Nurdin Minta Pemerintah Jokowi Bangun Sekolah Pelayaran Bertaraf Internasional di Kepri

Metrobatam.com, Batam – Melalui Ketua Komisi V DPR RI dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta agar Presiden Joko Widodo merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri. Alasan Nurdin, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf Internasional sangat mendesak seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

“Terus terang saya sampaikan, saya minta dukungan politis dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun sekolah pelayaran di Kepri. Kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Karena kami tidak punya daratan untuk diolah. Kami hanya punya laut. Jadi saya minta tolong sekali agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan,” pinta Nurdin Basirun dihadapan Ketua Komisi V DPR RI dan anggota Panitia Kerja (Panja) serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dalam acara Kunjungan Kerja Panja Konektivitas Transportasi Laut, Jumat (2/9) di Gedung Graha Kepri, Batam.

Kunjungan Komisi V atau Panja Konektivitas Transportasi Laut ke Kepulauan Riau dalam rangka meminta tanggapan, klarisifikasi, dan saran terhadap rencana pemerintah pusat membangun Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Kepri. Pertemuan tersebut juga dihadiri seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan transportasi laut.

Nurdin berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti. “Kami butuh bantuan pemerintah pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuban. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung untuk mengajar,” tegas Nurdin.

Selain permintaan sekolah pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri, juga diungkapkan Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Kepri. Diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal. Padahal pemerintah Kepri dan BP Kawasan (dulu Otorita Batam) sudah sejak 5 tahun lalu mengusahakan berbagai hal untuk pelabuhan itu.

“Posisi strategis, lahan ok, listrik Ok , semua fasilitas sudah bagus. Tetapi realisasinya tidak ada juga sampai saat ini. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah beberapa kali dikunjungi, disepakati, tapi ujung-ujungnya gagal. Kami mohon kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pelabuhan ini. Kalau pelabuhan ini selesai tentu membawa perubahan besar kepada transportasi laut,” jelas Irwansyah.

Tidak itu saja, Irwansyah juga menyampaikan persoalan parkir kapal atau labuh jangkar, yakni 0 – 12 mile. Selama ini pendapatan dari sektor tersebut diambil pemerintah pusat seluruhnya. Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Kepri. Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.

“Kami mohon sama Komisi V membantu Kepri menyelesaikan ini. Padahal menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, jelas disebutkan kalau itu hak daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan menggunakan UU Kelautan, jadi tidak pernah bertemu kesepakatan. Kondisi defisit keuangan sepeti sekarang membuat Kepri sulit untuk membangun. Tambah lagi Natuna . Sebagai penghasil migas, saat ini Kepri hanya dapat dana bagi hasil Rp.11 M, dari sebelumnya Rp.800 M,” ungkapnya.

Irwasnyah menambahkan jika pemerintah pusat menyerahkan pengelolaannya ke Kepri, ia optomis defisit anggaran yang terjadi bisa dibantu lewat sektor labuh jangkar.

Menanggapi beberapa permintaan Pemerintah Provinsi Kepri, Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat dan sekaligus menjadi mediator.

“Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari instansi terkait,” janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjend Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Tonny Budiono. ” Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke bapak Menteri. Semoga segera ada kebijakan,” katanya.

Mb/kepriprov

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Pesan Wagub Kepri Saat Safari Ramadan Di Masjid Al Takwa

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto menggelar safari ramadan sekaligus buka puasa bersama dan pembagian santunan kepada anak yatim di...

Musim Mudik Lebaran 2018, Pemudik dari Batam Diprediksi Naik 5 Persen

Metrobatam.com, Batam - Jumlah penumpang pada musim mudik lebaran 2018 diprediksi naik 5 persen ke angka 277.901 orang. Prediksi ini dibuat berdasarkan rata-rata persentase...

THM di Batam yang Langgar Aturan Dapat SP1

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam mengeluarkan aturan yang sama selama beberapa tahun terakhir terkait jam operasional usaha rekreasi dan jasa hiburan serta spa...

Pj Wako Tanjungpinang Safari Ramadhan di Masjid Al Munawwarah

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ramadhan tahun ini dimanfaatkan Penjabat Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM, untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan....

Harkitnas 2018, Pj Wako Tanjunginang : Terus Jaga Persatuan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Penjabat Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM bertindak sebagai pembina upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Walikota Tanjungpinang,...

Diduga Swalayan Pinang Lestari Jual Mentega Planta yang Larang Diedar oleh BPOM

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Diduga Swalayan Pinang Lestari Tanjungpinang Jual Mentega Plantayang dilarang diedarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kasi pengawasan dan penindakan BPOM...

Bupati Bintan Himbau Pengusaha Hiburan Hormati Bulan Suci Ramadhan

Metrobatam.com, Bintan - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bintan, mengeluarkan Surat Edaran No. 460/Kesra/2018 tentang Himbauan Penertiban Dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan 1439 H kepada...

Di Kepri, BPJS-TK Baru Cover 38 Persen Total Pekerja

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Hingga saat ini masih banyak pekerja formal atau pun informal yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dulu...

NU: Anies Urus Pemerintahan DKI Saja, Tarawih Bisa Jalan Sendiri

Metrobatam, Jakarta - Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar salat tarawih berjemaah di Monas batal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memindahkan lokasi tarawih ke Masjid...

Viral Sobekan Alquran di Jaksel, PBNU: Itu Adu Domba, Jangan Emosi

Metrobatam, Jakarta - Video potongan kertas yang disebut lembaran Alquran tersobek-sobek dan berserakan di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Wasekjen PBNU...

Jokowi Tegaskan Perpres TKA untuk Perketat Perizinan Pekerja Asing di Indonesia

Metrobatam, Padang - Selepas memberikan sambutan penyerahan sertifikat hak atas tanah wakaf di Padang, Sumatra Barat, warga undangan yang sebagian besar terdiri atas pengurus...

PKS Bantah Tuduhan Dukung Terorisme: Bunuh Semut Saja Tak Boleh

Metrobatam, Jakarta - Faizal Assegaf melaporkan sejumlah elite PKS karena dituduh mendukung radikalisme dan terorisme di Indonesia. PKS pun menepis tudingan tersebut. "Ya nggak, atuh...
BAGIKAN