NasDem Tolak Usulan Boikot Anggaran KPK-Polri

Metrobatam, Jakarta – Fraksi Partai NasDem menyatakan tidak ingin ikut campur atas usulan anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Misbakhun, yang meminta anggaran Polri dan KPK tahun 2018 tidak dibahas.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G. Plate mengatakan, fraksinya hanya fokus pada substansi tugas pansus angket yang telah dibentuk. Untuk itu, dia enggan mengomentari pandangan perorangan yang belum menjadi sikap dari pansus.

“Kami tidak akan ikut pada varian baru di pansus, apalagi jika itu masih pada pandangan perorangan dan belum menjadi bagian dari pembahasan materi angket,” ujar Jhonny saat dihubungi, Rabu (21/6).

Jhonny menjelaskan, partainya mendukung setiap pembiayaan atas belanja negara kementerian/lembaga yang diajukan pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, menurutnya tidak ada korelasi antara pansus angket KPK dengan postur APBN 2018 yang saat ini mulai dibahas antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah. Pansus disebut juga tidak bisa mengintervensi proses tersebut.

“Rekomendasi bisa saja, namun intervemsi tentu sulit dilakukan. Keputusan postur APBN menjadi sepenuhnya kewenangan Banggar DPR, bukan Pansus,” ujarnya.

Dengan demikian, Jhonny menilai pemboikotan anggaran Polri dan KPK, cenderung sulit dilakukan. Hal ini lantaran tugas yang dimiliki kedua lembaga penegak hukum itu sangat strategis di masyarakat.

Selain itu, usulan Misbakhun tentang pemboikotan anggaran KPK dan Polri 2018, mulai menuai penolakan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebelumnya menilai usulan Misbakhun akan membuat dua lembaga penegak hukum tersebut tidak bisa bekerja.

“Bagaimana kalau KPK dan Polri tidak bekerja? Bubar kita. Jangan dong, jangan begitu. Itu yang kami akan tolak,” kata Zulkifli di Gedung DPR, kemarin.

Zulkifli menegaskan tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan polemik ini selain menolak pemboikotan. “Ini yang harus dilawan. Saya minta PAN tidak setuju,” ujarnya.

Misbakhun sebelumnya mengatakan usulan itu muncul lantaran, sikap Kapolri yang tidak mau memanggil paksa Miryam menandakan insititusi itu tidak patuh terhadap perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Misbakhun menjelaskan, baik KPK maupun Polri akan mendapat konsekuensi tidak memiliki postur anggaran di 2018, jika tidak dilakukan pembahasan anggaran di Komisi III DPR. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE