Mensos Heran Pembagian Sembako Jokowi Baru Dipermasalahkan

Metrobatam, Jakarta – Menteri Sosial Idrus Marham menilai bantuaan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat berupa sembako bukan sesuatu yang buruk. Presiden, menurut dia, sudah seharusnya dan sewajarnya membantu rakyatnya.

“Sudah dari awal ada bantuan ini. Masa mau Pemilu dihentikan kepentingan rakyat? Aneh juga kalau bantu rakyat ada yang ngomel,” kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/4).

Idrus menyampaikan hal itu merespons viralnya potongan kupon pembagian sembako bantuan presiden ketika kunjungan kerja ke Sukabumi akhir pekan lalu. Pembagian bantuan presiden ini kemudian disebut-sebut sebagai bentuk kampanye Jokowi jelang Pilpres 2019.

Idrus menyatakan bantuan sudah diberikan Jokowi kepada rakyat sejak awal menjabat, mulai dari peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, serta beras sejahtera (Rastra).

Sembako juga menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari itu. Pembagian bantuan presiden bukan hal baru yang dilakukan saat tahun politik.

“Kalau kerja untuk rakyat ada yang ngomel, menyoroti, itu aneh. Sudah ada program semua. Masa dihentikan karena Pemilu? Seharusnya ditingkatkan,” ucap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Oleh sebab itu, ia berharap semua pihak tak lagi mempermasalahkan pembagian sembako termasuk pelibatan Polri hanya karena memasuki tahun politik.

Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pembagian sembako dari Presiden Jokowi bukan kampanye terutama jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Kan tidak (kampanye). Enggak ada upaya itu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/4).

Moeldoko melanjutkan bantuan sembako lewat secarik kupon dilakukan supaya pembagian berlangsung rapi dan teratur.

“Untuk menjaga ketertiban. Jadi ada polisi, Danramil, Babinsa karena ini ada masa besar, jangan-jangan ada yang pingsan. Ini kan bisa terjadi,” tuturnya.

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) meminta KPU menilai tindakan bagi-bagi sembako oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah tindakan yang dilakukan oleh Jokowi itu merupakan pelanggaran pemilu atau bukan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian sembako tersebut. Hal pertama adalah tentang pembagian sembako itu.

“Membagi sembako termasuk amal jariyah, memberikan sodaqoh kepada masyarakat miskin. Siapapun manusia, apapun jabatannya, jika memiliki rezeki lebih, wajib mengeluarkan hartanya untuk beramal,” ucap Viva kepada detikcom melalui pesan singkat, Senin (9/4).

Viva pun tidak mempermasalahkan pelibatan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembagian sembako. Hal itu lebih bagus daripada menggunakan relawan atau partai politik pendukung Jokowi.

“Jika melibatkan partai politik atau relawan pendukung Presiden Jokowi, justru hal itu tidak diperbolehkan karena presiden sedang menjalankan tugas pemerintahan,” ucap Viva. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN