Metrobatam, Jakarta – Pemerintah menunda pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir karena mempertimbangkan berbagai proses kajian yang masih harus dilakukan. Selain itu, Ba’asyir juga masih enggan menerima syarat setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan kajian yang masih didalami pemerintah, yaitu terkait syarat setia kepada NKRI dan Pancasila. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo melihat ini sebagai syarat yang sangat mendasar dan tidak bisa dinegosiasikan.

“Iya (ditunda), karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan. Presiden menekankan bahwa persyaratan harus dipenuhi,” ucap Moeldoko di kantornya, Selasa (22/1).

Kendati ditunda, Moeldoko belum bisa memberi estimasi sampai kapan penundaan ini berlangsung dan kapan sekiranya kajian itu bakal rampung, sehingga bisa diperoleh keputusan atas pembebasan Ba’asyir.

Di sisi lain, ia juga membantah ada komunikasi yang tidak sejalan antara para menteri di Kabinet Kerja dan Penasihat hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kompak ingin pembebasan Ba’asyir dikaji lagi lantaran terpidana enggan menaati syarat setia kepada NKRI dan Pancasila.

Sementara Yusril menilai Ba’asyir tak perlu memenuhi syarat ikrar setia pada Pancasila untuk memenuhi pembebasan bersyaratnya. Hal ini karena Ba’asyir dijatuhi hukuman pada 2011 atau sebelum aturan pembebasan bersyarat dilahirkan.

Aturan pembebasan bersyarat sendiri baru keluar setahun setelahnya, yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Itu pertimbangan Pak Yusril, tapi Presiden sebagai kepala negara pemerintahan dan negara memiliki prinsip tadi itu yang tidak bisa dikurangi. Sebenarnya Pak Yusril itu sebagai penasehat hukum presiden, tapi dalam konteks bernegara kan ada lembaga-lembaga yang menjadi tangan kanan presiden,” jelasnya.

Moeldoko juga menegaskan meski pembebasan Ba’asyir ditunda, namun fasilitas dan perlakuan kepada Ba’asyir tetap sama.

“Tidak berubah, itu standar. Bahkan kami akan lebihkan kalau bisa dilebihkan. Ini untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, tidak bisa dikurangi,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menekankan rencana pembebasan Ba’asyir tidak didasari pada kepentingan politik, khususnya untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi selaku calon presiden pertahana dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Tidak, tidak ada hubungannya,” ujarnya.

Selain itu, Moeldoko juga membantah pandangan bahwa penundaan pembebasan Ba’asyir dilakukan lantaran kubu petahana takut kehilangan suara dari kelompok-kelompok yang kecewa akan rencana pembebasan Ba’asyir.

“Tidak, tidak sama sekali. Tidak ada urusannya,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi memang bersikukuh ingin Ba’asyir bebas dengan syarat setia kepada NKRI dan Pancasila. Maka dari itu, Jokowi ingin agar para menterinya bisa mengkaji kembali rencana pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus terorisme itu.

“Syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak, saya tidak mungkin lakukan. Contoh, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila. Sangat prinsip sekali, sudah jelas sekali,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Jokowi, bila syarat itu tidak dijalankan oleh Ba’asyir, namun dirinya tetap memberikan keputusan pembebasan, justru dia yang akan melanggar ketentuan hukum.

“Kan ada ketentuan dan mekanisme hukumnya, masa saya disuruh nabrak? Apalagi ini sesuatu yang basic, setia kepada NKRI dan Pancasila,” katanya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kala Said Aqil Ungkit Ahmad Dhani Berlindung ke NU Saat Diancam FPI

Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani menuliskan jenis-jenis Nahdlatul Ulama (NU) dalam sebuah surat. Ketum PBNU Said Aqil Siradj menyebut Dhani tak...

Bareskrim Sita 30 Kg Sabu, Polda Sumut Amankan 55 Kg

Metrobatam, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap penyelundupan sabu seberat 30 kilogram dari Malaysia dengan modus pengiriman paket lampu downlight. Sementara, Polda Sumatera Utara menyita...

Jokowi soal Jalan 191.000 Km: Tak Percaya, Ukur Sendiri

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pembangunan jalan desa telah mencapai 191 ribu kilometer (km) terhitung hingga akhir tahun 2018. Pembangunan...

Pensiunan TNI AL Dibunuh saat Menagih Utang

Metrobatam, Tanjungpinang - Isak tangis mewarnai penyerahan jasad Arnold Tambunan (60), pensiunan TNI Angkatan Laut (AL) yang dibunuh saat menagih utang. Polres Tanjungpinang menyerahkan...

Fokus ke Ibu Ani, SBY Disebut Tak Tanggapi Debat Capres

Metrobatam, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bicara banyak mengenai debat...

Kawanan Gajah Masuki Pemukiman Warga Pekanbaru, Petugas Bunyikan Petasan

Metrobatam, Pekanbaru - Kawanan Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) kembali memasuki pemukiman di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau. Gajah-gajah tersebut memakan hasil pertanian milik warga. Kepala...

Terungkap! Sejarah Prabowo Kuasai Lahan 120 Ribu Hektare di Aceh

Metrobatam, Aceh - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, mengatakan PT Tusam Hutani Lestari diambil alih Prabowo Subianto pada saat Indonesia dalam...

PSSI Akan Gelar KLB, Ini 5 Kandidat Ketum yang Ramai Dibicarakan

Metrobatam, Jakarta - PSSI akan mengadakan Kongres Luar Biasa yang nantinya berujung pada pemilihan ketua umum yang baru. Lalu, siapa saja calon PSSI-1 yang...

Diduga Cinta Segitiga, Siti Aniaya Tetangga hingga Babak Belur

Metrobatam, Kotawaringin - Nahas dialami Nila Wati (43), warga Jalan Trans Kotawaringin Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng. Nila...

Kritik JK Soal MRT Jakarta: Kita Terlambat Bangun

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) terlambat. Mestinya, kata dia, moda transportasi itu dibangun pada dekade 1990-an. Hal...

4 Pembangkit PLN Pakai 100% Minyak Sawit Tahun Ini

Metrobatam, Jakarta - PT PLN (Persero) akan mengganti sumber energi untuk empat pembangkit listriknya dengan 100% minyak sawit (crude palm oil/CPO). Keempat pembangkit listrik...

10 Hoax Kesehatan yang Sering Beredar di Whatsapp dan Facebook

Metrobatam, Jakarta - Whatsapp dan Facebook sering jadi aplikasi yang digunakan orang-orang untuk bertukar informasi. Di dalamnya sering juga muncul hoax-hoax kesehatan. Bagaimana cara supaya...