PDIP Minta Jokowi Desak PBB Keluarkan Resolusi soal Yerusalem

Metrobatam, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan desakan kepada PBB akan menjadi bukti Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

“PDIP meminta Pemerintah RI agar secepatnya menggalang dukungan internasional dan melalui PBB agar mengeluarkan resolusi menolak klaim Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel,” ujar Hasto dalam pesan tertulis, Kamis (7/12).

Untuk mencegah ketegangan lebih lanjut, Hasto berharap Indonesia melobi AS untuk menunda pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Selama ini, Kedubes AS untuk Israel itu berada di Tel Aviv.

Lebih lanjut, Hasto menuturkan, PDIP mengecam keras klaim sepihak AS terhadap Yerusalem. Ia berkata, PDIP sebagai pihak yang mendukung kemerdekaan penuh Palestina merasa AS mengenyampingkan hak sebuah bangsa.

Hasto membeberkan, dukungan PDIP terhadap Palestina merupakan perintah konstitusi dan kesepakatan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) yang memberi legitimasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya.

Bahkan, Presiden pertama RI, Sukarno, pernah berinisiasi membentuk Games of The New Emerging Forces (GANEFO) sebagai bentuk penolakan keikutsertaan Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962.

“Meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional. Bung Karno tidak tunduk pada tekanan tersebut,” ujar Hasto.

Lebih dari itu, Hasto mengklaim, PDIP telah menginstruksikan Fraksi PDIP di Komisi I DPR mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik PDIP.

Presiden AS Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia menyebut selama ini presiden AS sebelumnya tak pernah mewujudkan janji kampanye terkait persoalan ini.

“Saya sudah memutuskan bahwa ini waktunya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ujar Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12).

Atas hal itu, pagi tadi di Istana Bogor, Presiden RI Joko Widodo juga telah menyatakan kecamannya terhadap tindakan Trump. Ia menilai, tindakan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, dan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan.

Blunder Politik AS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan kedutaan besar dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan sebuah provokasi dan blunder.

“Apa yang dilakukan Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan Amerika Serikat,” kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Pemerintah Amerika Serikat dan kedutaannya di Jakarta, kata Jazuli, harus menjelaskan keputusan ini karena merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia.

Pernyataan itu, lanjut Jazuli, sama saja bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina dan melukai 1,7 miliar umat Islam serta juga umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia.

Jazuli menegaskan, Indonesia memiliki posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. Hal itu sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu menentang penjajahan di atas dunia termasuk yang dilakukan Israel atas tanah dan rakyat Palestina.

“Pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan Palestina merdeka. Fraksi PKS mendukung penuh protes keras pemerintah,” kata Jazuli.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini mendesak Trump dan Pemerintah Amerika Serikat untuk menganulir pernyataannya jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurutnya, sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Bahkan, kata dia, UNESCO telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Yerusalem dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia,” ucap Jazuli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, hari ini.

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, “Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Hore! Tahun Depan Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 16...

Dinilai Dukung Ormas Radikal, Fahri Hamzah Ditolak di Kupang

Metrobatam, Jakarta - Organisasi kemasyarakatan Brigade Meo menolak kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fahri dikabarkan akan menjadi...

Gus Ipul Kecam Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden yang Viral

Metrobatam, Surabaya - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Timur Saifullah Yusuf dengan tegas mengecam pembuat video ratusan anak sekolah berseragam pramuka yang menyerukan 2019GantiPresiden....

BNN Sita 14,6 Kg dan Puluhan Ribu Ekstasi, 18 Orang Ditangkap

Metrobatam, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita 14,6 kg sabu dan 63.500 butir pil ekstasi dari pengungkapan awal bulan Oktober 2018. Barang bukti...

Polisi Selidiki Penyebar Hoaks Habib Umar Ditangkap Densus

Metrobatam, Jakarta - Polisi menyelidikan penyebar kabar hoaks alias bohong yang menyebut pendakwah asal Yaman, Habib Umar bin Hafidz, oleh tim Detasemen Khusus 88...

KPK: OTT di Bekasi Terkait Izin Proyek Meikarta

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait dengan izin pembangunan...

Ketua DPRD Samarinda Pakai Uang Hasil Penipuan untuk Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif ditahan oleh Bareskrim atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi menyebut pelapor kasus ini mengaku dirugikan...

Mabes Polri: Jelang Pilpres, Setiap Hari Ada Ribuan Hoaks

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto meyakini hoaks atau berita bohong jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan semakin...

Lemhannas: PKI Jadi Isu Musiman untuk Kepentingan Politik

Metrobatam, Jakarta - Isu keberadaan dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu isu yang kerap muncul di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki...

Kampanye Negatif Boleh Asal Berdasarkan Data dan Fakta

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, ikut merespons pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif. Karding menyebut...

Pemprov Jabar Izinkan Runway Kertajati Ditambah Jadi 3.000 Meter

Metrobatam, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan pemanfaatan aset untuk pembangunan apron, taxi way dan perpanjangan runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau...

Timses Sindir Balik Ferry Mursyidan Baldan yang Kritisi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto membalas kritikan Ferry Mursyidan Baldan terkait program pembagian sertifikat tanah Presiden...
SHARE