Pandangan DPRD Tanjungpinang Atas Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran APBD 2016

Rapat Paripurna Penyampaian pandangan DPRD Kota Tanjungpinang terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2017, Selasa (4/7) di Aula DPRD Kota Tanjungpinang. 

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Rapat Paripurna Penyampaian pandangan DPRD Kota Tanjungpinang terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2017, Selasa (4/7) di Aula DPRD Kota Tanjungpinang.

Dalam rapat tersebut semua Fraksi membacakan pandangannya masing-masing seperti fraksi dari Partai PDIP, Syahrial mengatakan Pemko sudah melampaui target, dan ini tolak ukur menjadi penyerapan anggaran kedepan.

Menurutnya, dalam pelaksanaan APBD 2016 masih dievaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Sementara, fraksi dari Partai Golongan Karya juga mengatakan bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan, dan perlu dipahami bahwa kepala daerah bertanggungjawab atas keuangan daerah APBD kepada Dewan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Pemko masih belum cermat menggunakan anggaran 2016, menerapkan prinsip yang lebih diperhatikan dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Karna pemerintah tidak bisa memberikan stimulasi perekonomian , kami fraksi Golkar terdapat terjadi silfa pada kas pemko. Oleh karena itu, Pemko dianggap pemborosan anggaran, dengan anggaran APBD Perubahan menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Selain itu, fraksi dari Hanura, Reni juga mengatakan silfa yang cukup besar menjadi salah satu perekonomian yang tidak sesuai, dan kedepan diharapkan tidak seperti berikut.

Peningkatan retribusi pajak daerah, pelaksanaan harus dihitung kongkrit jumlah pengendara dan parkir, agar menjadi salah satu pendapat daerah.

“Pembahasan PP APBD kami dari fraksi Hanura berharap dilanjutkan pembahasannya,” katanya.

Fraksi dari Demokrat Plus, Agung mengapresiasi terhadap pemko mendapat WTP dari BPK dalam keuangan pemko Tanjungpinang.

“Kami berharap Walikota menjabarkan secara detail apa yang menjadi hambatan-hambatan. Penyerapan anggaran APBD , diharapkan merancang kegiatan pembangunan tidak menumpuk diahkir tahun,” harapnya.

Fraksi dari PKS, Muhamamd Arif juga mengatakan bahwa realisasi kegiatan masih perlu diperhatikan untuk membelanjakan anggaran belanja daerah pemko.

Fraksi dari Gerindra, Mayanti juga meminta proses pengelolaan keuangan daerah pemko untuk pembangunan harus mengontrol dengan baik.

“Kita (fraksi Gerindra) menganggap jika ditinjau dari Pendapatan WTP dari BPK wajar saja. Dan harus melihat lebih jauh lagi bagaimana memanfaatkan keuangan demi kesejahteraan,” katanya.

Menurutnya, penyerapan anggaran yang baik, adalah bertujan untuk kesejahteraan masyarakat Kota  Tanjungpinang.

Dan yang terakhir, fraksi dari PAN, Hasan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemko harus menjadi hal yang harus dipertahankan dan kedepan mendapat sesuatu yang lebih baik lagi.

“Realisasi anggaran APBD 2016 dianggap sudah terserap 59 SKPD perlu ditingkatkan lagi kedepannya.Demi kemajuan perekonomian pemko diharapkan bisa mengelola dengan baik keuangan daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang,” ucapnya.

Setelah itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menjawab tentang pandangan DPRD Tanjungpinang terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban anggaran 2016.

Ia mengatakan, dirinya sudah mencermati pandangan dari 7 fraksi anggota DPRD Tanjungpinang. Terimakasih kepada PDIP atas pandangan yang diberikan, dan Golakr, Pemko akan memperhatikan catatan yang diberikan kepada pemko.

“Fraksi Hanura menyampaikan lima poin penting, silva tahun 2016 , kami akan perhatikan dan keselarasan soal pendidikan,” ucapnya.

Sementara, untuk fraksi Demokrat Plus, Pemko Tanjungpinang sudah mendata dan membuka lapangan kerja seperti menjahit dan membordir , dan membantu untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni melaksanakan pendataan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan ekonomi produktif.

Untuk fraksi PKS, dirinya mengucapkan terimakasih terhadap dukungan dan saran yang telah diberikan kepada Pemko Tanjungoinang.

“Dalam memperbaiki kinerja keuangan yang akan mendatang, ini bisa dilihat pencapian dari indeks hasil pertumbuhan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ucapnya lagi.

Kini, lanjutnya, Pemko sedang melakukan pembinaan kepada para ekonomi produktif, dan para UKM dan pelaku usaha.

“Untuk fraksi dari PAN, kami akan perhatikan catatan  yang menjadi pandangannya,” tutupnya.

Budi Arifin

Pos terkait