Menteri Susi Tawarkan 3.000 PNS KKP Pensiun Dini

Metrobatam, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tengah berupaya merampingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lewat skema pensiun dini sukarela dengan kompensasi atau golden handshake, pihaknya menargetkan pengurangan 3.000 PNS dalam 3 tahun.

“Rencana dalam 3 tahun akan kami berikan golden handshake untuk 3.000 PNS. Kami rencanakan memberi tawaran golden hand shake sebagai upaya revitasisasi sumber daya manusia di lingkungan KKP,” jelas Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Sejalan dengan konsep moratorium penerimaan CPNS dengan zero of growth, pihaknya masih tetap menerima formasi PNS baru untuk sekitar 500 orang per tahun.

“Yang masuk baru sebanyak 500 orang. Jadi ada yang keluar, tapi ada yang masuk menggantikan dengan kualitas lebih baik seiring dengan tuntutan globalisasi dan persaingan,” ujar Susi.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengungkapkan tidak ada program pengangkatan untuk tenaga penyuluh perikanan menjadi CPNS sebagai tuntutan di beberapa daerah.

“Sesuai dengan moratorium, kita tidak bisa mengangkat CPNS dari tenaga penyuluh perikanan. Saya kira penyuluh di beberapa daerah juga mereka ini petambak juga, jadi mereka ini pelaku UKM juga ketika tidak sedang bertugas,” kata pemilik maskapai Susi Air ini.

Sekretaris Jenderal KKP, Syarief Widjaja menjelaskan, pihaknya menawarkan pensiun dini sukarela dengan kompensasi berupa modal kerja dan pelatihan berwirausaha.

“Sebagian karyawan dialihkan profesi dari PNS ke wirausaha. Bekal uang pelatihan dan lainnya, siapa yang boleh ikut? Sifatnya sukarela, usianya di atas 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun berhak menerima paket sisa waktu sampai pensiun 58 tahun. Masih ada 8 tahun gaji, dia tarik di depan, tunjangan pensiun cukup buat modal kerja,” tutur Syarief.

KKP sendiri, sambungnya, menargetkan ada 800-1.000 PNS yang mendaftar golden handshake tersebut. Saat ini jumlah PNS di kementeriannya mencapai 11 ribu.

“Target 3.000 orang, setahunnya 800-1.000 orang per tahun. Jumlah karyawan sekarang kan 11.000, itu suatu jumlah yang besar, apalagi dengan fokus dan arahan menteri, jumlahnya nggak perlu sebanyak itu,” pungkas Syarief.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Prabowo Bertemu Puan, PKS Tak Cemas Ditinggal Gerindra

Metrobatam, Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku tak khawatir apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beralih dari koalisi setelah...

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...
BAGIKAN