Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen, Lebih Berdasarkan Arahan Politik

1315

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyatakan lembaga penegak hukum tidak independen dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan fenomena meningkatnya kekuatan kelompok Islamis serta kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Walaupun tidak menyebutkan detail, Agus menuturkan aparat penegak hukum melakukan tugasnya tidak independen namun berdasarkan arahan politik.

Penegak hukum mengerjakan tugasnya berdasarkan arahan dan keputusan politik, pemegang otoritas politik,” kata Agus dalam jumpa pers di acara Jakarta Geopolitical Forum 2017, Jumat (19/5). “Penegak hukum pun tidak independen, tetapi berdasarkan payung politik.”

Setara Institute menyatakan tekanan massa dari kelompok Islamis menjadi salah satu kelompok yang mempengaruhi kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 9 Mei, dia divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

Di sisi lain, salah satu tokoh FPI Rizieq Shihab yang terus menyuarakan proses hukum Ahok, juga diduga terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya adalah kasus cakap mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Rizieq sendiri belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus itu, dan memilih berada di Arab Saudi. Sedangkan Firza Husein sendiri ditetapkan tersangka oleh kepolisian pada pekan ini.

Terkait dengan fenomena meningkatnya kelompok Islamis, Agus menekankan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dia menyatakan tantangan lainnya adalah bagaimana membuat undang-undang menjadi membumi.

Jadi bisa mengukur, mana yang melanggar undang-undang. Jika sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah penegakan undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Namun, organisasi itu akan melawan keputusan itu dengan jalur hukum.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sebelumnya berkali-kali menyatakan bahwa sistem khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan politik dan bukan masuk kategori dakwah.

Pemerintah, kata dia, tak akan melarang HTI berdakwah karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sudah bersinggungan dengan Pancasila, maka yang harus dihadapi selanjutnya adalah negara.

Tak hanya negara, menurut Lukman, jika dakwah yang disampaikan benar-benar menyentuh Pancasila dan NKRI maka Polri, TNI, dan masyarakat akan memberikan perlawanan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
BAGIKAN