Mangkir Rapat Paripurna, Nurdin Basirun Dibully Anggota DPRD

1008

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun dibully anggota DPRD Kepri lantaran mangkir (tidak hadir-red) dalam rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (25/7).

Komentar keras dan pedas dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD Kepri yang melakukan interupsi guna menanggapi ketidakhadiran Nurdin Basirun.

Anggota fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov meminta kepada pimpinan DPRD memberikan teguran keras kepada gubernur karena sudah diundang berkali-kali diundang. “Saya minta sudah saatnya pimpinan memberi teguran keras kepada saudara Gubernur. Karena sudah berkali-kali diundang, namun tidak hadir,” kata Ruslan dengan suara lantang.

Senada dengan Ruslan, anggota fraksi dari Partai Hati Nurani Rakyat Sukhri Fahrial juga meluapkan kekesalannya terhadap ketidakhadiran Nurdin Basirun dalam rapat paripurna ini.
“Ketidakhadiran Gubernur ini merupakan bentuk contemp of parliament (pelecehan parlemen) karena tidak ada etikad baik menghadiri undangan yang kita sampaikan,” kata Sukhri saat mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Jumaga Nadeak, Ketua DPPRD Kepri.

Sekretaris Fraksi Demokrat Plus Onward Siahaan menyebutkan bahwa pemprov Kepri akan membayar mahal kelalaiannya dalam menyusun RPJMD-nya. Sebab, dokumen RPJMD inilah yang menjadi acuan pemerintah dan DPRD menyusun anggaran pembangunannya.

“Sebagai sekretaris fraksi Demokrat Plus, Saya prihatin dengan kelalaian besar Pemprov Kepri ini. Akibat kelalaian ini, pembangunan di Kepri terancam tidak berjalan dan artinya mengorbankan masyarakat banyak,” kata Onward kecewa.

Komentar pedas juga datang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang notabene pendukung Pemerintah. Anggota Fraksi Kebangkitan, Sirajudin Nur menilai RPJMD yang menjabarkan visi misi Gubernur 80 persennya cacat.

“Visi misi dan dokumen yang disampaikan Gubernur dalam paripurna yang lalu tidak nyambung. Tidak pas. Harus direvisi total,” tegas Sirajudin.

Keraguan terhadap kemampuan Gubernur juga datang dari fraksi PKS-PPP. Anggota fraksi Abdulrahman Lc menilai bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah tidak nyambung. Hal ini diduga karena pemerintah dalam hal ini Gubernur tidak memahami tugasnya.

“RPJMD ini personifikasi dari Pemerintah dan DPRD. Maka dari itu, seharusnya Gubernur serius mengerjakannya,” kata Abdulrahman. Ia juga meminta Gubernur Nurdin Basirun memperbaiki pola komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

Dari fraksi Golkar, Asmin Patros juga memberikan pendapatnya tentang RPJMD yang terkesan asal-asalan.

“Saya meminta agar RPJMD ini diperbaiki dulu untuk disampaikan ulang lewat paripurna. Jika tidak, kami khawatir RPJMD ini akan terus terlambat,” kata Asmin.

Menanggapi hujan interupsi ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak menyikapinya dengan mengembalikan draf RPJMD dan seluruh pandangan umum kepada Gubernur.
“Sudah saya tandatangani untuk dikembalikan agar Pemprov Kepri segera memperbaikinya,”ucapnya usai sidang. (mb/edj/prokepri)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dihuni 40 Ribu PSK, Indonesia Negara Pemilik Lokalisasi Terbanyak di Dunia

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Bahkan, total ada 40 ribu pekerja seks...

Pilpres 2019, PDIP Sebut Sudah Capai Kesepahaman dengan Demokrat

Metrobatam, Jakarta – Keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat sepertinya akan segera hilang di kontestasi Pilpres 2019. Kedua parpol itu nampaknya akan...

Buruh Bersiap Serbu Jakarta, Polisi Ingin 1 Mei Jadi Fun Day

Metrobatam, Jakarta - Kelompok buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei mendatang. Setidaknya 1.500 buruh dari...

Menteri Lukman Ogah Jalankan Rekomendasi Ombudsman soal Umrah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menolak rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait pemberhentian sementara atau moratorium pendaftaran perjalanan ibadah umrah. Menurutnya, temuan...

Wiranto Sindir Tokoh Reformasi Sering Kritik Tanpa Data

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Wiranto menyindir tokoh reformasi yang sering mengkritik dan menuduh kinerja pemerintah tanpa didasarkan pada...

PUKAT UGM Dukung Calon Taruna ‘Titipan’ Dipermalukan

Metrobatam, Jakarta - Polri akan memperketat seleksi calon taruna 'titipan' Akademi Kepolisian (Akpol) agar tetap mengikuti ujian serta aturan yang berlaku. Surat rekomendasi dari...

Mencekam! Begini Proses Evakuasi 13 Guru yang Disandera KKSB di Papua

Metrobatam, Timika - Pasukan TNI mengevakuasi para guru dari lembah Arwanop setelah disandera oleh kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) di Papua. Para guru sempat...

Tamatnya Pelarian Bos Miras Maut Samsudin Simbolon di Hutan Banyuasin

Metrobatam, Bandung - Petualangan Samsudin Simbolon, big bos minuman keras (miras) maut yang menewaskan 45 orang berakhir. Sepekan setelah ditetapkan buron, Samsudin bertekuk lutut...

Mendagri Sindir Fadli Zon yang Sering Kritik Pemerintah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyoroti kiprah politik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Tjahjo...

Jaksa Agung Serahkan Tindak Lanjut Praperadilan Century ke KPK

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo menanggapi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK menetapkan eks Gubernur BI dan Boediono sebagai tersangka...

NU Desak PBB Ambil Tindakan Terkait Serangan AS dkk ke Suriah

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam serangan yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis ke Suriah. NU mendesak agar Perserikatan Bangsa-bangsa...

Menjadi Pemodal Uang Palsu, Bareskrim Amankan Seorang Dokter

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap seorang dokter bernisial AP (39). AP diduga menjadi pemodal produksi uang palsu (upal)...
BAGIKAN