Larang Eks Koruptor Jadi Caleg, KPU Klaim Tak Tabrak UU

Metrobatam, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyatakan bahwa larangan bagi eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) tidak menabrak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU telah memuat larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi anggota DPR atau DPRD pada pemilu 2019 dalam rancangan peraturan KPU (PKPU).

Lihat juga: KPK Siap Bantu KPU Buat Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Menurut Wahyu, KPU hanya memperluas tafsir dari pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat soal syarat pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD.

Dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g, undang-undang tersebut mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahu atau lebih. Syarat itu tidak berlaku apabila terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah menjadi narapidana.

Wahyu kembali menegaskan bahwa larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg tidak menabrak pasal dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, Wahyu juga menilai bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa seperti bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Daya rusaknya pun dinilai luar biasa.

“Makanya kami pun buat terobosoan agar korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga,” katanya.

Wahyu optimis Komisi II DPR, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri setuju dengan larangan tersebut. Wahyu juga optimis masyarakat setuju dengan terobosan yang dilakukan KPU itu.

Tidak ketinggalan, dia pun optimis partai politik setuju apabila larangan tersebut diterapkan dalam Pemilu 2019. Wahyu optimis karena selama ini partai politik selalu memberhentikan kadernya yang tersangkut kasus korupsi.

Bahkan, sebelum ada putusan pengadilan, kader yang baru disematkan status tersangka juga kerap diberhentikan partainya.

“Artinya bahwa semangat KPU dan parpol peserta pemilu itu sama. Kenapa titik sama ini gak dimanfaatkan agar bisa produktif,” ucap Wahyu kemarin di Gedung KPU.

KPU mencantumkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019. Larangan tersebut telah dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye Pasal 8 Ayat (1) huruf j.

Hingga kini, rancangan PKPU tersebut masih dalam tahap pembahasan antara KPU dengan Bawaslu, Komisi II, dan Kemendagri. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Senin mendatang (9/4). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...

PDIP Larang Kader ‘Ngartis’ Bila Lolos Jadi Anggota Dewan

Metrobatam, Jakarta - PDI Perjuangan melarang artis yang didaftarkan sebagai caleg DPR tetap aktif terjun setiap hari di dunia hiburan jika sudah terpilih sebagai...

Bursa Cawapres Prabowo, Jagoan PKS Masih Lemah

Metrobatam, Jakarta - PKS masih menggadang-gadang sembilan nama kandidatnya untuk menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Namun sejauh ini, para jagoan PKS belum berjaya di...

Said Aqil Sebut Cara Berpikir Kapitra Ampera Berubah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengapresiasi langkah pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera yang menjadi calon legislatif...

Siswi SMA Ini Mendadak Lumpuh Usai Dihukum Squat Jump

Metrobatam, Mojokerto - Mas Hanum Dwi Aprilia, siswi kelas XI SMAN 1 Gondang, Mojokerto ini mendadak lumpuh. Hanum diduga lumpuh usai menjalani hukuman squat...

Kapal Rombongan IPB Tenggelam di Lebak, 2 Orang Meninggal

Metrobatam, Serang - KM Orange, yang membawa rombongan Institut Pertanian Bogor (IPB), tenggelam di perairan Binuangeun, Lebak, Banten. Dua orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa itu...

Singkirkan ‘Ekstrim Kanan’, Kemenag Promosikan Moderasi Agama

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Agama berupaya menyingkirkan segala bentuk pemahaman yang bertentangan dengan semangat nasionalisme. Upaya itu dilakukan melalui program Moderasi Agama untuk mewujudkan...

Inalum Caplok 51% Saham Freeport, What’s Next?

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Inilah 10 Nama di Dinasti Ratu Atut: Anak, Adik, hingga Mantu

Metrobatam, Banten - 'Dinasti' Ratu Atut Chosiyah di Banten dengan bendera Partai Golkar tak tergoyahkan. Mereka duduk di berbagai posisi strategis dan kunci di...

Survei LIPI: Jokowi 46%, Prabowo 17%

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih unggul dibanding Prabowo Subianto. "Pilihan capres...
BAGIKAN