Nurdin Basirun Panggil Perwakilan Pengusaha dan Masyarakat Batam Terkait UWTO

970
Ilustrasi

Metrobatam.com, Batam – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun akan memanggil perwakilan pengusaha dan masyarakat Kota Batam yang menolak penerapan biaya sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO).

“Kami akan panggil pengusaha dan masyarakat. Karena ini bukan hanya persoalan pengusaha dan masyarakat, tapi persoalan bersama,” kata Gubernur Nurdin Basirun seusai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepri di Batam, Selasa.

Penolakan terhadap UWTO bermula dari kebijakan pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang menaikkan tarif UWTO.

Masyarakat dan pengusaha kemudian tidak hanya menolak kenaikan, melainkan menolak seutuhnya kebijakan UWTO yang sudah berlangsung puluhan tahun di pulau utama, dan pulau penyangga yang masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

Gubernur memastikan Pemprov Kepri dan Pemkot Batam hadir di tengah masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.

Selain memanggil perwakilan masyarakat dan pengusaha, Pemprov juga akan menyampaikan penolakan masyarakat itu ke pemerintah pusat.

“Surat akan dilayangkan untuk menjelaskan keadaan kondisi yang terjadi. Juga meminta pengarahan dari pemerintah pusat langkah apa yang harus dilakukan di provinsi dan Kota Batam,” kata Gubernur Nurdin.

Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan siap mendukung semua kebijakan pemerintah dalam membantu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat.

“Seluruh FKPD, TNI dan Polri mendukung kebijakan Gubernur untuk membantu penyelesaian warga, kami bersama ingin menjembatani persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” kata dia.

Ia menegaskan FKPD tidak dalam posisi menolak atau menerima kebijakan terbaru, melainkan melihat persoalan yang terjadi.

Rapat FKPD yang digelar Selasa sengaja membahas masalah pengamanan setelah masyarakat menyatakan menolak UWTO dan memasang ratusan spanduk penolakan di penjuru kota.

Kapolda mengatakan Gubernur menerima semua masukan dari Kabinda, Ketua DPRD dan Polri untuk mengambil langkah tegas, agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Sementara itu, ratusan orang berunjuk rasa menolak kenaikan UWTO yang sudah berlaku di Batam, mulai 18 Oktober sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tanggal 30 September 2016.

Aksi tersebut sempat memanas setelah massa ingin masuk dan menemui Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dengan cara mendorong pagar kantor.

Petugas dari Kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak pagi langsung membentuk barikade untuk menghalang-halangi massa masuk ke halaman BP Batam.

Massa bertahan di depan Kantor BP Batam. Di antara massa nampak juga sejumlah anak punk turut berunjuk rasa. Beberapa  di antara mereka menjahit mulut mereka dengan benang.

Mb/Antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
BAGIKAN