Pasal 245 UU MD3 Dibuat Agar Anggota DPR Tak Jadi Korban OTT

    10942

    Metrobatam, Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menduga munculnya pasal 245 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) karena adanya kekhawatiran anggota legislatif akan terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, dalam pasal itu disebutkan kalau pemeriksaan anggota DPR dalam kasus hukum harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    “Ini sebagai bentuk kekhawatiran mereka untuk tidak menjadi korban dari ott selanjutnya, sehingga dari awal mereka membentengi dirinya sendiri,” kata Refly saat dikonfimasi, Rabu (14/2).

    Indikasi itu dapat terlihat, lanjut Refliy, dimana mereka sengaja mengeluarkan undang-undang yang dapat melindungi mereka dalam jeratan kasus hukum. Padahal, seharusnya semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Sehingga dari awal mereka membentengi dirinya sendiri, dengan cara membuat pasal-pasal yang tentu mereka tidak mudah dikenakan proses hukum,” jelasnya.

    Refly pun juga mengkawatirkan kalau regulasi itu dibuat untuk menyerang balik masyarakat yang tah puas terhadap kinerja wakil rakyat. Sehinnga, antara anggota DPR dan rakyat itu sama sekali tak bisa dipisahkan.

    “Bahkan mereka bisa menyerang balik, DPR tidak hanya memproteksi dirinya sendiri tapi juga sedang menyerang balik, mengancam balik masyarakat,” terangnya.

    Seperti diiketahui, satu di antara pasal yang menuai kontroversi yakni Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Agar Anggota DPR Tak Dikriminalisasi

    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, munculnya Pasal 245 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu berguna agar anggota legislatif terhindar dari praktik kriminalisasi. Sebab, kata dia, banyak laporan-laporan kasus yang menimpa anggota DPR namun tak disertai alat bukti yang jelas.

    “Sudah ada beberapa contoh misalnya anggota DPR diproses di Polres karena laporan-laporan, ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres padahal permasalahan kasusnya belum jelas,” kata Dasco saat dihubungi, Rabu (14/2).

    Pasal 245, lanjut dia, dirancang untuk melindungi anggota DPR dari kasus pidana hukum yang mudah dikriminalisasi. Namun, bila mereka terjerat kasus tindak pidana khusus, maka hal tersebut dikecualikan. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat agar mehilangkan stigma negatif ihwal revisi UU MD3 tersebut.

    “Tapi kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama memberikan pertimbangan, mungkin tidak akan lama, yang penting MKD cukup waktu memperlajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum,” imbuhnya.

    Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, pihaknya sama sekali tak ada keinginan dengan adanya revisi UU MD3 maka bakal memperlambat penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh instansi hukum di Tanah Air. Karena pada dasarnya MKD hanya melakukan sebuah pertimbangan tanpa memutuskan boleh atau tidaknya dilakukan pemerikasan.

    “Dalam Pasal 245 disebutkan MKD memberikan pertimbangan sehingga kalau kami sudah memberikan pertimbangan maka Presiden mengizinkan. Tapi intinya dalam pasal tersebut Presiden wajib meminta pertimbangan MKD,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menjelaskan Pasal 245 UU MD3, dalam hal terkait kasus yang ditangani KPK yaitu tindak pidana korupsi maka tidak perlu mendapat izin Presiden dan pertimbangan MKD. Sehingga, kasus yang masuk dalam kategori mendapatkan pertimbangan MKD yaitu terkait tindak pidana umum.

    “Banyak contoh kasus yang selama ini MKD mendapatkan informasi bahwa anggota DPR dilaporkan masyarakat padahal tidak ada dasar yang kuat. Jadi hanya sekedar dilaporkan namun bukti pendukung laporan tidak memiliki dasar hukum,” paparnya.

    Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.”

    Ayat (2) berbunyi, “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (mb/okezone)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Belum Ditemukan Dugaan Sabu di Kapal Win Long BH2998

    Metrobatam.com, Karimun - Petugas gabungan TNI, Polri dan Bea dan Cukai hingga Sabtu petang belum menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dibawa kapal asing,...

    Ketua Korcab IV DJAB Serahkan Bantuan Kepada Yayasan Hang Tuah Tanjungpinang

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Kordinator Cabang (Korcab) IV Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJAB) Ny. Irmelda R. Eko Suyatno selaku Anggota Pengawas Yayasan Hang Tuah...

    Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

    Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

    Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

    Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

    Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

    Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

    Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

    Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

    Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

    Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

    Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

    Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

    Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

    Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

    Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

    PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...
    BAGIKAN