Menang Kasasi, Fahri Minta Pengadilan Eksekusi Sohibul Cs

Metrobatam, Jakarta – Politikus PKS Fahri Hamzah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan eksekusi terkait putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan PKS.

“Eksekusinya kami ajukan hari ini,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/8).

MA memerintahkan para tergugat yakni Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muiz Saadih, Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Tahkim PKS Surahman Hidayat, anggota Majelis Tahkim PKS Abdi Sumaithi, dan Presiden PKS Sohibul Iman bersama-sama membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp30 miliar.

Fahri meminta pengadilan menyita seluruh aset atau membekukan rekening kelima tergugat untuk mambayar uang ganti rugi. Ia menilai hal itu sebagai upaya mengembalikan haknya yang dirusak para tergugat.

“Siapa yang harus menanggung semua ini ya siapa yang membuat kerusakan. Maka saya menuntut orang yang berbuat kerusakan itu supaya bayar bagaimanapun caranya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan uang Rp30 miliar itu sejatinya akan digunakan untuk memulihkan kondisi PKS. Ia melihat PKS dalam kondisi rusak akibat perbuatan para tergugat.

Lima tergugat, kata Fahri, telah melakukan persidangan ilegal untuk memecat dirinya. Tindakan itu, kata dia, juga berakibat pada pelanggaran hukum.

“Mereka sering sekali nyeret-nyeret partai maka saya beri sinyal kalau begini caranya, kekayaan partai bisa habis,” ujar Fahri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Dewan Pengurus Pusat PKS atas pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota dari partai tersebut.

Berdasarkan laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu diputus tolak pada 30 Juli 2018.

Selain ganti rugi Rp30 miliar, MA juga memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi harkar, martabat, dan kedudukan Fahri seperti semula.

MA menilai pemecatan terhadap Fahri yang dilakukan oleh para terdugat tidak sah dan melanggar hukum.

Peninjauan Kembali

Fahri mempersilahkan petinggi PKS untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA soal kasus pemecatan dirinya. Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mengatakan pihaknya tak akan mempermasalahkan PK tersebut.

“Pihak Fahri Hamzah sangat terbuka apabila pihak tergugat ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum luar biasa,” kata Mujahid di PN Jaksel, Senin (6/8).

Mujahid menerangkan PK bisa saja dilakukan asal para tergugat tetap menjalani eksekusi putusan. “Itu tidak akan menghalangi upaya eksekusi putusan,” tegas Mujahid.

Mujahid mendatangi PN Jaksel untuk memastikan salinan putusan MA telah sampai di PN Jaksel.

“Dengan adanya salinan putusan itu kita sudah bisa mengajukan permohonan eksekusi, jadi salinan putusan resmi dari MA merupakan salah satu syarat yang wajib dilengkapi dalam permohonan eksekusi,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Peneliti LIPI: Gempa Lombok 6,9 SR Berasal dari Segmen Timur

Metrobatam, Jakarta – Rentetan gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pada Minggu 19 Agustus 2019, gempa...

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Metrobatam, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa...

Nagih Utang ke Saudara, Penarik Bentor Malah Tewas Ditusuk

Metrobatam, Makassar - Seorang penarik becak motor (bentor) bernama Azis Duma alias Cama (56) di Makassar ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Sinasara Kelurahan...

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pengedar dan Sita Sabu 5 Kg

Metrobatam, Jambi – Aksi kejar-kejaran antara petugas Ditresnarkoba Polda Jambi dengan pengedar narkoba di Simpang 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi,...

Mendikbud: Indonesia Raya Lirik dan Aransemennya Tak Boleh Diubah

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai Lagu Indonesia Raya tak boleh diubah. Menurutnya, pengubahan tak boleh dilakukan baik untuk...

Jokowi Hadiahi Joni Sepeda dan Rumah, Bonus Main ke Dufan dan TMII

Metrobatam, Jakarta - Yohanes Ande Kala alias Joni yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

Metrobatam, Jakarta - MUI mengizinkan penggunaan vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung babi. Izin tersebut...

Dorong Ekspor dan Perekonomian Nasional, OJK Terbitkan Paket Kebijakan

Metrobatam, Jakarta - Demi terus mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Agustus 2018. Ketua Dewan Komisioner...

Tolak Genjatan Senjata, Taliban Sandera 200 Penumpang Bus Afghanistan

Metrobatam, Jakarta - Taliban menolak tawaran gencatan senjata dari pemerintah Afghanistan dan tetap melakukan serangan. Gerilyawan Taliban menyergap tiga bus dengan hampir 200 penumpang...

Asian Games 2018: Kalahkan Hong Kong 3 – 1, Indonesia Juara Grup

Metrobatam, Jakarta - Tim nasional Indonesia U-23 memastikan lolos sebagai juara Grup A sepakbola Asian Games 2018. 'Garuda Muda' menang 3-1 atas Hong Kong...

Anggota DPRD Langkat F-NasDem Jadi Tersangka Kasus Sabu 3 Karung

Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan anggota Fraksi NasDem DPRD Langkat Ibrahim Hasan bersama enam orang lain sebagai tersangka kepemilikan narkotika. Mereka...

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah akan menghentikan impor 500 komoditas. Tujuannya untuk menjaga transaksi berjalan tak makin defisit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merilis data defisit neraca...
BAGIKAN