PDIP Balas Habiburokhman soal Jokowi Kalah 0-3: Ilusi Timses Prabowo

Metrobatam, Jakarta – PDIP balik menyerang tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal polemik debat Pilpres 2019. Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin disebut sudah kalah 0-3 meski debat perdana belum dimulai.

“Itu ilusi dan ekspektasi sebagai timses Prabowo-Sandiaga. Bias timses,” ucap Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Sundari kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Skor 0-3 itu sebelumnya disebut Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman karena, menurutnya, Prabowo-Sandiaga lebih memiliki konsep jelas terkait materi debat pertama, yaitu hukum dan HAM, korupsi, serta terorisme. Namun, bagi Eva, tiga isu itu tidak jelas ditemukan dalam visi-misi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu.

“Di atas kertas, Prabowo lebih terbebani urusan apa pun, tidak legitimate meski (andai) konsepnya jelas sekalipun. Faktanya kan nggak jelas di visi-misi Prabowo. Sedangkan Nawacita clear, demikian juga isu-isu yang lain,” katanya.

Bacaan Lainnya

“Reputasi Prabowo dan cawapresnya soal utang dan korupsi banyak tersangkut masalah. Demikian juga soal HAM, Prabowo adalah aktor langsung kasus-kasus HAM. Sedangkan Jokowi mewarisi kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk terkait Pak Prabowo. Misal penculikan aktivis yang hingga kini masih 9 orang yang belum kembali,” imbuh Eva.

Untuk itu, Eva menilai konsep yang dimiliki Prabowo untuk tiga isu itu lemah. Dia pun menyindir timses Prabowo-Sandiaga dengan sebuah pepatah Jawa. “Ingat pepatah Jawa soal legitimasi, ‘Nek galak ojo clutak, nek clutak ojo galak’,” kata Eva.

Jokowi Sudah 5-0

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, membantah pernyataan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman yang menyebut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah unggul 3-0. Menurut Hasto, Jokowi sudah unggul 5 angka dari Prabowo.

“Baru tanggal 8 Januari saja skornya 5-0,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Hasto merinci kemenangan-kemenangan yang membuat unggul Jokowi-Ma’ruf. Dari penggunaan isu agama yang dinilainya justru merugikan kubu Prabowo sendiri hingga berbagai serangan lain.

“Pertama, persoalan penggunaan isu-isu agama, akhirnya terkena muka sendiri. Kemudian, terkait dengan debat. Ada serangan seolah-olah kami tidak siap, ternyata mereka yang meminta secara khusus desain-desain seperti itu,” tutur Hasto.

Tak sampai di situ. Hasto juga menyinggung soal selang cuci darah di RSCM yang disebut Prabowo dipakai berkali-kali. Lalu soal pembangunan infrastruktur tanpa utang yang dijanjikan cawapres Sandiaga Uno.

“Kemudian penggunaan selang, serangan terhadap BPJS, itu ternyata juga tidak benar. Kemudian, juga membangun tol tanpa utang. Itu Pak Sandi ternyata melakukan hal itu, dari rekam jejak sebelumnya. Kemudian, masalah 7 kontainer. Itu baru yang kehitung, yang belum kehitung masih ada,” terang Hasto.

Hasto menyarankan kubu nomor urut 02 menggunakan kesempatan sebelum Pilpres 2019 digelar dengan sebaik-baiknya. Sekjen PDIP itu mengimbau kubu Prabowo tidak mengembuskan isu-isu yang tak berdasar.

“Ini masih tahun baru, masih mengawali tahun baru 2019, masih 99 hari lagi. Mari kita punya momentum yang terbaik untuk menampilkan gagasan terbaik bagi Indonesia Raya dan jangan gunakan lagi hal-hal yang sifatnya serang-menyerang tanpa dasar yang pada akhirnya terpercik muka sendiri itu,” ujar Hasto.

Seperti Tong Kosong

Sedangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai visi dan misi pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti tidak berisi alias tong kosong. Menurutnya, visi dan misi Prabowo-Sandiaga tidak komprehensif seperti milik pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Kami melihat visi dan misi Prabowo-Sandi yang diserahkan ke kPU seperti tong kosong,” ujar Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/1).

Ace menuturkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sangat komprehensif dalam menyusun visi dan misi. Ia berkata, ada 27 program aksi yang muncul dalam dokumen visi dan misi Jokowi-Ma’ruf.

Sejumlah program aksi dalam visi dan misi Jokowi-Ma’ruf, di antaranya terkait dengan penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan penegakan hukum. Ada pula tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Selanjutnya, kata Ace, terdapat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengembangan budaya sadar hukum, hingga reformasi keamanan dan intelijen yang profesional dan terpercaya.

“Dibandingkan visi misi dan program kami, apa yang dijanjikan Prabowo-Sandi sangat jomplang,” ujarnya.

Politikus Golkar ini membeberkan program aksi yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga hanya 12 program. Dari keseluruhan program aksi itu pasangan Prabowo-Sandi tidak memiliki program aksi untuk penataan regulasi, budaya hukum, hingga kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

“Bahkan yang paling fatal dalam visi misi Prabowo-Sandi tidak ada kata Hak Asasi Manusia. Terlihat pasangan Prabowo-Sandi alergi terhadap isu HAM,” ujar Ace.

Terkait konsep, Ace juga mempertanyaan soal sikap Prabowo terhadap kebebasan pers. Ia menilai Prabowo beberapa kali melakukan tindakan kasar kepada wartawan, menuding media tidak independen, serta memboikot media. “Ini jelas ancaman terhadap kebebasan pers,” ujarnya.

Selanjutnya, Ace menyinggung soal narasi penindakan hukum tebang pilih yang selalu diulang oleh Prabowo-Sandi. Padahal lembaga penegak hukum bekerja berdasarkan due process of law, yakni berdasarkan bukti, dan persamaan di depan hukum.

“Bahkan pada era Pak Jokowi tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, tanpa melihat latar belakangnya apakah menteri, gubernur, bupati. Semua sama di mata hukum,” ujar Ace.

Lebih jauh Ace menilai program aksi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga juga masih normatif. Bahkan, ia menilai program tersebut klise dan hampir semuanya sudah dikerjakan oleh Jokowi.

Salah satu program aksi Prabowo-Sandiaga untuk pemberantasan korupsi yang sudah dikerjakan Jokowi, yakni soal smart government. Kata Ace, program itu sudah dikerjakan Jokowi lewat pembuatan sistem e-government, e-budgeting, e-catalog, e-procurement, dan e-audit.

Bahkan Jokowi telah melakukan terobosan dalam bidang pemberantasan korupsi lewat penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. “Jadi Prabowo masih berjanji tapi Jokowi sudah memberikan bukti,” ujar Ace.

Terkait korupsi, ia juga meminta tim Prabowo-Sandi untuk membaca hasil survei lembaga-lembaga kredibel, seperti LSI yang menyebut masyarakat merasa pemberantasan korupsi semakin efektif dalam kurun tiga tahun terakhir. Masyarakat, kata dia, juga menilai tindakan korupsi di sektor pelayanan publik juga semakin menurun.

“Demikian pula data Transparansi Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia semakin membaik,” ujarnya. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait