Manuver JK dan Gagalnya Gugatan Jabatan Lebih dari 2 Periode

Metrobatam, Jakarta – Wapres Jusuf Kalla (JK) tiba-tiba menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo. Gugatan ini bertujuan agar cawapres tidak dibatasi. Manuver JK membuat kenegarawannya dipertanyakan.

Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mengatakan gugatan terhadap Pasal 169 huruf N UU Pemilu 2017 sama halnya dengan mengutak-atik konstitusi. Jika dilakukan, maka hal itu akan membuka ‘kotak pandora’ yang berbahaya.

“Kalau sekarang pembatasan kekuasaan ini kita utak-atik, maka kita membuka ‘kotak pandora’ yang berbahaya. Hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang,” sebut Rizal.

Nah, dalam ranah hukum, pembatasan 2 periode ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitisi (MK). Kala itu, Said Saggaf mau nyalon bupati lagi untuk ketiga kalinya. Tapi terhalang aturan jabatan maksimal 2 periode. Sebab, Said pernah menjadi Bupati Bantaeng 1993-1998 dan Bupati Mamada 2003-2008.

Tapi MK tidak goyah. Atas nama konstitusi dan semangat reformasi, MK memutuskan masa jabatan haruslah dibatasi maksimal 2 periode, meski jabatan itu tidak berturut-turut.

“Pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945,” tegas 9 hakim konstitusi dengan suara bulat,” demikian bunyi putusan majelis MK pada 6 Mei 2008.

Putusan itu diketok oleh Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Soedarsono, dan M Mahfud MD.

Dari parlemen, sindiran juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, JK lebih baik tidak maju lagi di pilpres mendatang.

“Saya adalah orang yang paling setuju JK tidak maju lagi. Karena dari sisi perspektif saya yang mengamati Islam. JK itu udah nggak bermanfaat lagi bagi perjuangan kelompok Islam dan hanya dipakai-pakai aja gitu. Mendingan nggak usah,” kata Fahri Hamzah.

Di sisi lain, JK mengatakan dirinya sebenarnya sudah menyatakan akan istirahat dan memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Namun, dia melanjutkan, ada perkembangan di luar kepentingan pribadinya, ada perkembangan di Pemerintahan yang disebutnya membutuhkan kesinambungan.

“Sehingga banyak pembicaraan-pembicaraan awal yang kemudian meminta saya, tapi tergantung dari penafsiran MK, saya sendiri hanya ikut mempertanyakan penafsiran MK tentang UUD Pasal 7 itu. Kalau sudah ada hasil MK, itu baru berpikir lebih lanjut lagi, sementara ini hanya meminta penafsiran saja,” ujarnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Peneliti LIPI: Gempa Lombok 6,9 SR Berasal dari Segmen Timur

Metrobatam, Jakarta – Rentetan gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pada Minggu 19 Agustus 2019, gempa...

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Metrobatam, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa...

Nagih Utang ke Saudara, Penarik Bentor Malah Tewas Ditusuk

Metrobatam, Makassar - Seorang penarik becak motor (bentor) bernama Azis Duma alias Cama (56) di Makassar ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Sinasara Kelurahan...

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita Sabu 5 Kg

Metrobatam, Jambi – Aksi kejar-kejaran antara petugas Ditresnarkoba Polda Jambi dengan pengedar narkoba di Simpang 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi,...

Mendikbud: Indonesia Raya Lirik dan Aransemennya Tak Boleh Diubah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai Lagu Indonesia Raya tak boleh diubah. Menurutnya, pengubahan tak boleh dilakukan baik untuk...

Jokowi Hadiahi Joni Sepeda dan Rumah, Bonus Main ke Dufan dan TMII

Metrobatam, Jakarta - Yohanes Ande Kala alias Joni yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

Metrobatam, Jakarta - MUI mengizinkan penggunaan vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung babi. Izin tersebut...

Dorong Ekspor dan Perekonomian Nasional, OJK Terbitkan Paket Kebijakan

Metrobatam, Jakarta - Demi terus mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2018. Ketua Dewan Komisioner...

Tolak Genjatan Senjata, Taliban Sandera 200 Penumpang Bus Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Taliban menolak tawaran gencatan senjata dari pemerintah Afghanistan dan tetap melakukan serangan. Gerilyawan Taliban menyergap tiga bus dengan hampir 200 penumpang...

Asian Games 2018: Kalahkan Hong Kong 3 – 1, Indonesia Juara Grup

Metrobatam, Jakarta - Tim nasional Indonesia U-23 memastikan lolos sebagai juara Grup A sepakbola Asian Games 2018. 'Garuda Muda' menang 3-1 atas Hong Kong...

Anggota DPRD Langkat F-NasDem Jadi Tersangka Kasus Sabu 3 Karung

Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Langkat Ibrahim Hasan bersama enam orang lain sebagai tersangka kepemilikan narkotika. Mereka...

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah akan menghentikan impor 500 komoditas. Tujuannya untuk menjaga transaksi berjalan tak makin defisit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca...
BAGIKAN