Ombudsman Dukung Percepatan Pengesahan RUU Terorisme

Metrobatam, Jakarta – Ombudsman RI menyambut langkah DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme (RUU Terorisme) pada akhir bulan Mei ini.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meilala mengatakan pengesahan RUU Terorisme memberikan ruang dan wewenang baru kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan data intel untuk menangkap terorisme.

“Semangat dari revisi ini adalah memberikan ruang baru, kewenangan baru kepada penegak hukum, saya enggak bilang polisi, ya, dalam menggunakan data-data intel,” kata Adrianus di Gedung KPK, Selasa (15/5).

Adrianus mengatakan setelah RUU Terorisme disahkan, aparat penegak hukum dapat memidanakan terduga teroris sebelum yang bersangkutan melakukan aksinya. Selama ini Adrianus menilai langkah aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus terorisme.

“Kalau misalnya satu pihak itu (pelaku teror) bisa ditangkap sebelum berbuat itu, kan, baik sekali,” kata dia.

Presiden Joko Widodo pada Senin (14/5) telah mendesak DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme yang sudah molor selama dua tahun. Jokowi mengancam bakal menerbitkan Perppu jika RUU Terorisme tak dapat diselesaikan pada masa sidang legislatif di bulan Mei.

Lamanya pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme dipicu perdebatan alot soal poin pelibatan TNI dan definisi terorisme.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Jokowi mendapat informasi yang salah mengenai penyebab mandeknya pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fadli menyebut penyebab keterlambatan adalah pemerintah bukan DPR. Menurut dia, seorang Presiden seharusnya tidak memberikan keterangan yang salah sebab akan menimbulkan masalah.

“Jadi aparaturnya sendiri harus dikoordinasi dengan baik, supaya tidak salah memberikan keterangan. Presiden juga tidak boleh memberikan keterangan dari informasi yang salah,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya justru Kementerian Hukum dan HAM yang meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Terorisme. Oleh karena itu, Fadli menyebut Presiden tidak boleh menyebarkan informasi hoaks.

“Jadi yang selalu menunda itu adalah pemerintah, bukan DPR. Jadi sekali lagi jangan menyebarkan hoaks. Termasuk presiden jangan menyebarkan hoaks,” kata Fadli.

Fadli mengklaim seharusnya RUU Terorisme bisa disahkan pada masa persidangan sebelumnya. Namun Kemenkumhan meminta untuk menunda, sehingga masuk ke masa reses.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya telah membantah tudingan bahwa pemerintah menjadi penyebab tertundanya pengesahan RUU Terorisme.

“Oh, enggak. Kalau pemerintah dalam rapat lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Masih Lakukan Perburuan Guru Dita, Bomber Gereja Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Polisi menegaskan masih melakukan perburuan terhadap sejumlah teroris, baik di Jawa Timur maupun daerah lain di Indonesia. Salah satunya Khalid Abu...

7 Harimau Ngamuk Serang Warga, Tim Pemburu Diterjunkan

Metrobatam, Jambi - Tim pemburu diterjunkan untuk mencari harimau yang menyerang warga Jambi. Warga setempat menyebut ada 7 harimau yang berkeliaran di perkampungan. Tim itu...

ABG Pengancam Jokowi Diproses Hukum, Ditahan di Tempat Khusus

Metrobatam, Jakarta - RJ (16) tetap diproses hukum atas video viral pengancaman terhadap Presiden Joko Widodo. RJ ditahan di tempat khusus. "Yang bersangkutan tetap diproses...

Eks Anggota JI Heran Aman Abdurrahman Ajukan Pleidoi

Metrobatam, Jakarta - Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) Nassir Abbas mencibir habis pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurrahman. Penyebabnya adalah dia menganggap Aman...

Ada 380 Ribu Ormas, Tjahjo Minta Pemda Bantu Pengawasan

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada pemerintah daerah agar mengawasi gerak-gerik organisasi kemasyarakatan (ormas) secara intensif. Menurutnya, bisa saja ormas-ormas...

Mengintip Besaran THR PNS, Paling Tinggi Rp 25 Juta!

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil...

Pensiun Hakim Agung, Artidjo Alkostar Pilih Pelihara Kambing

Metrobatam, Jakarta - Usai pensiun sebagai hakim agung, Artidjo Alkostar memilih pulang kampung untuk memelihara kambing. Ia baru saja memasuki masa pensiun setelah 18...

Tok! DPR Sahkan UU Antiterorisme

Metrobatam, Jakarta - Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii melaporkan hasil pembahasan RUU. Laporan itu disampaikan di rapat paripurna DPR pagi ini sebelum RUU...

Kasus Korupsi Impor Daging Sapi LHI, ‘Dosa’ Samad di Mata Fahri

Metrobatam, Jakarta - Di tengah niatnya maju pilpres 2019, Abraham Samad datang ke markas PKS. Kedatangan Samad tersebut mendapat respons negatif dari Wakil Ketua...

Tjahjo Sarankan Pemda Sahkan APBD Sendiri Jika DPRD Menolak

Metrobatam, Jakarta - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kerap mandek ketika tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri...

Sakit di Penjara, Dosen USU Tersangka Hoaks Dibawa ke RS

Metrobatam, Jakarta - Kondisi kesehatan dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Himma Dewiyana Lubis (46), yang ditangkap polisi setelah menulis status tentang bom Surabaya semakin...

Ngabalin: Istana Tak Perintahkan UGM Tolak Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada pihak luar yang menekan rektor UGM supaya menolak dirinya berceramah di Masjid UGM. Kini...
BAGIKAN