Luhut Berang Ditanya soal Reklamasi Terkait China

1689

Metrobatam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan tampak berang ketika ditanya soal proyek reklamasi berkaitan dengan kepentingan China.

Hal itu disampaikan oleh Luhut dalam wawancara program AFD Now CNN Indonesia pada 4 Agustus lalu dengan judul ‘Jenderal’ di Segala Medan. Menteri tersebut diwawancarai oleh pembawa acara AFD Now, Alfito Deannova.

Terkait dengan reklamasi, Alfito mengonfirmasi apakah sikap Luhut untuk meneruskan proyek reklamasi terkait dengan kepentingan China. Luhut pun menjawab dengan pernyataan yang tegas.

“Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya orang yang ngomong itu,” kata Luhut dalam acara tersebut.

Dia menuturkan proyek itu sudah dimulai sejak Presiden Soeharto, diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono hingga dieksekusi oleh Joko Widodo, ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Luhut menyatakan negara macam apa ketika sudah ada investasi dalam proyek tersebut, namun akhirnya dibatalkan karena isu yang tak jelas.

Luhut mengatakan dirinya menantang pihak-pihak yang tak setuju proyek reklamasi untuk datang dan membawa data.

“Saya challenge itu orang, datang duduk di sini, enggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk,” kata dia.

Gubernur Jakarta Terpilih

Dalam program itu, Alfito juga menanyakan soal sikap Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang menentang proyek reklamasi tersebut. Diketahui, Anies dalam kampanyenya selalu menyatakan pihaknya menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Terkait dengan itu, Luhut menegaskan dirinya mempersilakan Anies memperlihatkan sikap resistensi terhadap proyek tersebut. “Silakan saja tunjukkan resistensinya di mana. Saya enggak ada urusan,” tegasnya.

Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said sebelumnya mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta. Dua rancangan itu dinilai akan memuluskan proyek raksasa reklamasi itu.

“Saya kira DPRD bersikap bijak untuk menunda (pengesahan raperda) itu,” kata Sudirman saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, awal Agustus.

Terpisah, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menolak dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) yang dianggap sebagai aturan pengawal Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta.

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum, Nelson Nikedemus Simamora mengatakan, pihaknya atas nama nelayan Jakarta Utara dengan tegas menolak pembahasan kedua Raperda ini.

Sebab, menurut Nelson, kedua raperda ini disusun tidak sesuai dengan aturan dan langkah hukum yang berlaku. Salah satunya, tidak ada pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung atas reklamasi tersebut.

“Kami tolak (Raperda), bagaimana bisa sebuah aturan tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam pembuatannya,” kata Nelson.(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Menjelang Akhir Tahun, Bupati Bintan Himbau Nelayan Waspada Saat Melaut

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau agar para nelayan di Kabupaten Bintan untuk ekstra waspada saat melaut. Himbauan tersebut dilontarkannya...

Pesawat AirAsia Perth – Bali Terjun 20 Ribu Kaki di Udara, Penumpang Panik

Metrobatam, Jakarta - Pesawat AirAsia dengan rute Perth menuju Bali terpaksa kembali ke Australia di tengah perjalanan setelah mengalami keadaan darurat pada Minggu (15/10). Sejumlah...

Bentuk Densus Tipikor, Kapolri Tawarkan 2 Metode Pemberantasan Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menawarkan adanya dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Dua metode ini diharapkan dapat...

7 Sindikat Narkoba Diringkus Polisi, Salah Satunya Ibu Rumah Tangga

Metrobatam, Jambi - Sebanyak 7 orang sindikat peredaran narkoba antarprovinsi diringkus anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda jambi. Dari tujuh pelaku, salah satunya wanita berinisial...

Sri Rahayu Penghina Jokowi Terancam Penjara 6 Tahun

Metrobatam, Cianjur - Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian (hate speech) yang menghadirkan terdakwa Sri Rahayu Ningsih digelar di Pengadilan Negeri Cianjur (PN Cianjur). Sri...

Perahu Pengungsi Rohingya Tenggelam Dekat Bangladesh, 8 Orang Tewas

Dhaka - Sebuah perahu yang dipenuhi pengungsi Rohingya tenggelam saat berlayar ke Bangladesh, dari Myanmar. Sedikitnya 8 orang tewas tenggelam dan puluhan orang lainnya...

Anggota DPRD Ini Lima Tahun Bisnis BBM Ilegal

Metrobatam, Bandung - JI (53), anggota DPRD Kabupaten Pangandaran nyambi menjadi penjual BBM ilegal. JI menjalankan bisnisnya sudah lima tahun. "Yang bersangkutan sudah 5 tahun...

PPP Cari Figur yang Bisa Dongkrak Elektabilitas Jokowi di 2019

Metrobatam, Jakarta - PPP kembali mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan belum memilih siapa yang akan diusung...

Mantan Ketua Fraksi Demokrat Ngaku Terima Rp970 Juta dari Nazaruddin

Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah mengaku menerima uang Rp970 juta dari mantan Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR RI...

KPK Segera Rilis Evaluasi Praperadilan Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan hasil kajian atas kekalahan dalam praperadilan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov. Ketua KPK Agus Rahardjo...

Warga Mulai Ragukan Rumah DP Nol Persen Anies-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Warga mulai mempertanyakan janji gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentang program Rumah dengan uang...
BAGIKAN