Panglima TNI soal Pilkada 2020: Papua Rawan Konflik Isu SARA-Politik Uang

Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI. Dalam rapat, Hadi menyebut Papua sebagai daerah yang rawan politik uang saat digelarnya Pilkada Serentak 2020.

“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi di ruang rapat Komisi I, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Muat Lebih

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah. Rinciannya, 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Hadi memastikan TNI akan mengamankan gelaran pilkada tersebut.

“Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku,” ucap Hadi.

“Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut tiga aspek dalam Pilkada Serentak 2020 yang perlu mendapatkan dukungan optimal. Tiga aspek dimaksud adalah anggaran, personel penyelenggara, dan sosialisasi tahapan pilkada.

“Berikutnya dukungan personel kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah, agar daerah-daerah yang sedang melakukan tahapan pilkada, pegawai yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu tidak ditarik menjadi pegawai daerah. Karena kita juga punya kebutuhan personel untuk menyelenggarakan tahapan pilkada,” kata Komisioner KPU Wahtu Setiawan di kantor KPU, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

“Ketiga, kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat” sambungnya.(mb/detik)

Loading...

Pos terkait