Metrobatam, Jakarta – Pembentukan panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR RI disebut memiliki tujuan yang lebih besar, bukan sekedar mengawasi kinerja komisi antirasuah.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam menduga, pansus hak angket sengaja digulirkan agar KPK menjadi lemah. Setelah pelemahan terjadi, peluang koruptor melakukan korupsi akan melebar.

“Ketika lembaga seperti KPK dilemahkan maka akan semakin mudah aktor koruptor menggarong uang rakyat tanpa takut ditangkap. Sampai hari ini lembaga yang giat menangkap koruptor kan KPK,” kata Roy di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (10/9).

Melemahnya KPK dianggap akan menjadi berkah tersendiri bagi politikus korup, karena hingga saat ini hanya lembaga itu yang ditakuti koruptor.

Menurut Roy, ketakutan kepala daerah atau politisi terhadap aparat penegak hukum lain belum sebesar KPK. Jika lembaga antirasuah tak dilemahkan, praktik korupsi diasumsikan sulit dilakukan.

Jika korupsi tak dilakukan, partai politik dianggap tak bisa mendapat modal yang cukup untuk menghadapi tahun politik mulai 2018. Padahal, ujar Roy, peluang penyelewengan dana terbesar disebut berasal dari proses penyusunan dan pembahasan anggaran di lembaga legislatif.

“Kalau KPK dilemahkan membuka peluang politisasi uang proyek. Ruang bagi para parpol dan orang yang berniat korupsi akan semakin lebar,” katanya.

Pembentukan pansus hak angket KPK juga dinilai mengancam independensi institusi penegak hukum lain.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur berkata, bukan tidak mungkin ada pembentukan pansus hak angket terhadap lembaga penegak hukum lain setelah apa yang dialami KPK. Kemungkinan itu terbuka jika rekomendasi pansus angket KPK nanti diterima Presiden Joko Widodo, dan lembaga antirasuah diberi kewajiban menjalankan hasil penyelidikan tersebut.

“Ini berbahaya dalam konteks negara hukum. Ke depannya, lembaga hukum lain bisa dipertanyakan dan diintervensi oleh DPR. Kalau tidak mau bisa diandalkan tidak ada anggaran tahun depan,” kata Isnur.

Keberadaan pansus angket KPK juga dipandang sama sekali tidak memiliki tujuan baik bagi kemajuan penegakan hukum.

Penilaian itu dimiliki Isnur setelah dirinya merunut kronologi pembentukan pansus hingga saat ini. Bergulirnya wacana pembentukan pansus hak angket yang berselang tiga hari setelah dakwaan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Miryam S. Hariani dibacakan mengundang kecurigaan tersendiri.

“Starting pointnya karena kaget, (DPR) tidak terima dengan penyebutan 26 anggota dewan di sana (dakwaan), lalu 17 Maret digulirkan dan ditolak mayoritas fraksi di DPR,” katanya.

Tendesi buruk berlanjut pasca pansus angket terbentuk. Isnur mengklaim seluruh saksi dan tindakan yang dilakukan pansus bertendensius melemahkan KPK. Hal itu diperparah dengan banyaknya pernyataan pribadi anggota dewan yang menilai bahwa KPK perlu dikurangi wewenangnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...

Cegah Politik Uang, Polisi Lakukan Patroli pada Masa Tenang

Metrobatam.com, Jakarta - Polisi turut melakukan patroli bersama pengawas pemilu untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi pada masa tenang Pemilu 2019. "'H-1' ini kami...

Liga Champions : Juventus Disingkirkan Ajax Amsterdam

Metrobatam.com, Turin - Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdamdalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Turin, Selasa (16/4/2019) waktu setempat atau Rabu dini hari...

Liga Champions : Manchester United Tumbang di Kandang Barcelona

Metrobatam.com, Bercelona - Manchester United harus mengakui keunggulan Barcelona di perempatfinal Liga Champions. Kalah di dua leg, Ole Gunnar Solskjaer mengakui level Barcelona memang...

Bupati Lingga Tinjau Lokasi Pembukaan Jalan di Singkep Selatan

Metrobatam.com, Lingga - Bupati Lingga, Alias Wello menyempatkan diri berkunjung ke Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kunjungan dalam rangka meninjau pembukaan akses...

Koramil 01 Tanjungpinang Telah Kawal Pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan melalui Babinsa se Koramil 01 Tanjungpinang telah mengawal pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS se Kota Tanjungpinang...