Menkum HAM Minta Hakim Maksimalkan Hukuman Koruptor

216

Metrobatam, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly meminta penuntutan dan pemidanaan koruptor diperberat. Namun setelah vonis, tanggung jawab pembinaan mereka ada di tangan Kemenkum HAM, termasuk dengan memberikan remisi.

“Di penuntutan, di pengadilan, lakukan pemberatan hukuman. Di situ persoalannya. Karena kalau di sini (pemberatan di dalam LP dengan memperketat remisi), sangat bertentangan dengan HAM,” kata Yasonna.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat (23/9) tengah malam. Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar dan Refly Harun.

“Kalau di sana (penuntutan dan pengadilan) tuntutlah yang tinggi, vonislah yang tinggi. Kita tidak akan ikut-ikutan. Kayaknya perlu Artidjo lagi ya..” ucap Yasonna disambut tawa forum.

Yasonna meminta konsep penegakan hukum dilakukan sesuai filosofi hukum yang ada. Dalam konsep itu, penegakan hukum dimulai di penyidikan (prajudikasi), pengadilan (ajudikasi) dan pelaksanaan pidana (pemasyarakatan). Konsep penjeraan terhadap perang atas korupsi berada di wilayah penuntutan dan pengadilan. Tapi kalau sudah menjalani pemidanaan maka menjadi wilayah pembinaan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik.

Atas kasus yang mengemuka, maka Yasonna menilai cepatnya para terpidana korupsi karena penuntutan yang rendah dan ditambah dengan putusan hakim yang rendah pula. Sehingga mau tidak mau, masa pemidanaan menjadi sangat singkat. “Di AS, seorang hakim pasti tahu bahwa terpidana itu mendapatkan remisi,” ucap Yasonna.

Dalam proses penuntutan dan pengadilan, konsep justice collaborator sudah tepat. Sebab sabagai sarana ‘tawar menawar’ hukuman asalkan terdakwa bisa memberikan data pelaku kejahatan lain di kasusnya. Terdakwa bisa diberikan hukuman ringan apabila membuka teman-teman pelakunya, sebaliknya ia akan dihukum berat apabila terus bungkam.

“Justice Collaborator ada di proses penjeraan, diberikan saat dituntut dan diadili,” cetus Yasonna.

Dalam konsep hukum modern, penjeraan sudah selesai saat vonis dijatuhkan. Ketika terpidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, maka menjadi kewenangan Kemenkum HAM untuk melakukan manajemen pembinaan terhadap nara pidana.

“Remisi itu tidak melanggar teori modern. Dalam teori modern, hukuman itu bukan untuk penjeraan. Seorang hakim mengerti kalau terdakwa diberi hukuman sekian maka akan dihitung-hitung didapatnya 1 tahun penjara, umpamanya. Hakim akan tahu itu,” papar Yasonna.

Namun pandangan itu dimentahkan oleh Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan pandangan hukum di atas bisa benar, tapi juga ada konsep hukum lain yang sama-sama benar pula. Paradigma satu, bisa dibantahkan oleh paradigma yang lain.

“Kita sudah pada satu komitmen bersama bahwa perang total terhadap kasus korupsi secara sungguh-sungguh, perlu cara cerdas bahkan keras. Dalil-dalil itu selalu ada. Paradigma itu adalah kesepakatan dalam memandang, maka akan ada paradigma lain,” cetus Mahfud.

Mahfud meminta Yasonna tidak menutup mata bahwa masih banyak vonis ringan kepada koruptor. Bahkan trend putusan pengadilan dari waktu ke waktu semakin turun. Dari rata-rata 2 tahun 6 bulan penjara, kini koruptor rata-rata hanya dihukum 2 tahun 1 bulan. Oleh sebab itu, LP juga harus ikut memerangi kejahatan korupsi dengan memperberat syarat remisi kepada koruptor.

“PP ini (pengetatan remisi) sudah diuji di Mahkamah Agung dan dikuatkan. Bahkan yang menguji tidak tanggung-tanggung, Prof Yusril Ihza Mahendra, orang yang dianggap sangat tahu tentang hukum,” ujar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Zainal menyoroti orang mudahnya pihak LP memberikan remisi sehingga publik merasa hal itu tidaklah adil. Perlu transparansi ke publik alasan pemberian remisi, mengapa seorang warga binaan bisa mendapatkan penyunatan hukuman.

