Organda Meminta MA Menghormati dan Mentaati Putusan MK Soal Taksi Online

6860
Metrobatam.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online, seperti pengaturan tarif dan badan hukum. Belakangan terungkap bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebaliknya.
Putusan MK yang terkait yaitu perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 dengan pemohon 3 sopir Grab. Ketiganya meminta Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ dibatalkan. Pasal itu berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas permohonan itu, MK menolak menghapus pasal tersebut pada Februari 2017. Alasan MK yaitu:
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami inkonstitusionalnya norma oleh para Pemohon UU bukanlah yang disebabkan dimohonkan oleh pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.
MA ternyata mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
Merasa ada ketidakadilan, maka Organda menggugat ke MK. Organda meminta MA menghormati dan mentaati putusan MK.
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung,” kata kuasa hukum Organda, Andi Asrun dalam keterangannya, Minggu, sebagaimana tertuang dalam berkas gugatan.
Gugatan itu baru didaftarkan ke MK dengan Nomor 79/PUU-XV/2017.
Sementara itu, MK kembali menegaskan jika taksi online wajib berbadan hukum.
“Dengan rumusan pasal a quo yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan online,” kata Ketua MK Arief Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat.
Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ yang berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut MK, pasal di atas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
“Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan online yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon (sopir taksi online-red) atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” cetus 9 hakim konstitusi dengan suara bulat.
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum. Apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas.
“Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan,” pungkas MK.
Namun belakangan, MA mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
“Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” kata hakim agung Supandi, hakim agung Is Sudaryono, dan hakim agung Hary Djatmiko.
Antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kesal Kena Tilang, Pegawai Dinas PU Ini Matikan Aliran Air ke Asrama Polisi

KAYONG UTARA, – Kesal karena ditiling polisi, seorang pegawai kontrak di UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, sengaja merusak sistem...

Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berbahaya di Dunia Bagi Perempuan

London - Jakarta berada di peringkat sembilan dalam daftar kota besar atau megacity yang paling berbahaya di dunia untuk perempuan, berdasarkan survei Yayasan Thomson...

Cerita Mengerikan Perempuan yang Lolos dari Kelompok ISIS

Baghdad - Komunitas Syiah Turkmenistan di Irak menjadi sasaran penganiayaan brutal oleh kelompok yang menamakan diri negara Islam (ISIS). Seorang perempuan, yang meminta untuk tidak...

PR PLN: Terangi 104 Desa di Kepri yang Belum Teraliri Listrik

Metrobatam, Batam - Ternyata masih cukup banyak desa terpencil Kepulauan Riau (Kepri) yang masih belum teraliri listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat saat ini...

Innalillahi! Diduga Ditusuk, Ketua DPRD Kolaka Utara Meninggal Dunia

Metrobatam, Kendari - Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakkir Sarira meninggal dunia akibat luka tusuk, Rabu. Kasubbid Pidana Polda...

Ketua DPRD: Tak Ada Aturan Wajibkan Paripurna Istimewa untuk Anies

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta agar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi segera membuat Paripurna Istimewa untuk...

Wiranto: Usulan Pembentukan Densus Tipikor Bukan soal Politik

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) sama sekali tidak...

Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun...

Sri Mulyani Angkat Isu Perpindahan Dana WNI Rp 18,9 T di Forum Dunia

Washington - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat membicarakan persoalan uang 81 Warga Negara Indonesia (WNI) senilai Rp 18,99 triliun yang ditransfer dari Guernsey...

KPU Tutup Pendaftaran, Dokumen 13 Partai Belum Lengkap

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan 13 Partai Politik (Parpol) berstatus belum memenuhi kelengkapan dokumen peserta pemilu 2019 hingga...

Radikalisme Agama Ancam Keberagaman Indonesia

Metrobatam, Pangkal Pinang - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mewaspadai penyebaran paham radikal atas...

Sajikan Gadis Belia, Prostitusi di Lhokseumawe Dikelola 2 Wanita

Metrobatam, Lhokseumawe - Kakak beradik di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh ditangkap anggota Satreskrim Polres Lhokseumawe. Keduanya diduga merupakan mucikari yang telah menjual...
BAGIKAN