Ombudsman Catat Pengetatan Remisi Napi Narkoba Buka Peluang Suap dan Pungli

208

Metrobatam, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat pengetatan remisi terpidana narkoba membuka celah mafia hukum baru. Alhasil, ORI merekomendasikan remisi terpidana narkoba dikembalikan kepada sistem lama.

Berdasarkan PP Nomor 99/2012, pengetatan remisi terpidana narkoba harus mendapatkan surat justice collaborator (JC) dari penyidik. Tapi alur ini membuat masalah baru.

“Proses pengajuan JC yang disyaratkan dalam PP Nomor 99/2010 berpotensi terjadi berbagai pelanggaran seperti permintaan uang, suap dan lain-lain,” kata anggota ORI, Ninik Rahayu.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) road map penegakan hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti Prof Saldi Isra, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“JC yang diberikan oleh instansi tertentu, seperti kepolisian, tidak pernah dilakukan pemantauan untuk membongkar kejahatan dalam perkara tersebut karena JC dimaksudkan diberikan kepada narapidana yang diminta untuk membongkar kasusnya yang melibatkan orang lain, namun hal tersebut belum dilakukan,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

Selain itu, efektifitas JC juga dinilai belum maksimal. ‘Kicauan’ para pelaku itu tidak terukur apakah benar digunakan untuk membongkar kejahatan sejenis atau tidak. ORI juga menyatakan JC tidak bisa dijadikan sebagai alasan dikabulkannya pembebasan bersyarat tetapi hanya untuk mendapatkan remisi.

Ke depan, sosialisasi JC harus lebih dimaksimalkan ke para narapidana hingga keluarga.

“Sosialisasi syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan di dalam LP masih minim, hanya mengandalkan papan pengumuman dan ada beberapa warga binaan tidak mengetahui tentang JC sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi,” ucap Ninik.

Dalam FGD itu disepakati untuk mengubah PP 99/2012 kecuali untuk koruptor. Tapi untuk remisi terpidana narkoba dan teroris, forum sepakat sistem pemberian remisi dikembalikan seperti semula dengan berbagai catatan.

“Harus ada transparansi poin-poin seseorang mengapa mendapatkan remisi,” pungkas Ninik.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...
BAGIKAN