Mantap! Jika Terbukti Terlibat Mahar Politik, PDIP Akan Pecat Kadernya

Metrobatam, Jakarta – PDI Perjuangan siap memberi sanksi terberat bagi kadernya yang terbukti melakukan jual beli rekomendasi dan transaksi mahar guna memuluskan jalan maju di Pilkada atau Pemilu.

Hal itu ditegaskan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat disinggung soal cerita Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mengaku diminta mahar Rp 10 miliar oleh seseorang untuk bisa maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

“Kalau dari PDIP boleh dicek dalam peraturan partai kami, kami tidak pernah meminta mahar. Tidak pernah memperjualbelikan rekomendasi dan itu diatur bahkan kader partai bisa diberi saksi pemecetan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Meski begitu, Hasto tetap meminta kewaspadaan dari para calon agar tidak mudah terkena penipuan yang meminta uang mahar. PDIP, lanjut Hasto menggunakan sistem gotong royong ketimbang memungut uang mahar.

Bacaan Lainnya

“Misalnya untuk menampilkan iklan, untuk menampilkan baliho untuk meningkatkan elektabilitas itu juga diperlukan biaya. Biaya-biaya itu yang kami usahakan dan partai juga memberikan gotong royongnya, anggota-anggota PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah ikut bergotong royong,” paparnya.

Dengan semangat gotong royong itulah, Hasto meyakini bisa mengurangi biaya politik sehingga para calon kepala daerah ataupun calon legislatif tak terjebak pada investor politik.

“Dengan demikan bagi PDIP, pilkada bukan berhenti masalah calon tapi Pilkada bicara bagaimana kalau menang, pemerintahannya yang pro rakyat,” tutur Hasto.

“Bagaimana pemerintahannya yang anti korupsi, bagaimana infrastruktur partai agar semua bergerak mendukung pasangan calon tersebut dangan rela dengan semangat gotong royong yang kami tonjolkan,” tandasnya. (mb/okezone)

Pos terkait