Metrobatam, Jakarta – Politikus PKS Fahri Hamzah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan eksekusi terkait putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan PKS.

“Eksekusinya kami ajukan hari ini,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/8).

MA memerintahkan para tergugat yakni Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muiz Saadih, Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Tahkim PKS Surahman Hidayat, anggota Majelis Tahkim PKS Abdi Sumaithi, dan Presiden PKS Sohibul Iman bersama-sama membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp30 miliar.

Fahri meminta pengadilan menyita seluruh aset atau membekukan rekening kelima tergugat untuk mambayar uang ganti rugi. Ia menilai hal itu sebagai upaya mengembalikan haknya yang dirusak para tergugat.

“Siapa yang harus menanggung semua ini ya siapa yang membuat kerusakan. Maka saya menuntut orang yang berbuat kerusakan itu supaya bayar bagaimanapun caranya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan uang Rp30 miliar itu sejatinya akan digunakan untuk memulihkan kondisi PKS. Ia melihat PKS dalam kondisi rusak akibat perbuatan para tergugat.

Lima tergugat, kata Fahri, telah melakukan persidangan ilegal untuk memecat dirinya. Tindakan itu, kata dia, juga berakibat pada pelanggaran hukum.

“Mereka sering sekali nyeret-nyeret partai maka saya beri sinyal kalau begini caranya, kekayaan partai bisa habis,” ujar Fahri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Dewan Pengurus Pusat PKS atas pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota dari partai tersebut.

Berdasarkan laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu diputus tolak pada 30 Juli 2018.

Selain ganti rugi Rp30 miliar, MA juga memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkar, martabat, dan kedudukan Fahri seperti semula.

MA menilai pemecatan terhadap Fahri yang dilakukan oleh para terdugat tidak sah dan melanggar hukum.

Peninjauan Kembali

Fahri mempersilahkan petinggi PKS untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA soal kasus pemecatan dirinya. Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mengatakan pihaknya tak akan mempermasalahkan PK tersebut.

“Pihak Fahri Hamzah sangat terbuka apabila pihak tergugat ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum luar biasa,” kata Mujahid di PN Jaksel, Senin (6/8).

Mujahid menerangkan PK bisa saja dilakukan asal para tergugat tetap menjalani eksekusi putusan. “Itu tidak akan menghalangi upaya eksekusi putusan,” tegas Mujahid.

Mujahid mendatangi PN Jaksel untuk memastikan salinan putusan MA telah sampai di PN Jaksel.

“Dengan adanya salinan putusan itu kita sudah bisa mengajukan permohonan eksekusi, jadi salinan putusan resmi dari MA merupakan salah satu syarat yang wajib dilengkapi dalam permohonan eksekusi,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada lembaga negara lainnya seperti Polri hingga DPR. Berada...

Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat hingga Dinas!

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur di Indonesia agar membelanjakan anggaran sesuai fokus rencana kerja. Jokowi...

Lemhanas: Kita Belum Siap Rekonsiliasi di Kasus HAM Berat

Metrobatam, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan Indonesia belum siap menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat lewat jalur...

Dapat Dukungan dari NU Tangsel, Ma’ruf Janji Tak Akan Jual ‘Busa’

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, hari ini menerima kedatangan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tangerang Selatan di...

Hebat! Anak Buruh Tani Raih Emas Kompetisi Elektronika di Abu Dhabi

Metrobatam, Semarang - Seorang mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (Polines) bernama A Nur Fatkhul Cholbi berhasil menjadi juara di kompetetisi Elektronika internasional di Abu Dhabi....

Beda Sikap Elite PAN Soal DPW Kalsel Dukung Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sikap...

Rektor Dipolisikan karena Disertasi, Antara Etika Vs Pidana

Metrobatam, Pekanbaru - Mahasiswa S3 Universitas Riau, Komala Sari, mempolisikan dosen pengujinya, Dr Mubarak. Gara-garanya, Komala tak diterima dilempar draf disertasi. Saksi mata menyangkal. Jauh...

Banjir Bandang Terjang Probolinggo, 1 Warga Tewas dan 1 Hilang

Metrobatam, Probolinggo - Banjir bandang menerjang perkampungan penduduk di Kabupaten Probolinggo. Kawasan yang diterjang banjir bandang yakni Dusun Kedaton dan Dusun Banjar Baru Desa...

Pihak Habib Bahar Bilang ‘Jokowi Banci’ Kiasan, Polisi Pakai Ahli Bahasa

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi ahli untuk membuktikan ada-tidaknya pidana dalam ceramah 'Jokowi Banci' Habib Bahar bin Smith....

Pengurusan Izin, Wawako Tanjungpinang Mengingatkan Pengusaha Agar Diurus Langsung Tak Melalui Calo

Metrobatam. Com,  Batam - Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S. Ip mengingatkan pengusaha agar mengurus langsung izinnya, tidak melalui calo, sehingga tidak menimbulkan masalah...

Sri Mulyani Beberkan Jurus Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara pemerintah membangun infrastruktur tanpa utang. Hal itu juga sesuai janji Prabowo-Sandiaga yang jika terpilih...

Goyang Kandang Banteng, PDIP Kerahkan ‘Pasukan’ Khusus Lawan Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya telah siap tempur untuk memenangkan dan menjaga basis suara partainya dan pasangan...