Larang Eks Koruptor Jadi Caleg, KPU Klaim Tak Tabrak UU

1478

Metrobatam, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyatakan bahwa larangan bagi eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) tidak menabrak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU telah memuat larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi anggota DPR atau DPRD pada pemilu 2019 dalam rancangan peraturan KPU (PKPU).

Lihat juga: KPK Siap Bantu KPU Buat Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Menurut Wahyu, KPU hanya memperluas tafsir dari pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat soal syarat pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD.

Dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g, undang-undang tersebut mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahu atau lebih. Syarat itu tidak berlaku apabila terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah menjadi narapidana.

Wahyu kembali menegaskan bahwa larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg tidak menabrak pasal dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, Wahyu juga menilai bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa seperti bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Daya rusaknya pun dinilai luar biasa.

“Makanya kami pun buat terobosoan agar korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga,” katanya.

Wahyu optimis Komisi II DPR, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri setuju dengan larangan tersebut. Wahyu juga optimis masyarakat setuju dengan terobosan yang dilakukan KPU itu.

Tidak ketinggalan, dia pun optimis partai politik setuju apabila larangan tersebut diterapkan dalam Pemilu 2019. Wahyu optimis karena selama ini partai politik selalu memberhentikan kadernya yang tersangkut kasus korupsi.

Bahkan, sebelum ada putusan pengadilan, kader yang baru disematkan status tersangka juga kerap diberhentikan partainya.

“Artinya bahwa semangat KPU dan parpol peserta pemilu itu sama. Kenapa titik sama ini gak dimanfaatkan agar bisa produktif,” ucap Wahyu kemarin di Gedung KPU.

KPU mencantumkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019. Larangan tersebut telah dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye Pasal 8 Ayat (1) huruf j.

Hingga kini, rancangan PKPU tersebut masih dalam tahap pembahasan antara KPU dengan Bawaslu, Komisi II, dan Kemendagri. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Senin mendatang (9/4). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN