Menkum HAM Minta Hakim Maksimalkan Hukuman Koruptor

Metrobatam, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly meminta penuntutan dan pemidanaan koruptor diperberat. Namun setelah vonis, tanggung jawab pembinaan mereka ada di tangan Kemenkum HAM, termasuk dengan memberikan remisi.

“Di penuntutan, di pengadilan, lakukan pemberatan hukuman. Di situ persoalannya. Karena kalau di sini (pemberatan di dalam LP dengan memperketat remisi), sangat bertentangan dengan HAM,” kata Yasonna.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat (23/9) tengah malam. Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar dan Refly Harun.

“Kalau di sana (penuntutan dan pengadilan) tuntutlah yang tinggi, vonislah yang tinggi. Kita tidak akan ikut-ikutan. Kayaknya perlu Artidjo lagi ya..” ucap Yasonna disambut tawa forum.

Yasonna meminta konsep penegakan hukum dilakukan sesuai filosofi hukum yang ada. Dalam konsep itu, penegakan hukum dimulai di penyidikan (prajudikasi), pengadilan (ajudikasi) dan pelaksanaan pidana (pemasyarakatan). Konsep penjeraan terhadap perang atas korupsi berada di wilayah penuntutan dan pengadilan. Tapi kalau sudah menjalani pemidanaan maka menjadi wilayah pembinaan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik.

Atas kasus yang mengemuka, maka Yasonna menilai cepatnya para terpidana korupsi karena penuntutan yang rendah dan ditambah dengan putusan hakim yang rendah pula. Sehingga mau tidak mau, masa pemidanaan menjadi sangat singkat. “Di AS, seorang hakim pasti tahu bahwa terpidana itu mendapatkan remisi,” ucap Yasonna.

Dalam proses penuntutan dan pengadilan, konsep justice collaborator sudah tepat. Sebab sabagai sarana ‘tawar menawar’ hukuman asalkan terdakwa bisa memberikan data pelaku kejahatan lain di kasusnya. Terdakwa bisa diberikan hukuman ringan apabila membuka teman-teman pelakunya, sebaliknya ia akan dihukum berat apabila terus bungkam.

“Justice Collaborator ada di proses penjeraan, diberikan saat dituntut dan diadili,” cetus Yasonna.

Dalam konsep hukum modern, penjeraan sudah selesai saat vonis dijatuhkan. Ketika terpidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, maka menjadi kewenangan Kemenkum HAM untuk melakukan manajemen pembinaan terhadap nara pidana.

“Remisi itu tidak melanggar teori modern. Dalam teori modern, hukuman itu bukan untuk penjeraan. Seorang hakim mengerti kalau terdakwa diberi hukuman sekian maka akan dihitung-hitung didapatnya 1 tahun penjara, umpamanya. Hakim akan tahu itu,” papar Yasonna.

Namun pandangan itu dimentahkan oleh Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan pandangan hukum di atas bisa benar, tapi juga ada konsep hukum lain yang sama-sama benar pula. Paradigma satu, bisa dibantahkan oleh paradigma yang lain.

“Kita sudah pada satu komitmen bersama bahwa perang total terhadap kasus korupsi secara sungguh-sungguh, perlu cara cerdas bahkan keras. Dalil-dalil itu selalu ada. Paradigma itu adalah kesepakatan dalam memandang, maka akan ada paradigma lain,” cetus Mahfud.

Mahfud meminta Yasonna tidak menutup mata bahwa masih banyak vonis ringan kepada koruptor. Bahkan trend putusan pengadilan dari waktu ke waktu semakin turun. Dari rata-rata 2 tahun 6 bulan penjara, kini koruptor rata-rata hanya dihukum 2 tahun 1 bulan. Oleh sebab itu, LP juga harus ikut memerangi kejahatan korupsi dengan memperberat syarat remisi kepada koruptor.

“PP ini (pengetatan remisi) sudah diuji di Mahkamah Agung dan dikuatkan. Bahkan yang menguji tidak tanggung-tanggung, Prof Yusril Ihza Mahendra, orang yang dianggap sangat tahu tentang hukum,” ujar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Zainal menyoroti orang mudahnya pihak LP memberikan remisi sehingga publik merasa hal itu tidaklah adil. Perlu transparansi ke publik alasan pemberian remisi, mengapa seorang warga binaan bisa mendapatkan penyunatan hukuman.

