Organda Meminta MA Menghormati dan Mentaati Putusan MK Soal Taksi Online

6863
Metrobatam.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online, seperti pengaturan tarif dan badan hukum. Belakangan terungkap bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebaliknya.
Putusan MK yang terkait yaitu perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 dengan pemohon 3 sopir Grab. Ketiganya meminta Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ dibatalkan. Pasal itu berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas permohonan itu, MK menolak menghapus pasal tersebut pada Februari 2017. Alasan MK yaitu:
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami inkonstitusionalnya norma oleh para Pemohon UU bukanlah yang disebabkan dimohonkan oleh pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.
MA ternyata mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
Merasa ada ketidakadilan, maka Organda menggugat ke MK. Organda meminta MA menghormati dan mentaati putusan MK.
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung,” kata kuasa hukum Organda, Andi Asrun dalam keterangannya, Minggu, sebagaimana tertuang dalam berkas gugatan.
Gugatan itu baru didaftarkan ke MK dengan Nomor 79/PUU-XV/2017.
Sementara itu, MK kembali menegaskan jika taksi online wajib berbadan hukum.
“Dengan rumusan pasal a quo yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan online,” kata Ketua MK Arief Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat.
Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ yang berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut MK, pasal di atas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
“Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan online yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon (sopir taksi online-red) atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” cetus 9 hakim konstitusi dengan suara bulat.
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum. Apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas.
“Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan,” pungkas MK.
Namun belakangan, MA mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
“Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” kata hakim agung Supandi, hakim agung Is Sudaryono, dan hakim agung Hary Djatmiko.
Antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

BMKG : Gempa Jabar akibat tumbukan Lempeng Indo Australia-Eurasia

Metrobatam.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada Jumat (15/12) pukul 23.47 WIB disebabkan aktivitas zona subduksi...

Bupati Bintan Serahkan Bantuan Kapal dan Asuransi Nelayan

Metrobatam.com, Batam - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs Dalmasri Syam, Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara menyerahkan bantuan...

Dukun Pengganda Uang Kubur 2 Korbannya, 1 Dikubur Dalam Keadaan Masih Hidup

Metrobatam, Batang - Seorang pria di Batang, Jawa Tengah yang mengaku bisa menggandakan uang mengubur dua korbannya. Salah seorang korban terungkap dikubur dalam keadaan...

Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak...

Biadab, Pembunuh Sadis Ini Masih Perkosa Korbannya yang Sudah Mati

Metrobatam, Serang - Empat pelaku pembunuhan sadis di Serang ditangkap polisi. Jejak mereka terungkap usai jenazah korban, S, ditemukan warga di Sungai Cibongor, Cikeusal...

Soal Kumpul Kebo Tak Bisa Dipidana, Ketua MK: Despiritualisasi Hukum

Metrobatam, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan KUHP harus disesuaikan dengan semangat kebangsaan Indonesia. KUHP yang diimpor dari Belanda dinilai sangat...

Dedi Mulyadi: Golkar Terbuka Evaluasi Dukungan Pilkada Jabar

Metrobatam, Jakarta - Golkar tidak menutup kemungkinan menarik dukungannya terhadap Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2018. Hal itu disampaikan...

Bawa Ribuan Butir Ekstasi dan Sabu, Oknum TNI Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jambi - Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang diduga membawa ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu. Informasi...

Konflik Belum Usai, PKS Ajukan Kasasi Pemecatan Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap tenang menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding mereka terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Partai...

Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun...

Danlantamal IV Jalin Sinergitas dengan Kapolda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menjalin sinergitas dengan Kepala Kepolisian...

Bea Cukai-Kepolisian Tetapkan Tersangka 50 Ribu Botol Miras Ilegal Via Batam dari Singapura

Metrobatam.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Jenderal Bea-Cukai menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 50 ribu botol minuman keras ilegal dari Singapura. Tersangka berinisial BT (43)...
BAGIKAN