Ma’ruf: Kemiskinan Tidak Bisa Diukur dengan Tebal Tipis Tempe

Metrobatam, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang kerap membandingkan ukuran tempe.

Ma’ruf mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diukur dari tebal tipisnya tempe yang dijual di pasar. Ma’ruf melontarkan sindiran kepada cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno itu saat memberi tausiah kebangsaan di acara Harlah PPP ke-46.

“Tempenya sekarang, katanya kayak apa? Kartu ATM. Menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pengangguran itu, tidak bisa diukur dengan tipis tebalnya tempe,” ucap Ma’ruf di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu malam (6/1).

Kata Ma’ruf, peningkatan dan penurunan kemiskinan serta pengangguran dihitung oleh lembaga tertentu. Ada mekanisme penghitungan yang kredibel dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Bacaan Lainnya

Ma’ruf kemudian menyayangkan pihak yang berupaya menihilkan pencapaian Jokowi di bidang ekonomi. Namun, dia tidak ingin terlarut dengan manuver tersebut.

Ma’ruf lalu meyakinkan bahwa Jokowi dan dirinya akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat.

“Apabila Pak Jokowi terpilih maka bagi masyarakat itu akan lebih punya harapan karena akan ada lompatan-lompatan yang bisa diberikan pada periode kedua,” ujar Ma’ruf.

Sandiaga Uno mengaku pernah menemukan beberapa jenis ukuran tempe kala mengunjungi pasar tradisional. Ada yang tipis seukuran kartu ATM ditemukan Sandi di daerah Jawa Tengah.

“Ini tempe Banyumas. Nah ini asli, setipis kartu ATM. Ini saking enaknya, bisa langsung ambil lima sekaligus,” ucap Sandiaga, September 2018.

Tak hanya itu, Sandi mengklaim menemukan jenis tempe dengan ukuran berbeda. Dia mengatakan hal tersebut saat berada di Jember, Jawa Timur.

“Jadi bungkusan tempe di berbagai daerah di Indonesia beragam. Ada yang setipis kartu ATM, ada tempe sachet. Nah di Jember ini saya menemukan tempe sebesar tablet,” kata Sandiaga, Oktober 2018.

Bicara Khilafah

Sementara saat memberikan sambutan dalam acara Harlah ke-46 PPP di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1) Ma’ruf mengatakan, khilafah merupakan suatu sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Sistem khilafah, menurut Ma’ruf, telah dilaksanakan sejak Islam zaman dahulu.

“Ketika saya ditanya tentang khilafah apa islami, apa tidak saya menyebutnya khilafah itu Islam karena dulu ada khilafah abbasiyah, ada khilafah utsmaniyah dan dibenarkan oleh para ulama pada waktu itu,” ujarnya.

Namun, kata Ma’ruf, tak hanya khilafah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa sistem pemerintahan lain yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

“Tetapi yang islami itu bukan hanya khilafah, mamlaka juga islami, kerajaan. Buktinya sekarang ada Al Mamlaka Suudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, disetujui oleh para ulama di Saudi,” imbuh dia.

“Bahkan keamiran pun, emirat Islami, ada Kuwait, ada Abu Dhabi, ada Qatar,” sambungnya.

Tak hanya kerajaan dan keamiran, Ma’ruf juga menyebut sistem republik termasuk sistem yang islami. Dia kemudian mencontohkan beberapa negara yang menerapkan sistem republik.

“Republik juga islami, ada Republik Indonesia, ada Mesir ada Republik Islam Pakistan dan Turki,” ucapnya.

Ma’ruf kemudian bicara soal khilafah dan kaitannya dengan sistem yang ada di Indonesia. Menurut dia, khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pertanyannya kenapa katanya khilafah ditolak di Indoensia, saya bilang bukan ditolak tapi tertolak, kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq. Karena kita sudah punya mitsaq kesepakatan, maka setiap yang tidak seusai dengan kesepakatan ya tertolak. Bukan hanya khilafah, kerajaan juga mardu, keamiran mardud, karena semua mukhalafatul mistaq, menyalahi kesepakatan,” paparnya.

“Namanya juga NKRI kalau khilafah, nggak NKRI lagi. NKKhoi. Negara Kesatuan Khilafah Indonesia. Jadi NKRI-nya bubar gitu,” sambung dia. (mb/cnn indonesia/detik)

Pos terkait