Ombudsman Catat Pengetatan Remisi Napi Narkoba Buka Peluang Suap dan Pungli

Metrobatam, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat pengetatan remisi terpidana narkoba membuka celah mafia hukum baru. Alhasil, ORI merekomendasikan remisi terpidana narkoba dikembalikan kepada sistem lama.

Berdasarkan PP Nomor 99/2012, pengetatan remisi terpidana narkoba harus mendapatkan surat justice collaborator (JC) dari penyidik. Tapi alur ini membuat masalah baru.

“Proses pengajuan JC yang disyaratkan dalam PP Nomor 99/2010 berpotensi terjadi berbagai pelanggaran seperti permintaan uang, suap dan lain-lain,” kata anggota ORI, Ninik Rahayu.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Saldi Isra, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“JC yang diberikan oleh instansi tertentu, seperti kepolisian, tidak pernah dilakukan pemantauan untuk membongkar kejahatan dalam perkara tersebut karena JC dimaksudkan diberikan kepada narapidana yang diminta untuk membongkar kasusnya yang melibatkan orang lain, namun hal tersebut belum dilakukan,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

Selain itu, efektifitas JC juga dinilai belum maksimal. ‘Kicauan’ para pelaku itu tidak terukur apakah benar digunakan untuk membongkar kejahatan sejenis atau tidak. ORI juga menyatakan JC tidak bisa dijadikan sebagai alasan dikabulkannya pembebasan bersyarat tetapi hanya untuk mendapatkan remisi.

Ke depan, sosialisasi JC harus lebih dimaksimalkan ke para narapidana hingga keluarga.

“Sosialisasi syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan di dalam LP masih minim, hanya mengandalkan papan pengumuman dan ada beberapa warga binaan tidak mengetahui tentang JC sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi,” ucap Ninik.

Dalam FGD itu disepakati untuk mengubah PP 99/2012 kecuali untuk koruptor. Tapi untuk remisi terpidana narkoba dan teroris, forum sepakat sistem pemberian remisi dikembalikan seperti semula dengan berbagai catatan.

“Harus ada transparansi poin-poin seseorang mengapa mendapatkan remisi,” pungkas Ninik.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ketua DPRD Samarinda Pakai Uang Hasil Penipuan untuk Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif ditahan oleh Bareskrim atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi menyebut pelapor kasus ini mengaku dirugikan...

Mabes Polri: Jelang Pilpres, Setiap Hari Ada Ribuan Hoaks

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto meyakini hoaks atau berita bohong jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan semakin...

Lemhannas: PKI Jadi Isu Musiman untuk Kepentingan Politik

Metrobatam, Jakarta - Isu keberadaan dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu isu yang kerap muncul di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki...

Kampanye Negatif Boleh Asal Berdasarkan Data dan Fakta

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, ikut merespons pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif. Karding menyebut...

Pemprov Jabar Izinkan Runway Kertajati Ditambah Jadi 3.000 Meter

Metrobatam, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan pemanfaatan aset untuk pembangunan apron, taxi way dan perpanjangan runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau...

Timses Sindir Balik Ferry Mursyidan Baldan yang Kritisi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto membalas kritikan Ferry Mursyidan Baldan terkait program pembagian sertifikat tanah Presiden...

2.320 Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan dapat Sertifikat Keahlian

Metrobatam.com, Batam - Sebanyak 2.320 peserta pelatihan ketenagakerjaan mendapat sertifikat keahlian melalui program Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja dan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari...

Dandim 0315/Bintan : TMMD Ajang Membina Silaturahmi antar TNI dan Warga

Metrobatam.com, Bintan -  Komandan Kodim 0315/Bintan, Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa berharap agar kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 dapat...

Selamatkan Rupiah, Crazy Rich Tahir Tukar Dolar Lebih Dari Rp1,5 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dato Sri Tahir salah seorang orang terkaya, atau belakangan dikenal dengan sebutan The Crazy Rich, berencana menukarkan dolar yang dimilikinya ke...

Kubu Prabowo Janjikan Tim Khusus Tuntaskan Kasus HAM Mandek

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak memastikan kasus-kasus...

PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden...

PT Aceh Hukum Pembakar Hutan Kallista Rp 366 Miliar

Metrobatam, Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Aceh menganulir vonis PN Meulaboh. Alhasil, Kallista Alam tetap dihukum Rp 366 miliar atas kebakaran hutan di Rawa...
SHARE