Pansus Angket Tetap Panggil Miryam Haryani Meski Ditolak KPK

1153

Metrobatam, Jakarta – Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil tersangka dugaan memberikan keterangan palsu, Miryam S Haryani ke DPR, siang ini.

Rencananya nanti jam 12.00 WIB, kami akan panggil,” kata anggota Pansus Hak Angket, Desmond J Mahesa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/6).

Desmond mengatakan, pemanggilan itu dilakukan untuk mengkonfirmasi surat yang dikirimkan Miryam ke DPR. “Surat itu berisi pernyataan bahwa Miryam tidak ditekan oleh anggota-anggota DPR,” kata Desmond.

Surat Miryam itu diungkap pertama kali pada rapat Pansus Hak Angket KPK perdana, oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu. Surat pernyataan Miryam itu ditulis pada 8 Mei 2017 dengan bertandatangan materai Rp6.000 dan disebut tanpa paksaan.

Petikan surat Miryam diantaranya menyatakan: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah merasa ditekan atau diancam oleh Bapak Bambang Soesatyo, Bapak Aziz S, Bapak Masinton Pasaribu, Bapak Syarifudin Suding dan Bapak Desmond terkait pencabutan BAP saya pada persidangan saya pada 23 Maret 2017 dan 30 Maret 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama terdakwa Irman dan Soegiharto.

Rencana pemanggilan Miryam ini ditolak oleh KPK. Juru Bicara KPK Febridiansyah memberikan sinyal, tidak akan mengirimkan Miryam ke Pansus. Alasannya, Miryam juga berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Menanggapi hal itu, Desmon, mengatakan, Pansus belum berencana melakukan langkah apapun. “Lihat saja nanti alasannya KPK apa, kalau menolak,” kata Desmon.

Sementara, anggota Pansus lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan, bila KPK keberatan dengan pemanggilan Miryam, maka Pansus akan membacakan surat pernyataan Miryam dalam persidangan hak angket. “Kami akan kirimkan pemanggilan yang kedua. Apakah pemanggilan kedua itu jatuh pada 22 Juni atau usai liburan Idul Fitri tergantung keputusan sidang nanti,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pemanggilan Miryam merupakan amanat konstitusi. “Soal pemanggilan paksa dalam pelaksanaan hak angket itu sangat jelas. Dan juga tercantum dalam UU MD3 pasal 204,” katanya.

Pemanggilan Miryam menurutnya bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, soal diberi izin atau tidak. Tapi, lebih kepada proses penyelidikan oleh DPR.(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Seluruh Satker

Metrobatam.com, Bintan - Terkait permasalahan banjir yang sering terjadi dibeberapa titik lokasi di Kabupaten Bintan, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos mengajukan usulan kepada...

Pemkab Bintan akan Hidupkan Lahan Tidur

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos bersama rombongan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Bintan meninjau Waduk Hulu Bintan, Selasa,...

Ini Restoran Senilai Rp 15 Miliar, Milik Bos First Travel di London

Metrobatam, Jakarta - Polisi mendalami kepemilikan aset milik bos First Travel berupa restoran di London, Inggris. Restoran tersebut disebut polisi dibeli pada 2016 dengan...

Hore! Sukses Cegah Karlahut, Lima Desa Dapat Rp100 Juta

Metrobatam, Pelalawan - Sebanyak lima desa mendapatkan reward (hadiah) karena berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya. Lima desa tersebut berasal dari...

Bank Sampah Solusi dari Persoalan Sampah di Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Masalah sampah bukanlah permasalahan yang bisa dibiarkan begitu saja, permasalahan sampah selalu menjadi masalah yang berkesinambungan di setiap kota. Dan Sistem...

Hindari Gratifikasi, Kapolri Taruh Sepeda Jokowi di Museum Polri

Metrobatam, Jakarta - Istri Kapolri, Tri Suswati, mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi karena dinilai memakai pakaian adat terbaik saat upacara 17 Agustus di...

Jelang Puncak Haji, Jemaah Indonesia Cari Makanan Mandiri

Metrobatam, Jakarta - Jelang proses puncak ibadah haji pada akhir bulan ini (9 Zulhijah) di Padang Arafah, Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)...

Kasus Suap ‘Sapi-Kambing’, KPK akan Selidiki Peran Majelis Hakim

Metrobatam, Jakarta - Suap bersandi 'sapi-kambing' diterima oknum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dari pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). Tujuannya...

Pelaku Teror di Spanyol Ingin Ledakkan Katedral Ikonik Barcelona

Barcelona - Salah satu tersangka serangan teror diBarcelona, Spanyol, pekan lalu, kepada hakim mengatakan bahwa kelompoknya sebenarnya merencanakan serangan yang jauh lebih besar. Kepada media...

Hari ke-3, Basarnas Fokus Lakukan Pencarian 10 Tentara AS di Perairan Bintan

Metrobatam, Batam - Hari ketiga, Badan SAR Nasional (Basarnas ) Kepri masih melakukan pencarian hilangnya 10 orang tentara Amerika Serikat (AS), pascatabrakan antara kapal...

Aman Abdurrahman, Pengagum ISIS dan Perebut Massa Baasyir

Metrobatam, Jakarta - Peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia seharusnya menjadi lembaran baru bagi terpidana kasus terorisme Aman Abdurrahman alias Oman. Remisi atau pengurangan masa...

JK: Pemerintah Ingin Temuan Pansus Angket Perkuat KPK

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah meminta kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap kuat meski Panitia Khusus Hak Angket telah menemukan 11 temuan sementara indikasi pelanggaran lembaga...