Ombudsman Ungkap 11 Kantor Polisi di Jakarta Sarat Pungli

1367

Metrobatam, Jakarta – Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapati temuan pungutan liar (pungli), dalam pelayanan Surat Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) di 11 kantor polisi di Jakarta. Praktik itu ditemukan di Polres, Polsek, dan Polsubsektor.

Kesebelas kantor polisi yang diketahui terjadi pungli adalah Polsek Menteng, Polsubesktor Manggarai, Polsek Setiabudi, Polsek Tebet, Polsek Mampang Prapatan, Polsek Palmerah, Polsek Baru, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Penjaringan, dan Polsek Duren Sawit.

Hal itu ditemukan Ombudsman RI saat melakukan kajian mengenai pelayanan publik dalam pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyebut praktik pungli terjadi ketika warga menanyakan biaya pengurusan selepas membuat SKTLK. Polisi yang berjaga tidak menegaskan layanan itu gratis, tetapi justru malah menjawab, “terserah, seikhlasnya”.

“Banyak anggota yang melakukan kegiatan yang tidak klir, tidak minta uang tapi tidak tegas kalau tidak minta uang,” kata Adrianus di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (13/4).

Ketidakjelasan itu, menurut Adrianus, membuat masyarakat terpancing memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih. Setelah uang itu diterima, polisi dinilai melakukan pungli secara tidak langsung.

Selain itu, Adrianus menyebut kendala lain adalah belum diterapkannya standar layanan publik di setiap SPKT di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagian besar SPKT yang menjadi objek kajian tidak mengimplementasikan pedoman standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Selain itu Adrianus mengatakan tidak terdapat standar pelayanan punlik yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat juga berdampak dalam proses pelayanan di SPKT.

“Terdapat kelengkapan layanan yang rendah ternyata belum banyak implementasi pedoman standar pelayanan publik yang belum dipenuhi, misalnya mengenai biaya penyelesaian proses dan sebagainya itu belum dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarul Zaman mengatakan berterima kasih kepada Ombudsman atas laporan itu.

Hasil investigasi tersebut, kata Komarul, akan menjadi bahan rujukan buat berbenah dalam pelayanan publik ke depannya. Pihaknya juga akan melakukan peninjauan ke wilayah yang disebutkan oleh Ombudsman RI.

“Ini jadi bahan untuk kami segera berbenah untuk memberi palyanan terbaik pada masyarakat secara maksimal. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jajaran kami akan memberikan layanan yang terbaik,” kata dia.

Ia menegaskan pihaknya akan menindak petugas dan masyarakat yang menerima dan uang. Pihaknya juga akan terus memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.

“Pelayanan SPKT tidak dipungut biaya sebenarnya. Kalau memberi itu terkena pasal dan yang menerima terkena pasal. Apa sanksi untuk polisi tentunya ada mekanisme di kami, ada pelanggaran disiplin bahkan bisa kena kode etik,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...

Helikopter Jatuh di Morowali, 1 Orang Tewas

Metrobatam, Jakarta - Sebuah helikopter jatuh di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Satu orang tewas dalam insiden itu, tetapi...

Mensesneg: Perpres Tak Mudahkan TKA Masuk ke RI

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai polemik lantaran dianggap membuka peluang tenaga kerja asing...
BAGIKAN