Manuver Pansus Angket ‘Ganggu’ KPK, DPR Kerja Nyata Saja

1610

Metrobatam, Jakarta – Panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK mulai menunjukkan manuver-manuver. Kunjungan ke BPK, Mabes Polri, hingga berencana mendatangi para narapidana (napi) kasus korupsi dilakukan.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menyebut manuver pansus angket menunjukkan disorientasi yang malah mengganggu kinerja lembaga antirasuah tersebut. Bayu menyebut manuver pansus angket bisa saja berujung pada pembubaran KPK.

“Semakin menunjukkan bahwa pansus angket agendanya sesungguhnya tunggal yaitu mencari-cari kesalahan KPK untuk kemudian pada akhirnya ingin melemahkan atau paling ekstrem membubarkan KPK,” ucap Bayu kepada wartawan, Rabu (5/7).

Bayu juga mengatakan agenda kunjungan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mewawancarai para napi juga tidak ada dalam dokumen alasan diusulkannya hak angket. Padahal, menurut Bayu, dalam Pasal 199 ayat (2) Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat alasan-alasan penyelidikan yang jelas.

Berikut bunyi pasal tersebut: Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan b. alasan penyelidikan.

“Manuver pansus angket KPK seperti mengunjungi para koruptor di lapas untuk mencari keterangan perlakuan KPK selama menangani perkara mereka jelas tidak ada dalam dokumen alasan diusulkannya hak angket oleh beberapa anggota DPR waktu itu. Padahal panitia angket dalam menjalankan tugasnya terikat pada dokumen awal pengusulan hak angket tersebut. Dengan demikian manuver pansus angket KPK seperti ke lapas tersebut tersebut bertentangan dengan Pasal 199 ayat (2) UU MD3,” kata Bayu.

Selain itu, Bayu juga menyebut kunjungan tersebut menunjukkan bila anggota DPR Tak memahami arti pemberantasan korupsi. Menurut Bayu, para napi korupsi itu telah sah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

“Kunjungan ke lapas untuk menemui para koruptor juga menunjukkan tidak sensitifnya para anggota DPR perihal perang terhadap pemberantasan korupsi mengingat hampir mayoritas koruptor di lapas tersebut telah melalui persidangan baik itu tingkat pertama sampai dengan kasasi di MA yang semuanya menyatakan mereka bersalah. Artinya proses pengadilan membenarkan penyidikan dan penuntutan KPK terhadap para koruptor di lapas tersebut,” sebut Bayu.

Bayu pun berharap sebaiknya DPR menghentikan manuver tersebut lantaran bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR. Bayu meminta sebaiknya DPR melakukan kerja nyata saja untuk membereskan persoalan di masyarakat.

“Untuk itu ketimbang melakukan aktivitas dan manuver yang semakin menurunkan kepercayaan publik ke DPR, sebaiknya DPR segera menghentikan pansus angket KPK dan melakukan kerja nyata untuk mengatasi persoalan nyata di masyarakat,” kata Bayu.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wali Kota Tegal Divonis 5 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, kepada Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha. Dia...

Dikawal 4 Pesawat Tempur, Panglima TNI ke Natuna Tinjau Pangkalan Militer

Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Saat terbang ke sana, Hadi mendapat pengawalan ekstra ketat. Empat...

PKS Luruskan Hoax Kader Komentar ‘Kartini Pemuas Seks Belanda’

Metrobatam, Jakarta - Komentar seseorang bernama Ahmada Al Fatih yang menghina Kartini dikait-kaitkan dengan PKS. Foto seseorang berjas PKS digabungkan dengan komentar itu. Bagaimana...

Menkumham Setuju Hukuman Cambuk Dilakukan di Area Lapas

Metrobatam, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly setuju eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat di Aceh dila‎ksanakan di...

Dokter RS Premier Ngaku Tak Pernah Beri Rekam Medis Setnov ke Fredrich Yunadi

Metrobatam, Jakarta - Dokter RS Premier Glen S Dunda mengaku, tidak pernah memberi rekam medis terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) kepada pengacara...

Bos First Travel Akui Gaji Rp 1 M dan Beli Restoran di London

Metrobatam, Depok - Hakim menanyai bos First Travel, Andika Surachman soal nilai gajinya yang mencapai Rp 1 miliar tiap bulan. Menurut Andika, gaji sebesar...

Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Dimakamkan secara Militer di Kampung Halamannya

Metrobatam, Medan – Wakapolres Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kompol Andi Chandra, yang tewas setelah kapal yang ditumpanginya bersama 6 pejabat utama Polres Labuhanbatu tenggelam di...

Ketua DPRD Kepri Minta KPID Tangkal Penyebaran Hoax Melalui Siaran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi provinsi Kepri Jumaga Nadeak, meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) setempat berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui...

Ditpolairud Polda Kepri MoU dengan DPC INSA Batam Serta Luncurkan Aplikasi Sipopeye Kepri

Metrobatam.com, Batam - Dirpolairud Polda Kepri meluncurkan aplikasi SIPOPEYE KEPRI dan lakukan Penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU bersama DPC INSA Batam, Jumat (20/4/2018) pagi di...

Tiga Penari Erotis di Batam Hanya Pekerja Lepas

Metrobatam, Batam - Tiga penari erotis di Dataran Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 14 April 2018 lalu diketahui hanya...

‘Sentilan’ SBY dan Polemik Kasus Century

Metrobatam, Jakarta - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, membuat pernyataan mengejutkan melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, pada Selasa (17/4). SBY menyampaikan...

Asyik Pesta Narkoba, 5 Pelajar Ditangkap di Rumah Kosong

Metrobatam, Pekanbaru - Bukannya mengisi waktu dengan hal positif, sekelompok remaja ini malah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Para remaja yang semua masih...
BAGIKAN