Alasan di atas yang mendasari lahirnya PP 99/2012 yaitu pengetatan remisi diberikan kepada tiga narapidana yaitu: 1. Koruptor, 2. Narkotika ,3. Teroris

Ia mencontohkan jaksa Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun penjara. Bila digunakan aturan lama, maka penerima suap kasus BLBI itu bebas setelah 8 tahun menjalani pemidanaan. “Ada narapidana yang memberikan belajar ngaji di LP, lalu dapat remisi,” ucap Zainal.

Refli langsung sepakat dengan hal tersebut. Banyak proses pemasyarakatan di LP terhadap koruptor masih belum sesuai tujuan dan harapan.

“Sampai saat ini, kalau ditanya, itu Andi Mallarangeng mengakunya korban, tidak pernah mengakui perbuatannya. Akil Mochtar pun tidak pernah mengaku korupsi,” tutur Refli.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

‘Golkar Gali Kuburan Sendiri Jika Pilih Titiek Soeharto’

Metrobatam, Jakarta - Saat Partai Golkar ingin memperbaiki citra akibat terjeratnya Setya Novanto, sang ketua umum, menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP, Siti Hediyati Hariyadi...

60 Kader Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Azis Jadi Ketua DPR

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah anggota Fraksi Golkar menggalang dukungan menolak penunjukan Azis Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto. Hal itu dilakukan...

Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Basket 2023, Timnas Butuh Pemain Naturalisasi

Metrobatam, Jakarta - Pelatih Timnas Indonesia, Fictor Gideon Roring, gembira dengan kepastian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket 2023. Dia melemparkan wacana untuk...

Dipasang Garis Polisi, Istri Terduga Teroris dan Anaknya Mengurung Diri di Dalam Rumah

Metrobatam, Banyuasin - Tempat tinggal terduga teroris, AH di perumahan Griya Elok Permai, Kecamatan Kenten, Banyuasin, dipasang police line atau garis polisi dan dijaga...

Masyarakat Kota Batam Sambut Hangat Kedatangan KRI Bima Suci

Metrobatam.com, Batam - Kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci menarik perhatian masyarakat Batam. Kegiatan open ship yang berlangsung Kamis-Sabtu (7-9/12) dipadati warga. Bahkan...

Tahun 2018 Batam akan Gelar 60 Event Pariwisata

Metrobatam.com, Batam - Event merupakan salah satu pilar yang tak kalah penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota...

Masjid Asy Syuhadaa Tering Raya Batam Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Metrobatam.com, Batam - Sebagai ummatnya sudah seharusnya kita senantiasa mencontoh dan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Terlebih sebagai insan pilihan, pada Rasulluah memang ada contoh...

Terduga Teroris yang Ditangkap Densus 88 di Sumsel Bertambah Jadi 5 Orang

Metrobatam, Palembang – Selain menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, yaitu Abdul Qodir alias Yaziz dan M Suriadi, Detasemen Khusus...

Istri Mantan Sekretaris MA Jadi Staf Ahli MenPAN-RB, KPK Tak Dilibatkan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak diminta tanggapannya soal pengangkatan Tin Zuraida sebagai Staf Ahli MenPAN-RB. Padahal, KPK biasanya dilibatkan untuk...

Ditemukan Jutaan Pil Zenith di Sampit, Mabes Polri Turun Tangan

Metrobatam, Sampit - Markas Besar (Mabes) Polri turun tangan membantu pengembangan penyelidikan temuan 3,7 juta butir carnophen atau zenith di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin...

IKLA Batam Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rumah Gadang

Metrobatam.com, Batam - Warga Luak Agam Kota Batam diajak untuk terus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Itu karena sikap Rasulullah...

Beroperasi Juni 2018, 5 Stasiun LRT Palembang Siap Digunakan

Metrobatam, Palembang - Progres pembangunan Light Rain Transit (LRT) Palembang telah memcapai 76 persen dan siap beroperasi pada Juni 2018 mendatang. Namun, hanya akan...
BAGIKAN