Menkum HAM Minta Hakim Maksimalkan Hukuman Koruptor

Metrobatam, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly meminta penuntutan dan pemidanaan koruptor diperberat. Namun setelah vonis, tanggung jawab pembinaan mereka ada di tangan Kemenkum HAM, termasuk dengan memberikan remisi.

“Di penuntutan, di pengadilan, lakukan pemberatan hukuman. Di situ persoalannya. Karena kalau di sini (pemberatan di dalam LP dengan memperketat remisi), sangat bertentangan dengan HAM,” kata Yasonna.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat (23/9) tengah malam. Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar dan Refly Harun.

“Kalau di sana (penuntutan dan pengadilan) tuntutlah yang tinggi, vonislah yang tinggi. Kita tidak akan ikut-ikutan. Kayaknya perlu Artidjo lagi ya..” ucap Yasonna disambut tawa forum.

Yasonna meminta konsep penegakan hukum dilakukan sesuai filosofi hukum yang ada. Dalam konsep itu, penegakan hukum dimulai di penyidikan (prajudikasi), pengadilan (ajudikasi) dan pelaksanaan pidana (pemasyarakatan). Konsep penjeraan terhadap perang atas korupsi berada di wilayah penuntutan dan pengadilan. Tapi kalau sudah menjalani pemidanaan maka menjadi wilayah pembinaan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik.

Atas kasus yang mengemuka, maka Yasonna menilai cepatnya para terpidana korupsi karena penuntutan yang rendah dan ditambah dengan putusan hakim yang rendah pula. Sehingga mau tidak mau, masa pemidanaan menjadi sangat singkat. “Di AS, seorang hakim pasti tahu bahwa terpidana itu mendapatkan remisi,” ucap Yasonna.

Dalam proses penuntutan dan pengadilan, konsep justice collaborator sudah tepat. Sebab sabagai sarana ‘tawar menawar’ hukuman asalkan terdakwa bisa memberikan data pelaku kejahatan lain di kasusnya. Terdakwa bisa diberikan hukuman ringan apabila membuka teman-teman pelakunya, sebaliknya ia akan dihukum berat apabila terus bungkam.

“Justice Collaborator ada di proses penjeraan, diberikan saat dituntut dan diadili,” cetus Yasonna.

Dalam konsep hukum modern, penjeraan sudah selesai saat vonis dijatuhkan. Ketika terpidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, maka menjadi kewenangan Kemenkum HAM untuk melakukan manajemen pembinaan terhadap nara pidana.

“Remisi itu tidak melanggar teori modern. Dalam teori modern, hukuman itu bukan untuk penjeraan. Seorang hakim mengerti kalau terdakwa diberi hukuman sekian maka akan dihitung-hitung didapatnya 1 tahun penjara, umpamanya. Hakim akan tahu itu,” papar Yasonna.

Namun pandangan itu dimentahkan oleh Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan pandangan hukum di atas bisa benar, tapi juga ada konsep hukum lain yang sama-sama benar pula. Paradigma satu, bisa dibantahkan oleh paradigma yang lain.

“Kita sudah pada satu komitmen bersama bahwa perang total terhadap kasus korupsi secara sungguh-sungguh, perlu cara cerdas bahkan keras. Dalil-dalil itu selalu ada. Paradigma itu adalah kesepakatan dalam memandang, maka akan ada paradigma lain,” cetus Mahfud.

Mahfud meminta Yasonna tidak menutup mata bahwa masih banyak vonis ringan kepada koruptor. Bahkan trend putusan pengadilan dari waktu ke waktu semakin turun. Dari rata-rata 2 tahun 6 bulan penjara, kini koruptor rata-rata hanya dihukum 2 tahun 1 bulan. Oleh sebab itu, LP juga harus ikut memerangi kejahatan korupsi dengan memperberat syarat remisi kepada koruptor.

“PP ini (pengetatan remisi) sudah diuji di Mahkamah Agung dan dikuatkan. Bahkan yang menguji tidak tanggung-tanggung, Prof Yusril Ihza Mahendra, orang yang dianggap sangat tahu tentang hukum,” ujar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Zainal menyoroti orang mudahnya pihak LP memberikan remisi sehingga publik merasa hal itu tidaklah adil. Perlu transparansi ke publik alasan pemberian remisi, mengapa seorang warga binaan bisa mendapatkan penyunatan hukuman.

Alasan di atas yang mendasari lahirnya PP 99/2012 yaitu pengetatan remisi diberikan kepada tiga narapidana yaitu: 1. Koruptor, 2. Narkotika ,3. Teroris

Ia mencontohkan jaksa Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun penjara. Bila digunakan aturan lama, maka penerima suap kasus BLBI itu bebas setelah 8 tahun menjalani pemidanaan. “Ada narapidana yang memberikan belajar ngaji di LP, lalu dapat remisi,” ucap Zainal.

Refli langsung sepakat dengan hal tersebut. Banyak proses pemasyarakatan di LP terhadap koruptor masih belum sesuai tujuan dan harapan.

“Sampai saat ini, kalau ditanya, itu Andi Mallarangeng mengakunya korban, tidak pernah mengakui perbuatannya. Akil Mochtar pun tidak pernah mengaku korupsi,” tutur Refli.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE