Manuver Pansus Angket ‘Ganggu’ KPK, DPR Kerja Nyata Saja

Metrobatam, Jakarta – Panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK mulai menunjukkan manuver-manuver. Kunjungan ke BPK, Mabes Polri, hingga berencana mendatangi para narapidana (napi) kasus korupsi dilakukan.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menyebut manuver pansus angket menunjukkan disorientasi yang malah mengganggu kinerja lembaga antirasuah tersebut. Bayu menyebut manuver pansus angket bisa saja berujung pada pembubaran KPK.

“Semakin menunjukkan bahwa pansus angket agendanya sesungguhnya tunggal yaitu mencari-cari kesalahan KPK untuk kemudian pada akhirnya ingin melemahkan atau paling ekstrem membubarkan KPK,” ucap Bayu kepada wartawan, Rabu (5/7).

Bayu juga mengatakan agenda kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mewawancarai para napi juga tidak ada dalam dokumen alasan diusulkannya hak angket. Padahal, menurut Bayu, dalam Pasal 199 ayat (2) Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat alasan-alasan penyelidikan yang jelas.

Berikut bunyi pasal tersebut: Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan b. alasan penyelidikan.

“Manuver pansus angket KPK seperti mengunjungi para koruptor di lapas untuk mencari keterangan perlakuan KPK selama menangani perkara mereka jelas tidak ada dalam dokumen alasan diusulkannya hak angket oleh beberapa anggota DPR waktu itu. Padahal panitia angket dalam menjalankan tugasnya terikat pada dokumen awal pengusulan hak angket tersebut. Dengan demikian manuver pansus angket KPK seperti ke lapas tersebut tersebut bertentangan dengan Pasal 199 ayat (2) UU MD3,” kata Bayu.

Selain itu, Bayu juga menyebut kunjungan tersebut menunjukkan bila anggota DPR Tak memahami arti pemberantasan korupsi. Menurut Bayu, para napi korupsi itu telah sah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

“Kunjungan ke lapas untuk menemui para koruptor juga menunjukkan tidak sensitifnya para anggota DPR perihal perang terhadap pemberantasan korupsi mengingat hampir mayoritas koruptor di lapas tersebut telah melalui persidangan baik itu tingkat pertama sampai dengan kasasi di MA yang semuanya menyatakan mereka bersalah. Artinya proses pengadilan membenarkan penyidikan dan penuntutan KPK terhadap para koruptor di lapas tersebut,” sebut Bayu.

Bayu pun berharap sebaiknya DPR menghentikan manuver tersebut lantaran bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR. Bayu meminta sebaiknya DPR melakukan kerja nyata saja untuk membereskan persoalan di masyarakat.

“Untuk itu ketimbang melakukan aktivitas dan manuver yang semakin menurunkan kepercayaan publik ke DPR, sebaiknya DPR segera menghentikan pansus angket KPK dan melakukan kerja nyata untuk mengatasi persoalan nyata di masyarakat,” kata Bayu.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN