Larangan Live Broadcast Sidang Korupsi E-KTP Melanggar Hak Publik

114

Metrobatam, Jakarta – Sekelompok jurnalis mendatangi Dewan Pers untuk mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait larangan liputan dan penayangan secara langsung sidang dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Pewarta yang tergabung dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers juga turut dalam pernyataan sikap itu.

Ketua Umum IJTI, Yadi Hendirana memandang pernyataan dari Humas Pengadilan Tipikor, Yohanes Prihana yang melarang menyiarkan sidang e-KTP sudah kebablasan dan menghalangi hak publik untuk mengetahui informasi tersebut.

“Kami memandang pelarangan live broadcast sidang korupsi e-KTP, tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat di Tanah Air untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi juga sejajar dengan kejahatan terorisme,” ujarnya di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Menurutnya larangan untuk menyiarkan langsung sidang dugaan korupsi e-KTP dikhawatirkan. Selain akan memasung kebebasan berpendapat juga rawan terjadi persidangan yang tidak fair dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan.

Lantaran dalam sidang ini akan menyeret nama-nama besar di panggung politik ke ranah hukum, jangan sampai pelarangan penyiaran langsung sidang e-KTP justru akan menimbulkan masalah baru dengan tidaj terbongkarnya mega korupsi secara gamblang dan melindungi tokoh-tokoh tertentu.

Berikut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sekelompok dibawah Dewan Pers dalam menyikapi larangan penyiaran langsung sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor).

1. Korupsi proyek e-KTP merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dilakukan oleh orang-orang terhormat yang hidup berkecukupan tetapi mengakibatkan rakyat menjadi korban dan terjadu secara sistematis dengan dampak yang meluas dan menyangkut hajat hidup warga negara Indonesia (WNI) dan dibiayai oleh uang rakyat (APBN). Kejahatan ini diduga melibatkan berbagai pihak di kalangan parlemen, politisi dan birokrat.

2. Korupsi dapat memberikan dampak negatif berupa munculnya ekonomi biaya tinggi, ketidak percayaan terhadap demokrasi dan pelayanan publik, gagaknya perwujudan pemerintahan yang baik (good goverment) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3. Persidangan kasus ini harus berjalan transparan, terbuka, objektif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

4. Pers sebagai lembaga pengawas yang mewakili masyarakat bertugas memenuhi hak masyarakat atas informasi dan hak masyarakat untuk tahu. Hal ini dijamin Undang-Undang untuk bebas mengumpulkan, memiliki, mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi, termasuk persidangan kasus e-KTP.

5. Siaran langsung merupakan salah satu format pelaporan dalam jurnalistik, format ini semakin mudah dilakukan seiring berkembangnya teknologi. Kami menyadari, siaran langsung bisa membantu publik untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan, sekaligus menjadi sarana kontrol publik. Namun, hak ini juga harus memperhatikan KUHP mengenai larangan para saksi, whistle blower dan terutama justice collaborator.

6. Kami menghormati keputusan Majelis Hakim dalam mengatur persidangan termasuk boleh tidaknya siaran langsung persidangan. Namun, kami mengimbau agar Ketua Majelis Hakim berkenan untuk mengijinkan dilakukan siaran langsung di luar jadwal persidangan terkait pemeriksaan materi perkara, antara lain pembacaan dakwaan, eksepsi, repliek, dupliek, putusan sela, tuntutan, pledoi dan vonis.

7. Mengajak kepada seluruh Jurnalis untuk melalukan pemberitaan persidangan kasus korupsi e-KTP secara transparan, berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS dalam penyiadan serta menjunjung tinggu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan tidak melakukan trial by the press. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Antisipasi Gejala DBD, Bupati Bintan Himbau Masyarakat Jaga Lingkungan Bersih

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, disaat...

Terkait Praperadilan Setnov, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawas MA Terhadap Hakim Cepi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim Cepi Iskandar, yang menangani praperadilan Ketua...

Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Haryani Kecewa

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut politikus Hanura Miryam S Haryani delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan. Miryam...

Kebakaran Hutan Landa 4 Kecamatan di Aceh Barat

Metrobatam, Aceh Barat - Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat, Aceh, terus menyebar. Hingga saat ini, ada empat kecamatan yang mengalami kebakaran terparah,...

Setelah 20 Tahun, Penyelundupan Miras dari Malaysia dan Singapura ke Batam Akhirnya Terungkap

Metrobatam, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan KWK, F, dan S telah menyelundupkan...

Pimpinan KPK Rembukan Nasib Aris Budiman dan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggodok hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK soal dugaan pelanggaran etik Direktur Penyidikan...

Berikan Arahan, Hari Ini Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota di...

Kisah Polisi Fiji yang Jabat Posisi Penting Berkat Pendidikan Kepolisian di Indonesia

Metrobatam, Bandung - Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak hanya sukses mencetak pimpinan lembaga kepolisian dalam negeri, namun juga berhasil...

AS Beri Lampu Hijau, Panglima TNI Tunggu Instruksi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih belum memutuskan untuk kembali berangkat ke Amerika Serikat setelah insiden penolakan sesaat sebelum bertolak, Sabtu...

Ini Rapor Kualitas Transportasi RI di Tingkat Dunia, Memuaskan?

Metrobatam, Jakarta - Sustainable Mobility for All (SuM4All) sebuah lembaga yang dibentuk atas inisiasi Bank Dunia (The World Bank) baru saja merilis publikasi 'Global...

Laporkan KPU ke Bawaslu, Rhoma Singgung Partainya Tommy dan PSI

Metrobatam, Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara pendaftaran partainya sebagai peserta Pemilu 2019 ditolak. Rhoma...

Kagetkan Warga, 3 Tornado Waterspout Muncul di Kepulauan Seribu

Metrobatam, Jakarta - Kemunculan angin tornado waterspout mengagetkan warga Kepulauan Seribu. Hal ini dialami oleh warga Pulau Tidung, Hilmansyah, yang tengah menuju Pulau Kelapa. "Tadi...
BAGIKAN