Ombudsman Catat Pengetatan Remisi Napi Narkoba Buka Peluang Suap dan Pungli

204

Metrobatam, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat pengetatan remisi terpidana narkoba membuka celah mafia hukum baru. Alhasil, ORI merekomendasikan remisi terpidana narkoba dikembalikan kepada sistem lama.

Berdasarkan PP Nomor 99/2012, pengetatan remisi terpidana narkoba harus mendapatkan surat justice collaborator (JC) dari penyidik. Tapi alur ini membuat masalah baru.

“Proses pengajuan JC yang disyaratkan dalam PP Nomor 99/2010 berpotensi terjadi berbagai pelanggaran seperti permintaan uang, suap dan lain-lain,” kata anggota ORI, Ninik Rahayu.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Saldi Isra, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“JC yang diberikan oleh instansi tertentu, seperti kepolisian, tidak pernah dilakukan pemantauan untuk membongkar kejahatan dalam perkara tersebut karena JC dimaksudkan diberikan kepada narapidana yang diminta untuk membongkar kasusnya yang melibatkan orang lain, namun hal tersebut belum dilakukan,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

Selain itu, efektifitas JC juga dinilai belum maksimal. ‘Kicauan’ para pelaku itu tidak terukur apakah benar digunakan untuk membongkar kejahatan sejenis atau tidak. ORI juga menyatakan JC tidak bisa dijadikan sebagai alasan dikabulkannya pembebasan bersyarat tetapi hanya untuk mendapatkan remisi.

Ke depan, sosialisasi JC harus lebih dimaksimalkan ke para narapidana hingga keluarga.

“Sosialisasi syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan di dalam LP masih minim, hanya mengandalkan papan pengumuman dan ada beberapa warga binaan tidak mengetahui tentang JC sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi,” ucap Ninik.

Dalam FGD itu disepakati untuk mengubah PP 99/2012 kecuali untuk koruptor. Tapi untuk remisi terpidana narkoba dan teroris, forum sepakat sistem pemberian remisi dikembalikan seperti semula dengan berbagai catatan.

“Harus ada transparansi poin-poin seseorang mengapa mendapatkan remisi,” pungkas Ninik.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Setnov Dibui, Airlangga Hartato Digadang-Gadang Jadi Ketum Golkar

Metrobatam, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membenarkan bahwa dirinya salah satu orang yang digadang-gadang akan menggantikan Setya Novanto usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Tikam Warga, Orang Gila Ditembak Polisi

Metrobatam, Pekanbaru - Warga Sungai Beringin Parit 15 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau, diresahkan dengan adanya orang gila yang berkeliaran. Orang...

Ketua MPR: Akan Baik Kalau Novanto Mundur dari Ketua DPR

Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut bicara soal kursi Ketua DPR yang masih diduduki tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Zulkifli...

Edan! Oknum PNS Masukkan Terong dan Timun ke Kemaluan Istri 3 Kali Seminggu

Metrobatam, Deli Serdang - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara berinisial RR harus menghadapi proses hukum lantaran dilaporkan istrinya...

Senyum Nazaruddin Merekah Saat Disinggung soal Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersenyum lebar ketika disinggung soal penahanan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek...

Ribuan Kosmetik Ilegal Diamankan di Pekanbaru

Metrobatam, Pekanbaru - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menyita 1.923 kosmetik ilegal yang beredar di sejumlah sarana penjualan. Nilai kosmetik yang...

Kapolri Jamin Keamanan Demi Stabilitas Ekonomi Selama Tahun Politik

Metrobatam, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian, menjamin stabilitas keamanan dan perekonomian Indonesia selama tahun politik 2018 nanti bisa...

Bertengkar dengan Kekasih, Polisi Prancis Tembak Mati 3 Orang

Paris - Seorang polisi Prancis menembak mati tiga orang sebelum bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tindakan sadisnya itu dipicu oleh pertengkarannya dengan sang...

Setnov Minta Perlindungan, Jokowi Tegaskan Semua Ada Aturan

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Ketua DPR Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan menyikapi permintaan perlindungan...

Istri Penuhi Panggilan KPK, Novanto Tandatangani BAP

Metrobatam, Jakarta - Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/11). Mengenakan kemeja batik warna kuning...

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Batam, Minta Maskapai Tekan Harga Tiket di Akhir Tahun

Metrobatam.com, Batam - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan mengundang perusahaan maskapai penerbangan jelang akhir tahun ini. Ketua Harian TPID Batam, Jefridin...

Kominfo Batam Siapkan Aplikasi untuk Dukung Mal Pelayanan Publik

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kominfo Kota Batam siapkan aplikasi perizinan dan non perizinan untuk mendukung Mal Pelayanan Publik. Kepala Dinas Kominfo, Salim mengatakan ada...
BAGIKAN