Mangkir Rapat Paripurna, Nurdin Basirun Dibully Anggota DPRD

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun dibully anggota DPRD Kepri lantaran mangkir (tidak hadir-red) dalam rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (25/7).

Komentar keras dan pedas dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD Kepri yang melakukan interupsi guna menanggapi ketidakhadiran Nurdin Basirun.

Anggota fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov meminta kepada pimpinan DPRD memberikan teguran keras kepada gubernur karena sudah diundang berkali-kali diundang. “Saya minta sudah saatnya pimpinan memberi teguran keras kepada saudara Gubernur. Karena sudah berkali-kali diundang, namun tidak hadir,” kata Ruslan dengan suara lantang.

Senada dengan Ruslan, anggota fraksi dari Partai Hati Nurani Rakyat Sukhri Fahrial juga meluapkan kekesalannya terhadap ketidakhadiran Nurdin Basirun dalam rapat paripurna ini.
“Ketidakhadiran Gubernur ini merupakan bentuk contemp of parliament (pelecehan parlemen) karena tidak ada etikad baik menghadiri undangan yang kita sampaikan,” kata Sukhri saat mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Jumaga Nadeak, Ketua DPPRD Kepri.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Fraksi Demokrat Plus Onward Siahaan menyebutkan bahwa pemprov Kepri akan membayar mahal kelalaiannya dalam menyusun RPJMD-nya. Sebab, dokumen RPJMD inilah yang menjadi acuan pemerintah dan DPRD menyusun anggaran pembangunannya.

“Sebagai sekretaris fraksi Demokrat Plus, Saya prihatin dengan kelalaian besar Pemprov Kepri ini. Akibat kelalaian ini, pembangunan di Kepri terancam tidak berjalan dan artinya mengorbankan masyarakat banyak,” kata Onward kecewa.

Komentar pedas juga datang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang notabene pendukung Pemerintah. Anggota Fraksi Kebangkitan, Sirajudin Nur menilai RPJMD yang menjabarkan visi misi Gubernur 80 persennya cacat.

“Visi misi dan dokumen yang disampaikan Gubernur dalam paripurna yang lalu tidak nyambung. Tidak pas. Harus direvisi total,” tegas Sirajudin.

Keraguan terhadap kemampuan Gubernur juga datang dari fraksi PKS-PPP. Anggota fraksi Abdulrahman Lc menilai bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah tidak nyambung. Hal ini diduga karena pemerintah dalam hal ini Gubernur tidak memahami tugasnya.

“RPJMD ini personifikasi dari Pemerintah dan DPRD. Maka dari itu, seharusnya Gubernur serius mengerjakannya,” kata Abdulrahman. Ia juga meminta Gubernur Nurdin Basirun memperbaiki pola komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

Dari fraksi Golkar, Asmin Patros juga memberikan pendapatnya tentang RPJMD yang terkesan asal-asalan.

“Saya meminta agar RPJMD ini diperbaiki dulu untuk disampaikan ulang lewat paripurna. Jika tidak, kami khawatir RPJMD ini akan terus terlambat,” kata Asmin.

Menanggapi hujan interupsi ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak menyikapinya dengan mengembalikan draf RPJMD dan seluruh pandangan umum kepada Gubernur.
“Sudah saya tandatangani untuk dikembalikan agar Pemprov Kepri segera memperbaikinya,”ucapnya usai sidang. (mb/edj/prokepri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *