Mensos Serahkan Santunan Rp3 Miliar untuk Korban KM Sinar Bangun

Metrobatam, Simalungun – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Idrus Marham, menemui keluarga korban tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun, untuk menyerahkan bantuan dan santunan kepada korban selamat, ahli waris korban meninggal, dan ahli waris korban hilang dalam insiden yang terjadi di perairan Danau Toba, 18 Juni 2018. Pertemuan berlangsung di Balai Harunguan Djabanten Damanik, Kantor Pemkab Simalungun, Senin 9 Juli 2018.

“Kedatangan kedua ini dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo bahwa seluruh penumpang baik yang selamat, meninggal dunia maupun masih belum ditemukan, tetap mendapatkan bantuan dan santunan,” kata Idrus.

Menteri Idrus mengatakan, pada 24 Juni lalu ia melihat kesiapan semua elemen dalam pencarian dan memastikan penanganan keluarga korban berjalan lancar. Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp3 miliar termasuk bingkisan untuk keluarga korban, serta satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk Kabupaten Simalungun.

Menteri Idrus menjelaskan, sebanyak 18 orang yang ditemukan selamat masing-masing mendapat Rp2,5 juta. Untuk korban yang ditemukan meninggal, masing-masing ahli waris mendapatkan Rp15 juta. Sementara untuk 164 korban hilang masing-masing ahli waris mendapat Rp15 juta.

Bacaan Lainnya

Disela-sela acara penyerahan bantuan dan santunan, Mensos melakukan dialog dengan keluarga korban. Perwakilan keluarga korban tampak tak kuasa menahan tangis. Beberapa di antaranya pingsan saat Mensos mendekat dan mengajak mereka mendoakan anggota keluarga yang meninggal.

“Pemerintah merasakan kesedihan yang ibu-ibu rasakan. Untuk itu pemerintah akan terus bersama rakyat dan berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada keluarga yang ditinggalkan,” tegas Mensos seraya perangkul pundak seorang ibu berjilbab hitam yang tak mampu menahan tangis.

Perempuan yang kehilangan tiga orang anaknya itu kemudian tak sadarkan diri. Beberapa orang tim medis menariknya dari kerumunan dan berusaha menenangkan. Dalam pertemuan itu, Mensos kembali menyampaikan lima hal penting yang dipesankan Presiden Joko Widodo terkait penanganan musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun.

Pertama, pemerintah berusaha secara maksimal menemukan korban. Presiden telah intruksikam seluruh tim bersama pemerintah setempat dan masyarakat harus bekerja maksimal dalam upaya menemukan kapal itu.

Kedua, Presiden juga meminta kepada Menteri Sosial dan jajarannya agar mengurus keluarga korban dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Kemensos yang dalam klaster penanganan kebencanaan bertugas di bidang logistik, maka dalam musibah ini memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti tenda, dapur umum, dan selimut.

Ketiga, agar jangan bicara manifest. Semua korban harus dibantu tanpa perlu menunggu manifest. Menurut Mensos rekomendasi Bupati setempat telah cukup sebagai dasar penyerahan bantuan dan santunan.

“Kita harus memberikan bantuan kepada mereka, dan kita sudah tahu bahwa kapal itu melebihi dari kapasitas yang ada. Itu artinya tidak mungkin ada manifes, karena itu kita bantu semuanya,” tegasnya.

Keempat, penataan dan pengelolaan Danau Toba dilakukan secara profesional. Untuk itu Kepada pemda setempat segera lakukan penataan pengelolaan Danau Toba secara profesional, semuanya terkoordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten.

Pesan terakhir atau kelima, disiplin menegakkan aturan di bidang transportasi. Perusahaan angkutan sungai dan danau yang tidak mengikuti aturan tidak diberi izin operasional.

“Kalau tidak taat terhadap aturan maka izinnya harus dicabut,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Menteri Idrus juga menyinggung peran pemerintah daerah agar lebih sensitif dalam memonitor kebutuhan warganya.

“Pesan Presiden kalau rakyat kesusahan, pemerintah harus hadir. Ketika menyangkut kepentingan rakyat, apapun harus dipertaruhkan,” terangnya.

Kini, lanjutnya, yang harus segera dipikirkan pemda adalah bagaimana nasib keluarga yang kehilangan kepala keluarga atau pencari nafkah dalam keluarga. Untuk itu pihaknya telah meminta Bupati Simalungun segera melakukan pendataan detil.

“Setelah data terkumpul diserahkan ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Nanti setelah proses verifikasi dan validasi diharapkan segera bisa memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra),” katanya. (mb/okezone)

Pos terkait