Alasan di atas yang mendasari lahirnya PP 99/2012 yaitu pengetatan remisi diberikan kepada tiga narapidana yaitu: 1. Koruptor, 2. Narkotika ,3. Teroris

Ia mencontohkan jaksa Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun penjara. Bila digunakan aturan lama, maka penerima suap kasus BLBI itu bebas setelah 8 tahun menjalani pemidanaan. “Ada narapidana yang memberikan belajar ngaji di LP, lalu dapat remisi,” ucap Zainal.

Refli langsung sepakat dengan hal tersebut. Banyak proses pemasyarakatan di LP terhadap koruptor masih belum sesuai tujuan dan harapan.

“Sampai saat ini, kalau ditanya, itu Andi Mallarangeng mengakunya korban, tidak pernah mengakui perbuatannya. Akil Mochtar pun tidak pernah mengaku korupsi,” tutur Refli.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa Apresiasi Halal Bi Halal Warga Punggowo

Metrobatam.com , Batam - Anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP, Dwi Ria Latifa mengapresiasi atas pelaksanaan halal bi halal Keluarga besar Punggowo Kota Batam...

Ocarina Batam Fasilitas Segala Permainan dan Hiburan Nyaman Sambil Mengadakan Gebyar Undian Hadiah Pemenang

Metrobatam.com - Batam Agus supryanto general manager ocarina menerangkan "dengan adanya memumumkan gebyar mega wisata new ocarina sudah ada pemenang nya, pemenang hasil undian...

Lantamal IV Gagalkan Penyeludupan TKI Ilegal ke Malaysia

Metrobatam.com - Tanjungpinang, 14 Juli 2018,…. Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angakatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang kembali menangkap 12 Tenaga Kerja...

Penindakan Satwa Dan Tumbuhan Kpu Bea Dan Cukai Tipe B Batam

Metrobatam.com - Batam Batam, KPU BC Batam konferensi pers kepada awak media mengenai hasil tindakan satwa dan tumbuhan, Jumat (13/07). Susila Brata Kepala Kantor KPU BC...

Hanura: Yang Sering Komporin Masyarakat Amien Rais

Metrobatam, Jakarta - Presiden Jokowi menilai ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi suasana politik jelang pemilu 2019. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebutkan...

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Keuangan Proyek PLTU Riau

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi...

Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Pembantaian Ratusan Buaya di Sorong

Metrobatam, Jakarta - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi terkait pembantaian terhadap 292 ekor buaya di penangkaran milik CV. Mitra Lestari Abadi, Provinsi Papua Barat....

Bagikan Bahan Pakaian untuk Menangkan Cagub Riau, Timses Ini Dibui

Metrobatam, Pekanbaru - Pihak Sentra Gakkumdu (Penegagakan Hukum Terpadu) Provinsi Riau memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap warga berinisial DS. Pria tersebut ditahan karena diduga...

Modric: Tak Ada Penyesalan, Kroasia Lebih Baik dari Prancis

Moskow - Luka Modric berpendapat bahwa Kroasia bisa bangga sekalipun dikalahkan Prancis di final Piala Dunia 2018. Kroasia bermain lebih baik sekalipun gagal juara. Kroasia...

Wakapolri Klaim Punya Alat Canggih Tangkal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan saat ini Polri telah memiliki alat canggih guna menangkal aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, saat ini Polri...

Keluarga Lalu Zohri Tak Pernah Menolak Renovasi Rumah

Metrobatam, Jakarta - Kakak kandung Lalu Muhammad Zohri, Baiq Fazila, menyangkal jika keluarganya menolak bantuan renovasi rumah mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pihaknya...

Pertimbangan PD Merapat ke Jokowi, Cawapres Harus Bersahabat

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti pengumuman dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa sosok cawapresnya di Pilpres 2019. Sosok cawapres Jokowi akan...
BAGIKAN