Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen, Lebih Berdasarkan Arahan Politik

1270

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan lembaga penegak hukum tidak independen dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan fenomena meningkatnya kekuatan kelompok Islamis serta kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Walaupun tidak menyebutkan detail, Agus menuturkan aparat penegak hukum melakukan tugasnya tidak independen namun berdasarkan arahan politik.

Penegak hukum mengerjakan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan politik, pemegang otoritas politik,” kata Agus dalam jumpa pers di acara Jakarta Geopolitical Forum 2017, Jumat (19/5). “Penegak hukum pun tidak independen, tetapi berdasarkan payung politik.”

Setara Institute menyatakan tekanan massa dari kelompok Islamis menjadi salah satu kelompok yang mempengaruhi kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 9 Mei, dia divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

Di sisi lain, salah satu tokoh FPI Rizieq Shihab yang terus menyuarakan proses hukum Ahok, juga diduga terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya adalah kasus cakap mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Rizieq sendiri belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus itu, dan memilih berada di Arab Saudi. Sedangkan Firza Husein sendiri ditetapkan tersangka oleh kepolisian pada pekan ini.

Terkait dengan fenomena meningkatnya kelompok Islamis, Agus menekankan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia menyatakan tantangan lainnya adalah bagaimana membuat undang-undang menjadi membumi.

Jadi bisa mengukur, mana yang melanggar undang-undang. Jika sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah penegakan undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, organisasi itu akan melawan keputusan itu dengan jalur hukum.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya berkali-kali menyatakan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan politik dan bukan masuk kategori dakwah.

Pemerintah, kata dia, tak akan melarang HTI berdakwah karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sudah bersinggungan dengan Pancasila, maka yang harus dihadapi selanjutnya adalah negara.

Tak hanya negara, menurut Lukman, jika dakwah yang disampaikan benar-benar menyentuh Pancasila dan NKRI maka Polri, TNI, dan masyarakat akan memberikan perlawanan. (mb/cnn indonesia)

BERITA TERKINI

Murid TPQ Baitut Taqwa Batam dapat Pengajaran Tentang Kedisiplinan Petugas Bea dan Cukai Batam

Metrobatam.com, Batam - Acara Kindergarten Visit to Customs Peserta 24 siswa siswi TPQ Baitut Taqwa Baloi, 24 orang tua murid dan 2 orang guru...

Dispotmar Lantamal IV Laksanakan Karya Bhakti dan Berikan Paket Sembako Untuk Desa Pangudang di...

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut Dispotmar Dinas Potensi Maritim Lantamal IV Tanjungpinang dalam ikut serta membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan...

Kasus Heli AW 101, Panglima: Potensi Kerugian Negara Rp 220 Miliar

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polisi Militer (POM) TNI menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Akibat penyimpangan, potensi kerugian...

Polisi Jamin Rizieq Shihab Selamat Jika Pulang ke Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Polda Metro Jaya tak mempersoalkan pemintaan Presidium Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo soal jaminan keselamatan kepada Rizieq Shihab apabila kembali...

Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini

Metrobatam, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 65 bendungan terhitung sejak 2015 hingga 2019. Adapun 49 di antaranya merupakan bendungan...

IPW: Bom Kampung Melayu Serangan Terbesar terhadap Polri

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Police Watch menyebut teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur sebagai serangan teroris paling besar terhadap Kepolisian. Serangan itu juga...

Jaksa Belum Putuskan Cabut Banding Ahok

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tim jaksa perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengkaji dilanjutkan-tidaknya banding Ahok. Namun saat ini berkas...

KPU Minta Rekam Data e-KTP di 171 Daerah Segera Diselesaikan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan perekaman data e-KTP di 171 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018. Desakan diberikan...

Bom Kampung Melayu Berkaitan dengan Teroris Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa serangan teror di Mindanao, Bangkok dan Jakarta pekan ini, ada kaitannya...

Kemlu Pantau Sidang Tuntutan Siti Aisyah di Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut akan kembali dilanjutkan pada 30 Mei di Sepang, Malaysia dengan agenda pembacaan...

Militan Indonesia Diduga Tewas dalam Bentrokan di Filipina

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah militan asal Indonesia diduga turut tewas dalam bentrokan antara militer Filipina dan kelompok pemberontak Maute di Marawi yang sudah berlangsung...

KPK Tak Pernah Terima Laporan Kasus Korupsi dari Aparat Pemda

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan kinerja aparat pengawas internal pemerintah daerah yang tak pernah melaporkan sejumlah kasus korupsi....