Ombudsman Dukung Percepatan Pengesahan RUU Terorisme

Metrobatam, Jakarta – Ombudsman RI menyambut langkah DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme (RUU Terorisme) pada akhir bulan Mei ini.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meilala mengatakan pengesahan RUU Terorisme memberikan ruang dan wewenang baru kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan data intel untuk menangkap terorisme.

“Semangat dari revisi ini adalah memberikan ruang baru, kewenangan baru kepada penegak hukum, saya enggak bilang polisi, ya, dalam menggunakan data-data intel,” kata Adrianus di Gedung KPK, Selasa (15/5).

Adrianus mengatakan setelah RUU Terorisme disahkan, aparat penegak hukum dapat memidanakan terduga teroris sebelum yang bersangkutan melakukan aksinya. Selama ini Adrianus menilai langkah aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus terorisme.

“Kalau misalnya satu pihak itu (pelaku teror) bisa ditangkap sebelum berbuat itu, kan, baik sekali,” kata dia.

Presiden Joko Widodo pada Senin (14/5) telah mendesak DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme yang sudah molor selama dua tahun. Jokowi mengancam bakal menerbitkan Perppu jika RUU Terorisme tak dapat diselesaikan pada masa sidang legislatif di bulan Mei.

Lamanya pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme dipicu perdebatan alot soal poin pelibatan TNI dan definisi terorisme.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Jokowi mendapat informasi yang salah mengenai penyebab mandeknya pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fadli menyebut penyebab keterlambatan adalah pemerintah bukan DPR. Menurut dia, seorang Presiden seharusnya tidak memberikan keterangan yang salah sebab akan menimbulkan masalah.

“Jadi aparaturnya sendiri harus dikoordinasi dengan baik, supaya tidak salah memberikan keterangan. Presiden juga tidak boleh memberikan keterangan dari informasi yang salah,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya justru Kementerian Hukum dan HAM yang meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Terorisme. Oleh karena itu, Fadli menyebut Presiden tidak boleh menyebarkan informasi hoaks.

“Jadi yang selalu menunda itu adalah pemerintah, bukan DPR. Jadi sekali lagi jangan menyebarkan hoaks. Termasuk presiden jangan menyebarkan hoaks,” kata Fadli.

Fadli mengklaim seharusnya RUU Terorisme bisa disahkan pada masa persidangan sebelumnya. Namun Kemenkumhan meminta untuk menunda, sehingga masuk ke masa reses.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya telah membantah tudingan bahwa pemerintah menjadi penyebab tertundanya pengesahan RUU Terorisme.

“Oh, enggak. Kalau pemerintah dalam rapat lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE