Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen, Lebih Berdasarkan Arahan Politik

1312

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan lembaga penegak hukum tidak independen dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan fenomena meningkatnya kekuatan kelompok Islamis serta kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Walaupun tidak menyebutkan detail, Agus menuturkan aparat penegak hukum melakukan tugasnya tidak independen namun berdasarkan arahan politik.

Penegak hukum mengerjakan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan politik, pemegang otoritas politik,” kata Agus dalam jumpa pers di acara Jakarta Geopolitical Forum 2017, Jumat (19/5). “Penegak hukum pun tidak independen, tetapi berdasarkan payung politik.”

Setara Institute menyatakan tekanan massa dari kelompok Islamis menjadi salah satu kelompok yang mempengaruhi kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 9 Mei, dia divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

Di sisi lain, salah satu tokoh FPI Rizieq Shihab yang terus menyuarakan proses hukum Ahok, juga diduga terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya adalah kasus cakap mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Rizieq sendiri belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus itu, dan memilih berada di Arab Saudi. Sedangkan Firza Husein sendiri ditetapkan tersangka oleh kepolisian pada pekan ini.

Terkait dengan fenomena meningkatnya kelompok Islamis, Agus menekankan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia menyatakan tantangan lainnya adalah bagaimana membuat undang-undang menjadi membumi.

Jadi bisa mengukur, mana yang melanggar undang-undang. Jika sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah penegakan undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, organisasi itu akan melawan keputusan itu dengan jalur hukum.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya berkali-kali menyatakan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan politik dan bukan masuk kategori dakwah.

Pemerintah, kata dia, tak akan melarang HTI berdakwah karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sudah bersinggungan dengan Pancasila, maka yang harus dihadapi selanjutnya adalah negara.

Tak hanya negara, menurut Lukman, jika dakwah yang disampaikan benar-benar menyentuh Pancasila dan NKRI maka Polri, TNI, dan masyarakat akan memberikan perlawanan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Gagasan dari Urban Nexus ke 7 untuk Pemko Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berakhir sudah kegiatan Regional Workshop Ke 7 Urban nexus yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang selama 3 hari. Oleh Deutsche Gesellschaft...

Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam Tangkap Kapal Penyeludup Ribuaan Burung Kacer...

Metrobatam.com, Batam - Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam gagalkan penyeludupan ribuaan Burung Kacer dari Malaysia di Pelabuhan Tikus, Tiban Mentarau, Sekupang...

Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah Tunggu Keputusan Menpan RB Terkait Kurangnya Tenaga Pengajar

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan bahwa Kota Tanjungpinang saat ini masih kekurangan 465 guru SD maupun SMP. "Setelah kita evaluasi secara total,...

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

Metrobatam, Jakarta - Undang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) dini hari WIB. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar....

Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

Metrobatam, Jakarta - Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul...

Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, Bek Sriwijaya FC Ditahan

Metrobatam, Jakarta - Bek Sriwijaya FC, Marco Sandy Meraudje, ditahan Kepolisian Resor Kota Palembang setelah diduga menganiaya dan memperkosa anak di bawah umur, Kamis...

Sita 1.161 Ton Beras, Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Metrobatam, Bekasi - Sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian...

Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

Metrobatam, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan...

Gunung Sinabung Terus Bergejolak, Pemerintah Daerah Tunggu Arahan BNPB

Metrobatam, Medan - Sudah hampir 1 bulan terakhir Gunung Api Sinabung kembali bergejolak. Bahkan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Sinabung setiap...

Trump Mengklaim ISIS Jatuh Sangat Cepat

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mulai runtuh. Klaim ini disampaikan...

BNN Bersama GANN Kota Batam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Metrobatam.com, Batam - GANN adalah singkatan dari Generasi Anti Narkotika Nasional, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis massa yang lahir dan berangkat dari keprihatinan...

41 Rumah Terbakar di Medan, BPBD Dirikan Posko Pengungsian di Masjid

Metrobatam, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendirikan posko untuk ratusan korban kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat...