Menang Kasasi, Fahri Minta Pengadilan Eksekusi Sohibul Cs

Metrobatam, Jakarta – Politikus PKS Fahri Hamzah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan eksekusi terkait putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan PKS.

“Eksekusinya kami ajukan hari ini,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/8).

MA memerintahkan para tergugat yakni Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muiz Saadih, Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Tahkim PKS Surahman Hidayat, anggota Majelis Tahkim PKS Abdi Sumaithi, dan Presiden PKS Sohibul Iman bersama-sama membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp30 miliar.

Fahri meminta pengadilan menyita seluruh aset atau membekukan rekening kelima tergugat untuk mambayar uang ganti rugi. Ia menilai hal itu sebagai upaya mengembalikan haknya yang dirusak para tergugat.

“Siapa yang harus menanggung semua ini ya siapa yang membuat kerusakan. Maka saya menuntut orang yang berbuat kerusakan itu supaya bayar bagaimanapun caranya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan uang Rp30 miliar itu sejatinya akan digunakan untuk memulihkan kondisi PKS. Ia melihat PKS dalam kondisi rusak akibat perbuatan para tergugat.

Lima tergugat, kata Fahri, telah melakukan persidangan ilegal untuk memecat dirinya. Tindakan itu, kata dia, juga berakibat pada pelanggaran hukum.

“Mereka sering sekali nyeret-nyeret partai maka saya beri sinyal kalau begini caranya, kekayaan partai bisa habis,” ujar Fahri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Dewan Pengurus Pusat PKS atas pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota dari partai tersebut.

Berdasarkan laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu diputus tolak pada 30 Juli 2018.

Selain ganti rugi Rp30 miliar, MA juga memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkar, martabat, dan kedudukan Fahri seperti semula.

MA menilai pemecatan terhadap Fahri yang dilakukan oleh para terdugat tidak sah dan melanggar hukum.

Peninjauan Kembali

Fahri mempersilahkan petinggi PKS untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA soal kasus pemecatan dirinya. Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mengatakan pihaknya tak akan mempermasalahkan PK tersebut.

“Pihak Fahri Hamzah sangat terbuka apabila pihak tergugat ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum luar biasa,” kata Mujahid di PN Jaksel, Senin (6/8).

Mujahid menerangkan PK bisa saja dilakukan asal para tergugat tetap menjalani eksekusi putusan. “Itu tidak akan menghalangi upaya eksekusi putusan,” tegas Mujahid.

Mujahid mendatangi PN Jaksel untuk memastikan salinan putusan MA telah sampai di PN Jaksel.

“Dengan adanya salinan putusan itu kita sudah bisa mengajukan permohonan eksekusi, jadi salinan putusan resmi dari MA merupakan salah satu syarat yang wajib dilengkapi dalam permohonan eksekusi,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2.320 Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan dapat Sertifikat Keahlian

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 2.320 peserta pelatihan ketenagakerjaan mendapat sertifikat keahlian melalui program Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja dan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari...

Dandim 0315/Bintan : TMMD Ajang Membina Silaturahmi antar TNI dan Warga

Metrobatam.com, Bintan -  Komandan Kodim 0315/Bintan, Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa berharap agar kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 dapat...

Selamatkan Rupiah, Crazy Rich Tahir Tukar Dolar Lebih Dari Rp1,5 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dato Sri Tahir salah seorang orang terkaya, atau belakangan dikenal dengan sebutan The Crazy Rich, berencana menukarkan dolar yang dimilikinya ke...

Kubu Prabowo Janjikan Tim Khusus Tuntaskan Kasus HAM Mandek

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak memastikan kasus-kasus...

PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden...

PT Aceh Hukum Pembakar Hutan Kallista Rp 366 Miliar

Metrobatam, Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Aceh menganulir vonis PN Meulaboh. Alhasil, Kallista Alam tetap dihukum Rp 366 miliar atas kebakaran hutan di Rawa...

LBH: Penggusuran Turun Tak Berarti Era Anies Lebih Manusiawi

Metrobatam, Jakarta - Peneliti Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie AlBajili mengakui penggusuran paksa di DKI Jakarta menurun setelah...

Masinton Duga Ada Upaya Jatuhkan Tito Lewat Isu Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menduga ada pihak yang berupaya menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan lewat isu dugaan Tito...

OTT di Kabupaten Bekasi, KPK Amankan 10 Orang

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Sejak Minggu siang kemarin KPK...

Ini yang Dipantau Bawaslu Jika Capres-cawapres Datangi Pesantren

Metrobatam, Jakarta - KPU mengimbau capres-cawapres tidak menodai lembaga pendidikan, termasuk pesantren dengan kampanye. Bawaslu akan memantau pergerakan capres-cawapres yang mendatangi pesantren agar tak...

PDIP Respons Kivlan Zen: Baru Keluar Kampung, Terus Komentari

Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen tak...

Viral Fotonya Sedang Terbaring Sakit, Ma’ruf Amin: Wah, Itu Ngaco!

Metrobatam, Yogyakarta - Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, angkat suara terkait foto dirinya terbaring di rumah sakit tersebar di media sosial. Begini...
SHARE