Organda Meminta MA Menghormati dan Mentaati Putusan MK Soal Taksi Online

Metrobatam.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online, seperti pengaturan tarif dan badan hukum. Belakangan terungkap bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebaliknya.
Putusan MK yang terkait yaitu perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 dengan pemohon 3 sopir Grab. Ketiganya meminta Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ dibatalkan. Pasal itu berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas permohonan itu, MK menolak menghapus pasal tersebut pada Februari 2017. Alasan MK yaitu:
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami inkonstitusionalnya norma oleh para Pemohon UU bukanlah yang disebabkan dimohonkan oleh pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.
MA ternyata mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
Merasa ada ketidakadilan, maka Organda menggugat ke MK. Organda meminta MA menghormati dan mentaati putusan MK.
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung,” kata kuasa hukum Organda, Andi Asrun dalam keterangannya, Minggu, sebagaimana tertuang dalam berkas gugatan.
Gugatan itu baru didaftarkan ke MK dengan Nomor 79/PUU-XV/2017.
Sementara itu, MK kembali menegaskan jika taksi online wajib berbadan hukum.
“Dengan rumusan pasal a quo yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan online,” kata Ketua MK Arief Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK, Jumat.
Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ yang berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut MK, pasal di atas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
“Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan online yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon (sopir taksi online-red) atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” cetus 9 hakim konstitusi dengan suara bulat.
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum. Apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas.
“Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan,” pungkas MK.
Namun belakangan, MA mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satunya yaitu soal aturan kewajiban badan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 huruf a, yang berbunyi:
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
“Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” kata hakim agung Supandi, hakim agung Is Sudaryono, dan hakim agung Hary Djatmiko.
Antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Grand Opening Warung’e Lara dengan Menu Sajian yang Enak

Metrobatam.com, Batam, Warung'e Lara, demikian nama rumah makan di Jalan Gatot Subroto Sidoarjo, Desa Larangan RT1, RW1, Candi Sidoarjo Jawa Timur, yang mulai beroperasi, Minggu (19/8/2018). Tempat...

Lebih Nyaman dan Aman, Capella Dinamik Nusantara Launching Honda CB150R StreetFire dan CBR250RR

Metrobatam.com, Batam - PT Capella Dinamik Nusantara kembali Launching Honda CB 150R StreetFire dan CBR 250 RR Minggu, ditempat di Auditorium Mega Mall Batam...

Jokowi Kalungkan Medali Emas untuk Lifter Eko Yuli

Metrobatam, Jakarta - Lifter Eko Uli Irawan berhasil meraih emas dalam cabang olahraga angkat besi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan pertandingan itu menyerahkan...

Timses Jokowi Disebut Ber-IQ 80, Golkar Peringatkan Mardani

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut timses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ber-IQ 80 secara komunal. Partai Golkar mengingatkan Mardani untuk diam...

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR yang Kontroversial

Metrobatam, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya. Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin...

Susi Musnahkan 125 Kapal Maling Ikan, 40 Ditenggelamkan di Natuna

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal maling ikan sebagai kado HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Susi kapal maling...

LSI Denny JA: Jokowi-Ma’ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Metrobatam, Jakarta - Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul? Survei digelar pada 12...

KPK Sita Mobil Camry dari Apartemen Staf Ahli Anggota F-PAN Sukiman

Metrobatam, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap perimbangan dana RAPBN-P 2018. Pemanggilan ini yang kedua...

Dituduh Curi Uang Rp1,5 Juta, Eks Majikan Aniaya dan Gunduli Magfiroh

Metrobatam, Bogor - Polisi meyelidiki kasus penganiayaan dan penggulan terhadap Magfiroh (28) oleh eks majikannya, EA. Polisi melayangkan panggilan terhadap EA untuk diperiksa terkait...

Anggota Majelis Syuro PKS: Enak Aja Anies Jadi Kader Gerindra!

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan posisi Wagub DKI akan menjadi milik PKS jika Anies Baswedan bergabung ke...

Mobil Ketua Panwaslu Dibakar OTK

Metrobatam, Kolaka - Mobil pribadi milik Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Juhardin diduga dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu...

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Hindari Razia

Metrobatam, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang...
BAGIKAN