Paripurna DPR Sahkan Pencalonan Hadi Tjahjanto-Arief Hidayat

Metrobatam, Jakarta – Rapat paripurna DPR mengesahkan pencalonan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahanto sebagai calon Panglima TNI dan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Pengesahan itu diawali laporan dari Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari terkait proses uji kelayakan dan kepatutan Hadi yang berlangsung kemarin.

Dalam laporannya, Abdul Kharis menyampaikan pula pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan apresiasi atas capaian dan kinerjanya selama ini.

“Komisi I DPR mengharapkan rapat paripurna pada hari ini dapat menetapkan persetujuan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Atas penetapan rapat paripurna pada hari ini, kami ucapkan terima kasih,” kata Abdul Kharis di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Kamis (7/12).

Bacaan Lainnya

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan kepada anggota dewan atas laporan yang disampaikan Komisi I terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan. Forum rapat paripurna kemudian menyetujuinya.

Kemarin, Komisi I DPR satu suara menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Hadi merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo.

Persetujuan terhadap Hadi dinyatakan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Rabu (6/12) usai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I.

Begitupula halnya dengan Arief Hidayat, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan membacakan laporan terkait proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Dengan disahkannya dalam rapat paripurna hari ini, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi masa jabatan 2018-2023,” kata Trimedya setelah membacakan laporan yang kemudian diikuti persetujuan dipimpin Fadli Zon.

Kemarin, Komisi III DPR juga menyetujui pencalonan kembali Arief Hidayat menjadi Hakim MK masa jabatan 2018-2023. Dari sepuluh fraksi, sembilan menyatakan setuju dan satu fraksi yaitu Gerindra tidak mengambil sikap. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait