Metrobatam, Jakarta – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) belakangan ini cukup keras. Unsur Muhammadiyah dan NU di dalam tubuh MUI diharapkan memunculkan wajah MUI yang lebih sejuk.

“Saya berharap teman-teman Muhammdiyah dan NU ini punya peran menampilkan wajah MUI yang lebih soft. Banyak orang MUI yang tidak ‘keras’ tapi karena jubirnya keras, semoga MUI ke depan bisa lebih menampilkan wajah-wajah sejuk,” kata Ketua Lakpesdam NU, Rumadi.

Hal itu disampaikan Rumadi dalam diskusi bertajuk ‘Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia’ di Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Rumadi mengatakan MUI lahir 1976 saat pemerintahan Orba sedang melakukan penataan di dunia keagamaan. Di sini pemerintah ingin dilihat sebagai pemerintah yang akomodatif terhadap kelompok agama, makanya MUI dibentuk.

“Namun dalam perjalanannya, MUI tidak linier tapi memberikan legitimasi keagamaan,” katanya.

Terkadang, menurut Rumadi, MUI punya sikap berbeda dengan pemerintahan Orde Lama seperti fatwa keharaman menghadiri Natal bagi umat Islam tahun 1985.

“Hal ini menyulitkan pemerintah karena fatwa ini dianggap memecah belah keragaman, padahal yang tidak boleh itu datang ke (perayaan) Natal, bukan mengucapkan selamat Natal,” katanya.

“Jadi perjalanan MUI ini tidak tunggal. Pada masa reformasi, MUI juga pernah berseberangan dengan pemerintah seperti saat pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid),” katanya.

Namun MUI semakin kuat sejak awal 2000-an yang menjadi sangat sentral dalam pemerintahan. Bahkan Presiden RI ke-6, SBY, dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa jika soal agama warga tunduk, ikut pada MUI.

“Ini berbeda dengan kepemimpinan Presiden Gus Dur yang juga punya otoritas berbicara mengenai agama. Dan penguatan yang paling spektakuler itu ketika fatwa MUI diberikan kewenangan ikut dalam peraturan perundang-undangan seperti fatwa perbankan syariah, dan pada tahun 2014 MUI punya kewenangan membuat fatwa halal. Jadi MUI punya posisi yang kuat dalam sistem perundangan-undangan negara, sehingga mereka berbeda dengan organisasi keagamaan lainnya, MUI terlihat lebih spesial,” kata Rumadi.

Namun, masih menurut Rumadi, wajah MUI tidak tunggal, seperti ada fatwa-fatwa yang menyatakan kesesatan, seperti ada kasus MUI Banten menolak agama Kristen, kemudian MUI Tangerang mengatakan haram memilih Ahok.

“Namun ada pula MUI daerah yang lebih soft ini terjadi di MUI Bondowoso, mereka tidak menganggap syiah itu sesat. Namun wajah MUI seperti ini tidak terlihat, karena wajah MUI didominasi orang-orang yang keras,” pungkasnya.

Jangan Berpolitik
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak terlibat politik kekuasaan.

“Seharusnya MUI tugasnya memberi petunjuk kepada umatnya, dalam konteks Ahok, MUI harusnya bersifat netral, dan memberikan guide tafsir surat Al Maidah Ayat 51, bukan malah memanaskan suasana. Bagaimanapun Indonesia itu negara Pancasila, bukan negara agama,” kata Bonar.

Bonar menuturkan MUI boleh berpolitik, tapi tidak yang beraroma kekuasaan. Hal ini disampaikan Bonar terkait pernyataan sikap MUI yang meminta aparat tegas menindak kasus dugaan penistaan agama.

“Yang kita lihat disini MUI seperti ikut berpolitik dalam kekuasan, karena sebelumnya ketuanya Ma’ruf Amin sudah memberi maaf, namun beberapa jam kemudian MUI malah membuat pernyataan mengenai menghukum Ahok karena pernyataannya mengenai Surat Al Maidah Ayat 51,” kata Bonar.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada lembaga negara lainnya seperti Polri hingga DPR. Berada...

Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat hingga Dinas!

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur di Indonesia agar membelanjakan anggaran sesuai fokus rencana kerja. Jokowi...

Lemhanas: Kita Belum Siap Rekonsiliasi di Kasus HAM Berat

Metrobatam, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan Indonesia belum siap menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat lewat jalur...

Dapat Dukungan dari NU Tangsel, Ma’ruf Janji Tak Akan Jual ‘Busa’

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, hari ini menerima kedatangan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tangerang Selatan di...

Hebat! Anak Buruh Tani Raih Emas Kompetisi Elektronika di Abu Dhabi

Metrobatam, Semarang - Seorang mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (Polines) bernama A Nur Fatkhul Cholbi berhasil menjadi juara di kompetetisi Elektronika internasional di Abu Dhabi....

Beda Sikap Elite PAN Soal DPW Kalsel Dukung Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sikap...

Rektor Dipolisikan karena Disertasi, Antara Etika Vs Pidana

Metrobatam, Pekanbaru - Mahasiswa S3 Universitas Riau, Komala Sari, mempolisikan dosen pengujinya, Dr Mubarak. Gara-garanya, Komala tak diterima dilempar draf disertasi. Saksi mata menyangkal. Jauh...

Banjir Bandang Terjang Probolinggo, 1 Warga Tewas dan 1 Hilang

Metrobatam, Probolinggo - Banjir bandang menerjang perkampungan penduduk di Kabupaten Probolinggo. Kawasan yang diterjang banjir bandang yakni Dusun Kedaton dan Dusun Banjar Baru Desa...

Pihak Habib Bahar Bilang ‘Jokowi Banci’ Kiasan, Polisi Pakai Ahli Bahasa

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi ahli untuk membuktikan ada-tidaknya pidana dalam ceramah 'Jokowi Banci' Habib Bahar bin Smith....

Pengurusan Izin, Wawako Tanjungpinang Mengingatkan Pengusaha Agar Diurus Langsung Tak Melalui Calo

Metrobatam. Com,  Batam - Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S. Ip mengingatkan pengusaha agar mengurus langsung izinnya, tidak melalui calo, sehingga tidak menimbulkan masalah...

Sri Mulyani Beberkan Jurus Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara pemerintah membangun infrastruktur tanpa utang. Hal itu juga sesuai janji Prabowo-Sandiaga yang jika terpilih...

Goyang Kandang Banteng, PDIP Kerahkan ‘Pasukan’ Khusus Lawan Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya telah siap tempur untuk memenangkan dan menjaga basis suara partainya dan pasangan...