunan 16 puskesmas dan 93 sekolah yang dibatalkan Pemprov DKI sehingga anggaran yang suda cair dikembalikan lagi.

“Perbaiki dulu, panggil Pak Gubernur, panggil para SKPD. Saya tidak menghambat, tapi sisa anggaran Rp 13,7 triliun ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya, tidak benar ini,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mempertanyakan ketidakcakapan Pemprov DKI mengelola anggaran sehingga menyisakan Rp13,1 triliun.

Padahal, katanya, Pemprov DKI memilili banyak badan pengkajian anggaran dan waktu panjang sebelum mengetok APBD.

“Silpa ini harus zero tolerance. Semua SKPD punya tujuh bulan perencanaan Ini TGUPP banyak ditambah, ada inspektorat, dan pengkaji yang luar biasa, tapi bagaimana potensi membelanjakan anggaran dengan efektif?” tegas Bestari.

Jajaran SKPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Saefullah pun tak berkutik dan menerima evaluasi tersebut. Saefullah mengatakan akan mengkaji dan membahasnya kembali bersama para dewan.

Meski begitu ia berkilah jumlah sisa anggaran yang fantastis karena Pemprov DKI mampu mengelola dengan baik.

“Sebetulnya angka ini sudah given ini. Misalnya Rp13,1 triliun terdiri dari dana transfer Pemerintah Pusat sebagai dana bagi hasil di akhir tahun ada Rp4,29 triliun. Dan ada pelampauan target pajak Rp2,2 triliun,” tuturnya saat ditemui usai rapat.

Laporan Lurah Lakukan Pungli

Prasetyo juga mengaku menerima laporan dari warga tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum lurah. Bahkan, warga yang mengeluh kepadanya itu sudah mengeluarkan uang kepada oknum lurah tersebut.

“Lurah di Jakarta ini sudah banyak memungut biaya lagi. Orang yang melapor kepada saya itu orang yang sudah membayar,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Kendati demikian, Prasetyo enggan mengungkapkan siapa lurah dilaporkan kepadanya telah melakukan pungli tersebut. Prasetyo menyampaikan pungli biasanya terjadi saat warga mengurus surat PM 1 atau surat keterangan dari kelurahan.

Saat ini, kata Prasetyo, pihaknya telah menerjunkan sejumlah orang untuk langsung turun ke lapangan guna menyelidiki dan membuktikan praktik pungli tersebut.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya tak segan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika menemukan praktik pungli.

“Ada beberapa yang ke lapangan untuk OTT mereka, supaya mereka tahu, bagaimana yang saya katakan tadi, investasi di Jakarta ini berjalan baik, kalau semua dihambat ya mandek lagi,” tuturnya.

Lebih dari itu, Prasetyo mengaku dirinya sengaja membocorkan informasi soal praktik pungli yang dilakukan lurah. Tujuannya, agar para oknum lurah tersebut sadar dan berhenti melakukan pungli.

“Pemerintah daerah balik ke paradigma lama, ini yang kita enggak mau,” katanya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait