Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen, Lebih Berdasarkan Arahan Politik

1312

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan lembaga penegak hukum tidak independen dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan fenomena meningkatnya kekuatan kelompok Islamis serta kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Walaupun tidak menyebutkan detail, Agus menuturkan aparat penegak hukum melakukan tugasnya tidak independen namun berdasarkan arahan politik.

Penegak hukum mengerjakan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan politik, pemegang otoritas politik,” kata Agus dalam jumpa pers di acara Jakarta Geopolitical Forum 2017, Jumat (19/5). “Penegak hukum pun tidak independen, tetapi berdasarkan payung politik.”

Setara Institute menyatakan tekanan massa dari kelompok Islamis menjadi salah satu kelompok yang mempengaruhi kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 9 Mei, dia divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

Di sisi lain, salah satu tokoh FPI Rizieq Shihab yang terus menyuarakan proses hukum Ahok, juga diduga terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya adalah kasus cakap mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Rizieq sendiri belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus itu, dan memilih berada di Arab Saudi. Sedangkan Firza Husein sendiri ditetapkan tersangka oleh kepolisian pada pekan ini.

Terkait dengan fenomena meningkatnya kelompok Islamis, Agus menekankan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia menyatakan tantangan lainnya adalah bagaimana membuat undang-undang menjadi membumi.

Jadi bisa mengukur, mana yang melanggar undang-undang. Jika sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah penegakan undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, organisasi itu akan melawan keputusan itu dengan jalur hukum.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya berkali-kali menyatakan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan politik dan bukan masuk kategori dakwah.

Pemerintah, kata dia, tak akan melarang HTI berdakwah karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sudah bersinggungan dengan Pancasila, maka yang harus dihadapi selanjutnya adalah negara.

Tak hanya negara, menurut Lukman, jika dakwah yang disampaikan benar-benar menyentuh Pancasila dan NKRI maka Polri, TNI, dan masyarakat akan memberikan perlawanan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Setnov Dibui, Airlangga Hartato Digadang-Gadang Jadi Ketum Golkar

Metrobatam, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membenarkan bahwa dirinya salah satu orang yang digadang-gadang akan menggantikan Setya Novanto usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Tikam Warga, Orang Gila Ditembak Polisi

Metrobatam, Pekanbaru - Warga Sungai Beringin Parit 15 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau, diresahkan dengan adanya orang gila yang berkeliaran. Orang...

Ketua MPR: Akan Baik Kalau Novanto Mundur dari Ketua DPR

Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut bicara soal kursi Ketua DPR yang masih diduduki tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Zulkifli...

Edan! Oknum PNS Masukkan Terong dan Timun ke Kemaluan Istri 3 Kali Seminggu

Metrobatam, Deli Serdang - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara berinisial RR harus menghadapi proses hukum lantaran dilaporkan istrinya...

Senyum Nazaruddin Merekah Saat Disinggung soal Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersenyum lebar ketika disinggung soal penahanan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek...

Ribuan Kosmetik Ilegal Diamankan di Pekanbaru

Metrobatam, Pekanbaru - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menyita 1.923 kosmetik ilegal yang beredar di sejumlah sarana penjualan. Nilai kosmetik yang...

Kapolri Jamin Keamanan Demi Stabilitas Ekonomi Selama Tahun Politik

Metrobatam, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian, menjamin stabilitas keamanan dan perekonomian Indonesia selama tahun politik 2018 nanti bisa...

Bertengkar dengan Kekasih, Polisi Prancis Tembak Mati 3 Orang

Paris - Seorang polisi Prancis menembak mati tiga orang sebelum bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tindakan sadisnya itu dipicu oleh pertengkarannya dengan sang...

Setnov Minta Perlindungan, Jokowi Tegaskan Semua Ada Aturan

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Ketua DPR Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan menyikapi permintaan perlindungan...

Istri Penuhi Panggilan KPK, Novanto Tandatangani BAP

Metrobatam, Jakarta - Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/11). Mengenakan kemeja batik warna kuning...

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Batam, Minta Maskapai Tekan Harga Tiket di Akhir Tahun

Metrobatam.com, Batam - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan mengundang perusahaan maskapai penerbangan jelang akhir tahun ini. Ketua Harian TPID Batam, Jefridin...

Kominfo Batam Siapkan Aplikasi untuk Dukung Mal Pelayanan Publik

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kominfo Kota Batam siapkan aplikasi perizinan dan non perizinan untuk mendukung Mal Pelayanan Publik. Kepala Dinas Kominfo, Salim mengatakan ada...
BAGIKAN