Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Made Oka Masagung berjalan keluar gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Senin (26/3). Direktur PT Delta Energy itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP elektronik untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/18.

Metrobatam, Jakarta – Penasihat Hukum Made Oka Masagung, Bambang Hartono, mengonfirmasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa kliennya tidak bisa memenuhi pemeriksaan lantaran masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) Pusat Otak Nasional (PON).

Sedianya, Oka diperiksa penyidik lembaga antirasuah dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun, dia kembali tidak hadir lantaran masih menjalani perawatan medis.

“Betul (hari ini) masih dirawat di RS Otak Nasional‎ di kamar 108,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (2/4).

Bambang mengaku bahwa tim penasihat hukum sudah memberikan surat ketidakhadiran kepada penyidik KPK pagi tadi, sehingga bisa dijadwalkan ulang pemeriksaan sampai mampu menjalani penyidikan nantinya. “Pagi-pagi tadi surat sudah disampaikan ke KPK,” ujar Bambang.

Informasi dihimpun berdasarkan surat dokter RS Pusat Otak Nasional, Made Oka dirujuk menjalani perawatan sampai 3 April 2018, terhitung sejak 28 Maret 2018. Berdasar surat itu pula, dokter yang menangani menjelaskan bila masa perawatan selama seminggu itu dibutuhkan untuk evaluasi pascaoperasi.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kembali merilis jadwal pemanggilan Made Oka Masagung pada hari ini, Senin, 2 April 2018. Made Oka, dikatakan Febri, dipanggil dalam kapasitas tersangka proyek e-KTP.

“Hal ini (pemanggilan) merupakan jadwal ulang dari agenda ‎sebelumnya,” kata Febri.

Zumi Zola Mangkir

Gubernur Jambi Zumi Zola, melalui penasihat hukumnya, M Farizi memastikan bahwa kliennya tidak memenuhi pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau mangkir. Pasalnya, pihak Zumi Zola mengklaim belum menerima surat panggilan dari lembaga antirasuah.

Zumi Zola kembali diperiksa lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

“Saya klarifikasi, jadi saya tanya (pihak KPK) apakah benar ada jadwal pemeriksaan. Saya tanya, apakah ada surat panggilan ke klien saya, karena klien saya tidak terima surat panggilannya sampai sekarang,” kata M Farizi saat dihubungi, Senin (2/4).

Farizi berdalih, surat tersebut memang dikirimkan ke rumah dinas Zumi Zola dan diterima oleh seseorang bernama Eva. Namun, Farizi mengatakan surat tersebut tak sampai ke tangan Zumi Zola.

“Iya (surat panggilan belum diterima). Katanya sudah dikirimkan surat panggilan ke rumah dinas dan diterima dengan nama Eva, makanya nyari Eva ini siapa,” kata dia.

Disisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menekankan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu. Surat tersebut, kata Febri, telah dikirim ke rumah dinas pada tanggal 26 Maret 2018.

“Tadi sudah dicek ke penyidik. Surat panggilan sudah dikirim. Surat tertanggal 26 Maret 2018. Sudah dikirim langsung ke rumah dinas dan sudah diterima di sana,” ujar Febri saat dikonfirmasi.

Sementara itu, KPK telah mengultimatum, Zumi Zola, agar memenuhi panggilan penyidik hari ini. Mengingat, pemanggilan itu adalah kewajiban dari seseorang yang menjalani proses hukum. “Kami ingatkan, datang memenuhi panggilan merupakan kewajiban hukum,” ujar Febri.

Karena itu, Febri meminta kepada Politikus PAN itu untuk bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan Penyidik. “Sikap koperatif akan lebih membantu dlm proses hukum ini,” imbuh dia.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, lembaga antirasuah belum melakukan penahanan terhadap Politikus PAN tersebut.

Penetapan tersangka Zumi Zola merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. Dalam hal ini, KPK menyangka Zumi telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

Selain Zumi, lembaga antikorupsi juga menetapkan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan pada kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Mereka berdua diduga bersama-sama telah menerima hadiah atau janji.

Dalam perkara ini, KPK sekaligus menjerat Arfan dengan dua kasus. Sebelumnya, Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.

Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Banjir Bandang Sapu Dua Desa di Dairi, Satu Orang Hilang

Metrobatam, Dairi - Banjir bandang menghantam Desa Longkotan dan Desa Sibongkaras Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut). Musibah itu menyebabkan dua rumah...

Terungkap! Ini Fasilitas Mewah Bilik Asmara yang Dipakai Inneke dan Suami

Metrobatam, Bandung - Inneke Koesherawati membenarkan adanya fasilitas bilik asmara di Lapas Sukamiskin yang digunakan bersama sang suami, Fahmi Darmawansyah. Ada fasilitas apa saja...

KPK: 295 Tiang Reklame di DKI, Hanya 5 yang Punya Izin

Metrobatam, Jakarta - KPK menyoroti persoalan penerimaan pajak di DKI Jakarta. Menurut KPK, dari ratusan tiang reklame di Ibu Kota, hanya hitungan jari yang...

Emil Salim Khawatir Perubahan Iklim Mengancam Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Emil Salim khawatir dampak buruk bakal terjadi di Indonesia karena pemanasan iklim global. Di antaranya permukaan air laut naik hingga terjadi...

Harga Pertamax Cs Belum Turun, Dirut Pertamina: Tunggu Saja

Metrobatam, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati masih belum mau bicara mengenai perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang...

Jurkam Jokowi: Ahoker Masih Solid Dukung di Media Sosial

Metrobatam, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memastikan Ahokers atau pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih...

OTT Pejabat Kemenpora Jadi yang Ke-29 Dilakukan KPK di 2018

Metrobatam, Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kemenpora. Ini adalah OTT ke-29 yang dilakukan KPK selama 2018. Dalam OTT kali ini,...

Diduga Berniat Kabur, Bahar Smith Ganti Nama Jadi Rizal

Metrobatam, Jakarta - Polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dugaan penganiayaan di Bogor, Jawa Barat. Bahar juga sudah ditahan setelah menjalani pemeriksaan, Selasa...

Klopp Yakin Mourinho Tak Lama Jadi Pengangguran

Metrobatam, Jakarta - Manajer Liverpool Juergen Klopp yakin Jose Mourinho tak butuh lama untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah dipecat Manchester United bila ia ingin...

Tepis Isu Pro-Prabowo, Relawan Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Sekitar 200 relawan asal Sumatera Barat yang tergabung dalam Sumbar Pemilih Jokowi (SPJ) mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin di...

Kadisdukcapil Duga e-KTP Tercecer di Jaktim untuk Buat Gaduh

Metrobatam, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma menduga tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur untuk...

MU Pecat Mourinho, Sudah Tiga Manajer Tumbang Usai Sir Alex

Metrobatam, Jakarta - Sudah tiga manajer ditunjuk Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson, tiga-tiganya gagal. Harus bagaimana lagi MU agar kembali ke persaingan...