OTT Pejabat Kemenpora Jadi yang Ke-29 Dilakukan KPK di 2018

Metrobatam, Jakarta – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kemenpora. Ini adalah OTT ke-29 yang dilakukan KPK selama 2018.

Dalam OTT kali ini, KPK menahan sembilan orang, termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Ada juga pengurus KONI yang ditangkap.

“Benar, malam ini ada tim dari Penindakan KPK yang ditugaskan di Jakarta. Setelah kami mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kemenpora,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa (18/12).

Ada duit Rp 300 juta dan ATM berisi ratusan juta rupiah yang disita dalam OTT kali ini. Diduga ada kickback untuk pencairan dana hibah ke KONI.

Bacaan Lainnya

“Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” ucapnya.

Kini, mereka yang ditahan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Sebelum OTT pejabat Kemenpora ini, KPK telah melakukan 28 kali OTT selama 2018. Berikut ini daftarnya:

  1. 4 Januari: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
  2. 3 Februari: Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
  3. 11 Februari: Bupati Ngada Marianus Sae
  4. 13 Februari: Bupati Subang Imas Aryumningsih
  5. 14 Februari: Bupati Lampung Tengah Mustafa
  6. 27 Februari: Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
  7. 12 Maret: Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
  8. 10 April: Bupati Bandung Barat Abu Bakar
  9. 4 Mei: Anggota DPR Amin Santono
  10. 15 Mei: Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
  11. 23 Mei: Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
  12. 4 Juni: Bupati Purbalingga Tasdi
  13. 6 Juni: Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
  14. 6 Juni: Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
  15. 3 Juli: Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi
  16. 13 Juli: Anggota DPR Eni Maulani Saragih
  17. 17 Juli: Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
  18. 21 Juli: Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen
  19. 27 Juli: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
  20. 28 Agustus: Hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba
  21. 3 Oktober: Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba
  22. 4 Oktober: Wali Kota Pasuruan Setiyono
  23. 14 Oktober: Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
  24. 24 Oktober: Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
  25. 26 Oktober: Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton dan 3 anggota DPRD Kalteng lainnya
  26. 18 November: Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu
  27. 28 November : Hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo, dan Irwan
  28. 12 Desember: Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar
  29. 18 Desember: Sembilan orang termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana (masih berstatus terperiksa. (mb/detik)

Pos terkait