Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen, Lebih Berdasarkan Arahan Politik

1312

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan lembaga penegak hukum tidak independen dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan fenomena meningkatnya kekuatan kelompok Islamis serta kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Walaupun tidak menyebutkan detail, Agus menuturkan aparat penegak hukum melakukan tugasnya tidak independen namun berdasarkan arahan politik.

Penegak hukum mengerjakan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan politik, pemegang otoritas politik,” kata Agus dalam jumpa pers di acara Jakarta Geopolitical Forum 2017, Jumat (19/5). “Penegak hukum pun tidak independen, tetapi berdasarkan payung politik.”

Setara Institute menyatakan tekanan massa dari kelompok Islamis menjadi salah satu kelompok yang mempengaruhi kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 9 Mei, dia divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

Di sisi lain, salah satu tokoh FPI Rizieq Shihab yang terus menyuarakan proses hukum Ahok, juga diduga terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya adalah kasus cakap mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Rizieq sendiri belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus itu, dan memilih berada di Arab Saudi. Sedangkan Firza Husein sendiri ditetapkan tersangka oleh kepolisian pada pekan ini.

Terkait dengan fenomena meningkatnya kelompok Islamis, Agus menekankan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia menyatakan tantangan lainnya adalah bagaimana membuat undang-undang menjadi membumi.

Jadi bisa mengukur, mana yang melanggar undang-undang. Jika sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah penegakan undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, organisasi itu akan melawan keputusan itu dengan jalur hukum.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya berkali-kali menyatakan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan politik dan bukan masuk kategori dakwah.

Pemerintah, kata dia, tak akan melarang HTI berdakwah karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sudah bersinggungan dengan Pancasila, maka yang harus dihadapi selanjutnya adalah negara.

Tak hanya negara, menurut Lukman, jika dakwah yang disampaikan benar-benar menyentuh Pancasila dan NKRI maka Polri, TNI, dan masyarakat akan memberikan perlawanan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Masyarakat Propinsi Kepri Paling Bahagia se-Sumatera

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dinilai paling bahagia se-Sumatera. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kebahagiaan Kepri yang tertinggi di Pulau Sumatera. Bahkan...

1,1 Juta Pelamar Rebutan 17.928 Lowongan CPNS

Metrobatam, Jakarta - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang dua akan ditutup pada pukul 24.00 WIB nanti. Jumlah pelamar hingga 24 September 2017...

Polisi Tembak Mati Pelaku yang Begal Driver Ojek Online di Medan

Metrobatam, Medan - Polisi menembak mati pelaku yang membegal driver ojek online hingga tewas di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditembak mati karena melawan petugas. "Pelaku...

Bankir Ramal Kredit Macet akan Melandai

Metrobatam.com, Jakarta - Banyak jalan menekan kredit macet. Kali ini, industri perbankan memilih jalan memanfaatkan Aset Manajemen Unit (AMU) untuk mengelola kredit bermasalah atau...

Jalan Santai Kecamatan Gunung Kijang Berlangsung Semarak

Metrobtam.com, Bintan - Kegiatan Jalan Santai Kec Gunung Kijang yang melibatkan siswa sekolah dan masyarakat umum berlangsung semarak, puluhan hadiah dan door prize menambah...

Menhub: Terminal Khusus di Batam yang Tidak Produktif akan Dimerger

Metrobatam.com, Batam - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam lawatannya ke Batam, Minggu (24/9) mengatakan guna membuat Batam makin kompetitif, pihaknya akan menginventarisir terminal...

Penangkapan Pemilik Situs Lelang Perawan Nikahsirri.com Merupakan Langkah Tepat

Metrobatam, Jakarta - Langkah jajaran Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Aris dinilai merupakan respons cepat agar tak membuat...

Polisi Tangkap Tersangka Penyelundup 84 Ribu Botol Miras di Karimun dan Batam

Metrobatab, Jakarta - Polisi menangkap penyelundup minuman keras berbagai merek yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Penangkapan dilakukan setelah polisi menggeledah 4 gudang milik tersangka...

Pernyataan Lengkap Wiranto Soal G30SPKI dan Pembelian Senjata oleh BIN

Metrobatam, Jakarta - Pada Minggu petang ini, Menkopolhukam Wiranto menggelar jumpa pers. Menanggapi dua isu politik terkini. Berikut pernyataan lengkap Wiranto dalam konferensi pers itu: Seperti...

Wiranto Heran, Pembelian Senjata Saat Ini Begitu Dipolemikkan

Metrobatam, Jakarta - Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembelian senjata oleh BIN untuk pendidikan intelijen merupakan hal yang lumrah. Dia heran di masa saat ini pembelian...

Pemerintah Dituding Bangkitkan PKI, NasDem: Itu Tidak Berdasar

Metrobatam, Jakarta - Politikus senior PAN Amien Rais mengatakan pemerintahan Jokowi memberi angin segar kebangkitan PKI. Partai NasDem memandang pernyataan Amien Rais itu tendensius...

Ngeri! 3 Dokter Ahli Jiwa RS Polri Tangani Pimpinan Saracen

Metrobatam, Jakarta - Pimpinan sindikat Saracen, Jasriadi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan lantaran Jasriadi...
BAGIKAN