Metrobatam, Jakarta – Penguatan wilayah perbatasan menjadi salah satu program kerja pemerintahan Joko Widodo. TNI Angkatan Udara pun berencana menambah kekuatannya dengan mendirikan pangkalan udara militer (lanud) di sekitar wilayah perbatasan.

Salah satu rencana itu adalah membangun lanud di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Selama ini TNI AU memiliki dua lanud di Kepulauan Riau, yakni Lanud Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang dan Lanud Raden Sadjad di Ranai, Natuna.

Rencana pembangunan lanud di Bandara Hang Nadim sempat ditolak oleh BP Batam selaku pengelola bandara tersebut. Salah satu alasannya, pembangunan lanud akan mengganggu kegiatan penerbangan komersial di sana.

Status Hang Nadim sebagai bandara alternatif bagi tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, akan dicabut jika dibangun pangkalan militer di sana. Padahal status itu dianggap memberikan penghasilan yang signifikan bagi bandara tersebut.

Namun Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna menampik kabar penolakan tersebut. Menurutnya, rencana pembangunan tersebut hanya ditunda untuk sementara waktu.

“Bukan ditolak, dulu kita ada di sana karena kita belum membentuk (lanud) dipakai dulu yang lain,” kata Yuyu saat peringatan HUT TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/4).

Yuyu mengklaim rencana pembangunan pangkalan militer di Bandara Hang Nadim kini mencapai tahap penyiapan infrastruktur, seperti landasan pesawat (flight land) serta hanggar. Ia mengatakan markas komando (mako) juga telah dibangun di Kota Batam.

Bahkan menurutnya sudah ada Peraturan Panglima TNI yang menjadi dasar pembangunan lanud di Batam. “Hanya untuk infrastruktur flight land, hangar dan sebagainya sedang dibicarakan,” ujar Yuyu.

Kementerian Pertahanan selaku pengatur anggaran TNI menyatakan rencana pembatasan pangkalan militer di Batam memang sudah ada.

Kepala Pusat Komunikasi Kemhan Brigjen Totok Sugiharto menyebut sampai saat ini rencana tersebut masih terus didalami, dan belum ada tindak lanjut hingga saat ini. “Rencana ada,” ucap Totok.

Sampai berita ini diturunkan, pihak BP Batam belum merespons panggilan telepon maupun pesan singkat dari CNNIndonesia.com untuk dimintai konfirmasi perihal kabar penolakan tersebut.

Kepentingan Nasional

Pengamat militer Connie Rakahundini Bakrie menilai alasan BP Batam menolak pembangunan pangkalan militer di Hang Nadim karena merupakan bandara alternatif adalah alasan konyol.

Berdasarkan kesepakatan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau Internasional Civil Aviation Organization (ICAO), Hang Nadim merupakan bandara alternatif dari Bandara Internasional Changi Singapura dan Bandara Johor Bahru Malaysia.

“Menurut saya alasannya konyol banget dia bilang katanya mereka sudah menandatangani dengan ICAO,” kata Connie.

Connie berpendapat kesepakatan ICAO tak bisa dijadikan alasan. Sebab pembangunan pangkalan militer berkaitan dengan kepentingan nasional. Terlebih dinamika di Laut China Selatan membutuhkan kekuatan militer Indonesia, seperti penguatan patroli udara.

Dia yakin TNI AU tidak serta merta merencanakan pembangunan pangkalan militer itu tanpa pertimbangan yang matang di Batam. Meski sudah ada dua lanud di Kepulauan Riau, Connie berpendapat pangkalan militer di Batam tetap dibutuhkan.

Menurutnya, keberadaan lanud di Batam akan memberi dukungan logistik terhadap dua lanud yang sudah ada.

“Kalau punya satu lagi dan bisa di-deploy pesawat tempur itu lebih strategis, karena kita enggak punya logistik yang terlalu bagus, apalagi soal pengisian bahan bakar udara jadi memang perlu dibuka pangkalan,” ujarnya.

Rencananya pangkalan militer di Batam akan dibangun satu apron dan satu hanggar untuk empat pesawat tempur F-16.

Connie mengatakan pihak TNI AU bisa memberikan keterangan kepada BP Batam terkait kepentingan nasional dari pembangunan pangkalan militer tersebut. Sementara terkait kesepakatan ICAO bisa langsung memberikan pernyataan kepada pihak yang bersangkutan.

“Kita enggak usah ke ICAO. ICAO yang ajukan,” ujarnya.

Connie berharap pembangunan lanud untuk pertahanan negara tidak terbengkalai karena masalah bisnis. Apalagi saat ini banyak pangkalan militer yang kemudian digunakan pesawat komersial atau sipil, seperti di Lanud Halim Perdanakusuma dan Lanud Adisutjipto.

“Banyak hal yang mengorbankan kepentingan angkatan bersenjata kita untuk sipil,” katanya.

Di sisi lain, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menuturkan pembangunan lanud di Batam bukan kebutuhan mendesak.

Sebab, TNI AU sudah memiliki lanud di Tanjung Pinang yang bisa menunjang operasi pemantauan perbatasan, khususnya di kawasan Natuna. “Kebutuhan memang ada, tapi tidak mendesak,” ujarnya.

Ia menjelaskan wacana pembangunan lanud di Batam muncul sejak 2004 silam. Sementara, kajian itu mulai dilakukan pada 2009. Menurutnya penolakan BP Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim juga perlu dipertimbangkan.

“Potensi pendapatan yang cukup besar ini terancam hilang jika dibangun fasilitas militer di sana,” kata Khairul.

Kendati demikian, Khairul menilai wilayah Batam memang menjadi titik strategis untuk membangun pangkalan militer karena berada di perbatasan, khususnya Singapura.

Namun, pembangunan pangkalan militer di Batam harus dibarengi perhitungan yang cermat, terutama terkait aspek pendapatan yang selama ini diperoleh Bandara Hang Nadim selaku bandara alternatif.

Khairul berpendapat jika pembangunan lanud di Batam tidak dimungkinkan, maka solusinya bisa dengan mengoptimalkan lanud di Tanjung Pinang. “Harus ada solusi alternatif. Opsi Tanjung Pinang saya kira cukup layak,” kata Khairul. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Alfin Kritik Proyek Gurindam 12

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Alfin mengkritik keras pembangunan proyek jalan lingkar Gurindam 12 yang saat ini tengah dikerjakan. Pasalnya Proyek tersebut, menggunakan...

Jika Terpilih, Alfin akan Kembalikan Kedaulatan Maritim Kepri

Metrobatam.com, Batam - Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Kepulauan Riau, Alfin berjanji akan mengembalikan kedaulatan maritim Kepri jika ia terpilih nantinya. Salah satu...

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...